Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Lingkungan    
 
Tambang
Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan
2019-03-13 12:28:03

Ilustrasi. Lahan tambang.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai upaya pengembalian lahan pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang minerba di Indonesia. Ia mempertanyakan hal tersebut, sebab pada sidak Panitia Kerja (Panja) Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI sebelumnya, menemukan banyak wilayah pasca tambang milik PT. Antam rusak dan terbengkalai.

"Kita minta kejelasan dari Dirjen Minerba tentang pasca tambang ini, karena lingkungan mengalami kerusakan yang cukup besar akibat terjadinya penambangan-penambangan. Maka kita minta jaminan yang dijaminkan nanti sesuai dengan fakta lingkungan dan harus dihitung sesuai kebutuhan perbaikan lingkungan tersebut," kata Nasir usai memimpin RDP dengan Dirjen Minerba Kementerian ESDM, Ketua IMA, Ketua APBI, serta Dirut Perusahaan Minerba, Selasa (12/3).

Politisi Partai Demokrat itu menjelaskan, Panja Limbah dan Lingkungan Komisi VII DPR RI ingin segera menuntaskan permasalahan reklamasi pasca tambang, dengan meminta pertanggungjawaban seluruh perusahaan tambang minerba. Sebab, wilayah pasca tambang yang ditinggalkan menjadi rusak karena tidak ada upaya perbaikan lahan yang jelas dan berkelanjutan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

"Jadi ini data yang kami perlukan bagaimana pemulihan tambang setelah dilakukan penambangan. Nah kita ingin data yang disampaikan itu sesuai dengan di lapangan dan kalau sudah disampaikan sesuai dengan lapangan, kami tinggal ngecek dari Panja Limbah dan memastikan bahwa regulasi dijalankan dengan baik," tegas Nasir.

Sebelumnya dalam rapat tersebut, Dirjen Minerba Kementerian ESDM tidak bisa memberikan penjelasan mengenai data pemulihan lahan pasca tambang. Ia pun meminta kepada Dirjen Minerba untuk mempersiapkan data-data pendukung pada rapat selanjutnya.

Nasir mengatakan bahwa Komisi VII DPR tidak segan untuk mengadakan rapat gabungan bersama kementerian terkait, Kejaksaan, Bareskrim Polri, hingga KPK agar segera dapat ditindaklanjuti apabila perusahaan yang bersangkutan terbukti melanggar aturan dalam perbaikan lahan pasca tambang.

"Kita akan melibatkan semua stakeholder pada rapat selanjutnya yang memang harus membantu untuk pemulihan lingkungan ini. Jadi kita melibatkan stakeholder yang ada untuk pemulihan dan pertanggungjawaban atas seluruh perusahaan tambang yang ada," tandas legislator dapil Riau itu.(nap/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Tambang
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd
Aksi Demo Pertambangan PT HRB dan BIB Tertahan, Pihak Manajemen akan Beri Solusi
Harus Ada Solusi Hadapi Masifnya Penambangan Liar
Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan
Legislator Sesalkan Insiden Longsor Tambang Emas di Sulut
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Kriminalisasi Wartawan Aceh dan Sulut Membuktikan Lemahnya Rakyat di Depan Penguasa dan Pengusaha
Prabowo: Jika Kita Difitnah, Balas dengan Budi Pekerti
Permasalahan Pertanahan di Tanah Air Harus Diselesaikan
Pengungsi Bangladesh Minta Rakyat Indonesia Bersyukur karena Indonesia Damai
Pengoplosan Gas Subsidi Sebabkan Kelangkaan Gas Elpiji
Program MRT Bukan Keberhasilan Jokowi Sendiri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Pesan Damai Prabowo Subianto untuk Rakyat Indonesia dari Papua
Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd
KPK OTT Direktur BUMN Krakatau Steel, Jokowi Gagal Kelola BUMN yang Bersih dari Korupsi dan Suap
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama
Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]