Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Tambang
 
Bahaya Merkuri Sama dengan Bahaya Narkoba | 2017-09-16 11:39:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Tjatur Sapto Edy menilai, bahaya penggunaan merkuri sama berbahayanya dengan penyalahgunaan narkoba. Bahkan, menurutnya, Indonesia sudah dalam kondisi darurat merkuri, karena pencemarannya sudah tersebar di seluruh penjuru Tanah Air.

Demikiannya dikatakannya dalam interupsi di Rapat Paripurna DPR
...

Komisi IV Akan Tindaklanjuti Permasalahan Lingkungan Gunung Tujuh | 2017-09-08 13:40:22

KALIMANTAN BARAT, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti permasalahan lingkungan Gunung Tujuh di Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, terkait dengan adanya pro dan kontra mengenai penambangan batu granit yang dilakukan di kawasan itu.

"Tentu kita akan menindaklanjuti hasil kunjungan spesifik Komisi IV i
...

Komisi IV DPR Segera Panggil Kementan terkait Ijin Tambang di Kendeng | 2017-03-23 05:36:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait wafatnya Patmi, Petani yang mengcor kaki asal rembang, Anggota Komisi IV DPR Akmal Pasludin akan meminta pimpinan Komisi IV untuk segera memanggil Kementerian Pertanian sebagai mitra, agar menjelaskan dan bertanggung jawab atas persoalan tersebut.

"Kita akan minta penjelasan bagaimana koordinasi Kementan dengan K
...

Hindari Korban Lagi, Warga Dihimbau Janganlah Masuk ke Areal Tambang | 2016-05-23 06:40:47

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kubangan bekas galian tambang Batu bara yang marak di Kalimantan Timur (Kaltim) halnya di kota tepian Samarinda yang di tinggalkan oleh para perusahaan tambang tersebut dituding sebagai biang keladi dari tewasnya beberapa bocah usia sekolah dasar pada dua tiga tahun terakhir, yang dituding tidak mendapat respon dari perusa ...

5 Alasan Mengapa Dunia Membutuhkan Moratorium Tambang Batu Bara Baru | 2016-05-04 10:42:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar empat bulan lalu, dunia akhirnya menyadari kebutuhan untuk membatasi kenaikan suhu global di level 1,5 derajat C. Perjanjian iklim Paris memberi pertanda berakhirnya era kejayaan bahan bakar fosil, terutama batu bara sebagai sumber energy paling kotor.

Meski demikian, Australia malah menyetujui rencana yang kemun
...

3 Pekerja Eskavator dan Bulldozer di Tambang Batu Bara Kukar Tertimbun Longsor | Saturday 30 Jan 2016 15:42:10

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tiga orang pekerja tambang Batu bara di lokasi tambang milik PT. REP dengan sub kontraktor PT. Lembuswana Perkasa yang berlokasi di Kelurahan Bukit Merdeka RT. 09 Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim) tertimbun longsor saat mengambil tanah pada, Kamis (28/1) lalu sekitar pukul 05 ...

KMI: Menata Karut Marut Pertambangan Kita | Thursday 24 Dec 2015 03:57:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Roup Husairi sebagai Sekjen Kaukus Muda Indonesia (KMI) mengatakan, "Sektor pertambangan lazimnya menjadi pilar penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Sektor ini telah lama menjadi salah satu sektor utama (pemasukan kas negara) pertambangan," ujarnya, saat membuka sesi Diskusi Terbuka yang diselenggarakan oleh Kaukus M ...

Kronologis Pembunuhan Keji dan Sadis Aktivis Lingkungan Salim Kancil | Wednesday 30 Sep 2015 07:53:01

LUMAJANG, Berita HUKUM - Dari hasil investigasi Tim Advokasi Tolak Tambang Pasir Lumajang menemukan fakta keji dan sadisnya penyiksaan para preman tambang terhadap aktivis lingkungan Salim dan Tosan, dua warga penolak tambang. Salim/ P. Kancil disiksa hingga tewas, sementara Tosan berhasil diselamatkan warga lainnya.

Pada laporan investigasi Tim
...

Komisi VII DPR Dukung Perubahan Rezim Ijin Pertambangan | Saturday 11 Jul 2015 06:27:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Tumpang tindih perizinan masih menjadi persoalan dalam sektor pertambangan, bahkan terkait perpanjangan ijin Freeport ada usulan perubahan izin dimana dulunya Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

"Yang perlu diperhatikan jika IUPK rohnya maka pemerintah bisa mencabut izin perusahaan tersebut apala
...

Awasi Sektor Pertambangan, KPK Perbaiki Tata Kelola | Friday 24 Apr 2015 03:26:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggarakan rapat Monitoring dan Evaluasi (monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-SDA) Indonesia pada sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan terkait empat provinsi, yakni Bengkulu, Lampung, Banten, dan DKI Jakarta.

Dalam rapat yang berlangsung di Kementeria
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Pemasok Sabu Politikus Golkar Indra J Piliang Ternyata Karyawan Karaoke Diamond
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Panglima TNI: Jaga Terus Amanah Dan Kepercayaan Rakyat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
MK Tegaskan PK Sekali Konstitusional
Komisaris dan Direktur Asuransi Bumi Asih Jaya di Tahan Polisi


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]