Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Tambang
 
PERKHAPPI Resmi Menjadi Wadah Konsultan Hukum Pertambangan | 2019-04-07 18:42:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pimpinan Nasional Perkumpulan Konsultan Hukum &
Pengacara Pertambangan Indonesia (DPN PERKHAPPI) menyelenggarakan
Seminar Nasional Hukum Pertambangan dengan tema "Perkembangan dan Prospek
Usaha Pertambangan dalam Kacamata Hukum Nasional", di Hotel Ibis Kemayoran, Jakarta, Sabtu (6/4).

Seminar dan sekaligus launch
...

Indonesia Menang Mutlak Atas Perkara Gugatan Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd | 2019-03-25 17:54:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia meraih kemenangan atas perkara gugatan yang dilayangkan oleh Churchill Mining Plc dan Planet Mining Pty Ltd., di forum arbitrase International Centre for Settlement of Investment Disputes ("ICSID"), berkedudukan di Washington D.C. Amerika Serikat.

Hal itu disampaikan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manus
...

Aksi Demo Pertambangan PT HRB dan BIB Tertahan, Pihak Manajemen akan Beri Solusi | 2019-03-24 15:08:50

TANAH BUMBU, Berita HUKUM - Forum Gerakan Masyarakat Borneo (FGMB) sesuai agenda beberapa bulan sebelumnya melakukan aksi demo penutupan jalan hauling dan kegiatan tambang PT.HRB dan PT. BIB di Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan pada, Sabtu (23/3).

Aksi demo ini sebagai bentuk protes tuntutan ganti untung atas lahan lahan tanah warga Desa Sebamban
...

Harus Ada Solusi Hadapi Masifnya Penambangan Liar | 2019-03-23 15:21:02

BOLAANG MONGONDOW, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan mengaku prihatin atas musibah longsornya tambang emas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Bara menegaskan, insiden tersebut harus menjadi suatu peringatan yang kuat bagi semua pihak untuk mencari solusi yang komprehensif terhadap ak ...

Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan | 2019-03-13 12:28:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai upaya pengembalian lahan pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang minerba di Indonesia. Ia mempertanyakan hal tersebut, sebab pada si ...

Legislator Sesalkan Insiden Longsor Tambang Emas di Sulut | 2019-03-12 07:58:14

SULAWESI UTARA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan menyesalkan terjadinya insiden longsornya tambang emas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Bara mengatakan, peristiwa itu harus menjadi suatu peringatan yang kuat bagi semua pihak untuk mencari solusi terhadap aktivitas penambangan lia ...

Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK | 2019-01-22 06:20:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang harus mengikuti kaidah teknis pertambangan yang baik. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemanfataan lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Selain itu, disebutkan juga bahwa setiap pemegang ...

Mantan Direktur Utama PT Antam Ditetapkan Sebagai Tersangka | 2019-01-09 06:13:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan mantan direktur utama PT Antam berinisial AL dan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources BM sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri mengungkapkan keempat tersangka lainnya adal
...

Regulasi Pasca Tambang Harus Dijalankan | 2018-12-22 16:44:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mohamad Nasir meminta Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dengan teliti memperhatikan kondisi lingkungan pasca tambang. Jangan sampai setelah nantinya aktivitas tambang tidak ada lagi, lahan tersebut rusak dan tidak bisa dimanfaatkan kembali o ...

Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal | 2018-12-12 22:33:13

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) yang berjumlah sekitar 10 personil yang dipimpin Asisten Bidang Intelijen (Asbin) Kejati Kaltim melakukan penggeledahan di rumah/toko Samarinda Musik yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 17 B RT. 13 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Pertemuan Prabowo - Jokowi, Amien Rais: Jangan Pernah Sangka Prabowo Gadaikan Prinsip!
Kemnaker: Pentingnya Memaknai Perkembangan Revolusi Industri 4.0
PKS: Prabowo Bertemu Jokowi Bukan Berarti Bergabung
KPK Tetapkan Gubernur Kepri Tersangka Dugaan Suap Proyek Reklamasi Pulau
Kubu Prabowo Ajukan Permohonan Kedua Ke MA, Begini Ceritanya
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Arsip Statis Presiden Soeharto Diserahkan Mbak Tutut ke ANRI
Drama MRT dan 'Undertable Transaction'
Pemerintah Didesak Lakukan Upaya Nyata Atasi Masalah Sampah Plastik
Pengelolaan Dana Desa Masih Bermasalah
Kementan dan Polri Tingkatkan Sinergitas Guna Perketat Pengawasan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]