Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Tambang
 
Upaya Pemulihan Lahan Pasca Tambang Dipertanyakan | 2019-03-13 12:28:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR M. Nasir meminta penjelasan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengenai upaya pengembalian lahan pasca tambang yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tambang minerba di Indonesia. Ia mempertanyakan hal tersebut, sebab pada si ...

Legislator Sesalkan Insiden Longsor Tambang Emas di Sulut | 2019-03-12 07:58:14

SULAWESI UTARA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Bara K. Hasibuan menyesalkan terjadinya insiden longsornya tambang emas di Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara beberapa waktu lalu. Bara mengatakan, peristiwa itu harus menjadi suatu peringatan yang kuat bagi semua pihak untuk mencari solusi terhadap aktivitas penambangan lia ...

Komisi VII Pertanyakan Dana Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang pada KLHK | 2019-01-22 06:20:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Pelaksanaan reklamasi dan pasca tambang harus mengikuti kaidah teknis pertambangan yang baik. Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) maupun Izin Usaha Pertambangan (IUPK) wajib melaksanakan pengelolaan dan pemanfataan lingkungan, termasuk kegiatan reklamasi dan pasca tambang. Selain itu, disebutkan juga bahwa setiap pemegang ...

Mantan Direktur Utama PT Antam Ditetapkan Sebagai Tersangka | 2019-01-09 06:13:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Agung Republik Indonesia menetapkan mantan direktur utama PT Antam berinisial AL dan Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources BM sebagai tersangka bersama 4 orang lainnya dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Mukri mengungkapkan keempat tersangka lainnya adal
...

Regulasi Pasca Tambang Harus Dijalankan | 2018-12-22 16:44:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Mohamad Nasir meminta Ditjen Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar dengan teliti memperhatikan kondisi lingkungan pasca tambang. Jangan sampai setelah nantinya aktivitas tambang tidak ada lagi, lahan tersebut rusak dan tidak bisa dimanfaatkan kembali o ...

Diduga Kasus Tambang di Bukit Soeharto, Kejati Kaltim Geledah Kantor PT Kaltim Batu Manunggal | 2018-12-12 22:33:13

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Timur (Kaltim) yang berjumlah sekitar 10 personil yang dipimpin Asisten Bidang Intelijen (Asbin) Kejati Kaltim melakukan penggeledahan di rumah/toko Samarinda Musik yang terletak di Jl. Imam Bonjol No. 17 B RT. 13 Kelurahan Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota ...

Diduga Belum Kantongi Izin, Bareskrim Datangi Lokasi Pertambangan PT Geo Dipa Energi | 2018-12-05 17:06:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dugaan adanya kegiatan pertambangan yang disinyalir belum mengantongi dokumen resmi soal perizinan yang dilaporkan PT Bumi Gas Energi (BGE), Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri menerjunkan tim penyidik ke lokasi pertambangan panas bumi di daerah Dieng, Jawa Tengah dan Patuha, Jawa ...

Tak Bangun Smelter Hingga 2022, Izin Ekspor Tambang Sebaiknya Dicabut | 2018-10-08 14:49:12

KOLAKA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI mendorong pemerintah bersikap tegas kepada perusahaan-perusahaan tambang yang tak merealisasikan pembangunan smelter hingga tahun 2022. Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu berharap, relaksasi dari pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 Tahun 2017 yang merupakan regulasi perpanjangan kew ...

Masalah 'Illegal Mining' Tidak Tersentuh Aparat Penegak Hukum | 2018-09-12 06:01:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) membahas masalah pengendalian illegal mining dan tindak lanjutnya, termasuk illegal mining di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur.

Terkait progres
...

Tambang Ilegal di Lombok Berdampak Serius dan Harus Segera Ditutup | 2018-07-31 23:53:47

LOMBOK, Berita HUKUM - Aktivitas pertambangan ilegal apalagi yang lokasinya berdekatan dengan objek wisata, harus segera ditutup. Inilah potret yang terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Pertambangan ilegal tidak saja merusak lingkungan, tapi juga merusak kawasan wisata yang sedang dibangun Pemerintah Provinsi NTB. ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online
KPK Tetapkan 3 Tersangka Dalam Kasus Suap Seleksi Jabatan di Lingkungan Kementerian Agama
Tunjukkan Solidaritas, Lampu JPO GBK Visualkan Warna Bendera Selandia Baru
KPK Akhinya Tetapkan Ketum PPP Romahurmuziy Tersangka
Prabowo: Tugas sebagai Pemimpin Tidak Sulit, Asalkan Gunakan Akal Sehatmu dan Cintai Rakyatmu
Polisi Mengungkap Jaringan Narkoba Shabu Riau-Jakarta-Bandung dengan 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Polisi Menangkap 9 Tersangka Sindikat Pemalsu Materai yang Dijual Online
HUT Lampung Ke-55, Rahmat Mirzani Djausal: Saatnya Fokus Pembangunan Sumber Daya Manusia
Mengurai Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia
Ketua MPR: Mari Ciptakan Pemilu yang Damai dan Menggembirakan
Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]