Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Demokrasi
Tutup Gelaran BDF, Meutya Hafid Dukung Indonesia Jadi Influencer Demokrasi
2019-12-13 09:54:05

Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid.(Foto: Azka/mr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar harus mampu menjadi influencer bagi negara-negara lain, untuk bisa terus melakukan ketahanan demokrasinya. Dalam gelaran Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 yang ditutup pada akhir pekan lalu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid berkesempatan menyampaikan pidato penutupannya yang mendorong peran bangsa dan negara Indonesia dalam kancah internasional.

"Kita tidak menjadi follower, tetapi kita menjadi negara terdepan dalam merangkul dan mengajak negara-negara lain untuk melakukan ketahanan demokrasi karena, demokrasi itu banyak tantangannya. Ada banyak negara-negara yang mengalami set back atau kemunduran dalam demokrasi, kita sebagai negara yang menjunjung demokrasi harus menjadi yang terdepan," ungkap politisi Partai Golkar ini kepada Parlementaria, baru baru ini.

Mengusng tema 'Demokrasi dan Inklusivitas', Meutya mendorong terciptanya demokrasi yang inklusif khususnya bagi perempuan dan anak muda. Menurutnya, perempuan baru bisa mendapatkan haknya untuk mendapat kesetaraan apabila negara memiliki pandangan bahwa demokrasi itu perlu melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan.

"Perempuan harus dilibatkan. Karena menurut studi-studi, bahwa pelibatan perempuan dalam demokrasi bisa menjadi resilience, atau pertahanan bagi demokrasi itu sendiri. Selain memang itu hak-nya perempuan, hak-nya anak-anak muda untuk memang diajak terlibat dalam demokrasi," imbuh legislator dapil Sumatera Utara I ini.

Keterlibatan perempuan dalam demokrasi tentu tidak bisa terlepas dari peran perempuan dan politik. Meutya mendorong bagaimana perempuan bisa mengisi ruang-ruang politik atau jabatan-jabatan politik. Dirinya mengapreasiasi, DPR RI dalam periode ini telah memiliki banyak peran perempuan sebagai upaya menjaga demokrasi di Indonesia berjalan secara inklusif dan merangkul semua kalangan.

"Tidak ada demokrasi yang bisa stand alone, tidak ada demokrasi yang ekslusif terhadap suatu kelompok kepentingan. Ke depannya kita mendorong lebih banyak lagi, makanya BDF kemarin bukan hanya membicarakan perempuan di politik tetapi juga bagaimana pendidikan bagi perempuan, dan bagaimana perempuan dilibatkan dalam keputusan penting dan dalam kebijakan publik," tutup Meutya.(alw/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Demokrasi
 
Trend Asia: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains
 
Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia
 
Jika Kritik Terancam, Demokrasi Akan Tumbang
 
Tutup Gelaran BDF, Meutya Hafid Dukung Indonesia Jadi Influencer Demokrasi
 
Lebih 50 Demonstran Meninggal Akibat Unjuk Rasa Sepanjang 2019: 'Sangat Mengerikan Terjadi di Negara Demokrasi'
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Arab Saudi Umumkan Umroh Bisa Dimulai Lagi 4 Oktober 2020
Komisi VIII Temukan Masih Adanya Pemotongan Dana BOS Madrasah
Selebgram Nathalie Holscher Menjadi Mualaf Didampingi Sule
Polda Metro Kembali Bongkar Praktik Aborsi Ilegal di Jakarta Pusat, 10 Tersangka Diamankan
Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC
Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hasto Atmojo Harapkan Para Tersangka Kasus Djoko Tjandra Bersedia Menjadi Saksi JC
Kapolda Metro Bersama Pangdam Jaya Luncurkan Timsus Penindak dan Penegak Protokol Kesehatan Covid-19
BNN Tangkap Oknum Anggota DPRD Palembang, Sita 5 Kg Sabu dan Ribuan Ekstasi
Pengamat: Pemulihan Ekonomi dan Pilkada Bisa Ditunda, tetapi Nyawa Rakyat Tidak
PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan
Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]