Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Demokrasi
 
Ketua DPR: Perjuangan Demokrasi Tak Boleh Halalkan Segala Cara | 2018-03-22 06:59:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menegaskan, perjuangan dalam demokrasi tidak boleh menghalalkan segala cara. Apalagi dengan memakai cara-cara intimidasi dan pemaksaan. Demokrasi harus ditegakkan sesuai aturan hukum serta menjunjung etika.

"Demokrasi tanpa tegaknya hukum akan menjadi anarkhi. Demikian pula demokrasi tanpa et
...

Fahri Sebut Pasca Reformasi, Sistem Demokrasi Indonesia Kian Bertumbuh | 2018-01-12 08:57:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menyebutkan, reformasi dan runtuhnya Orde Baru merupakan tonggak awal dari hidupnya nyawa demokrasi yang susungguhnya di Indonesia.

"Runtuhnya Orde Baru adalah suatu patok bagi kita untuk menilai kualitas demokrasi kita selanjutnya," kata Fahri dalam diskusi bertema 'Jawa Adalah Kunci: Bere
...

Politisi DPR Harapkan Mahasiswa Jadi Agen Perubahan Berdemokrasi | 2017-03-13 21:35:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris menekankan mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa harus bisa menjadi agen perubahan dalam berdemokrasi, khususnya dalam memilih pemimpin di tingkat daerah maupun pusat.

Demikian ditegaskannya di hadapan 200 Mahasiswa Sekolah Tinggi Keguruan Ilmu Pendidikan Puangrimaggalatun
...

Fadli Zon: Negara Jangan Sampai Jadi Mata-mata Warganya | 2017-01-01 15:58:49

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyoroti kewaspadaan pemerintah dalam membendung ujaran kebencian, provokatif, hingga informasi hoax di media sosial.

Pemerintah bahkan berencana turut memantau percakapan melalui aplikasi chatting, seperti WhatsApp, Line, dan BlackBerry Messenger.

Menurut dia, hal itu menjadi ancaman bagi
...

Belanda Akui Indonesia Negara Demokratis Terbesar Dunia | 2016-11-24 23:54:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Belanda sangat mengakui Indonesia sebagai negara demokratis terbesar di dunia. Ini bisa menjadi sumber tukar pengalaman kerja sama politik. Kedua negara berkomitmen saling menguatkan demokrasi.

Demikian terungkap dalam pertermuan antara Pimpinan DPR RI dengan Perdana Menteri Belanda Mark Rutte di Gedung DPR RI,
...

DPR Akan Bangun Alun-alun Demokrasi | Thursday 21 May 2015 08:25:43

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan, tahap pertama dalam rangka implementasi reformasi DPR di bidang penguatan kelembagaan adalah membangun alun-alun demokrasi, sebuah plaza reformasi bagi publik. Alun-alun demokrasi akan menjadi tempat unjuk rasa dan penyampaian aspirasi publik terbesar di Indonesia.

Hal itu diutara
...

Indro Tjahyono: Kesabaran Pemuda dan Rakyat Ada Batasnya | Sunday 19 Apr 2015 07:47:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Kesabaran pemuda dan rakyat terhadap ketidakbecusan pemerintahan Joko Widodo ada batasnya. Pernyataan itu mengemuka dalam dialog nasional lintas generasi bertema "Diperlukan Kepemimpinan Nasional yang Kuat untuk Perubahan Mendasar" yang digelar para aktivis senior, beberapa waktu lalu.

Para tokoh yang diundang ke acara te
...

Puncak Megawati | Sunday 12 Apr 2015 12:20:16

Oleh: Iwan Gunawan *)

MEGAWATI Terpilih kembali untuk keempat kalinya secara aklamasi sebagai ketua umum PDIP, tidak terlalu mengagetkan public karena hal ini sudah diperkirakan sebelumnya. Aklamasi adalah suatu proses demokrasi yang acap kali disamakan dengan system musyawarah mufakat. Dalam penjelasan pokok pikiran pembukaan UUD 1945, bahwa m
...

Demokrasi dan Transparansi Terancam Mati | Wednesday 12 Feb 2014 07:15:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Suhardi (aktivis FITRA NTB) dan Komisi Informasi Daerah (KID) NTB digugat oleh Partai Golkar NTB ke Pengadilan Negeri NTB. Gugatan disebabkan putusan Komisi Informasi yang memenangkan permintaan informasi keuangan yang diajukan oleh FITRA NTB. Tidak main-main, DPD Golkar menuntut ganti kerugian materil dan immaterial dengan ...

Panglima TNI: Demokrasi Akan Cacat Jika TNI Bermain dalam Politik | Wednesday 08 Jan 2014 11:31:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Markas Besar (Mabes) Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengadakan kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) TNI Tahun 2014, guna menyambut pesta Demokrasi Nasional Pemilu. Rapim TNI kali ini mengambil tema "Kita Mantapkan Profesionalitas TNI Dalam Menjaga Stabilitas dan Keutuhan NKRI".

Menurut Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kita ca
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
Dewan Pers Digugat ke Pengadilan atas Perbuatan Melawan Hukum
Banyak Proyek Infrastruktur Runtuh, Jokowi Pura-Pura Tidak Tahu
Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Segera Mencabut Perpres TKA
Amien Rais Disebut 'Politikus Comberan', PAN Kesal dan Angkat Bicara
Jatanras Ditreskrimum Polda Metro Jaya Menangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Polda Metro Jaya Gelar Hasil Razia Miras Oplosan di 147 TKP
PSI Urutan Teratas Partai yang tak Akan Dipilih
Fadli Zon: Pemerintah Indonesia Istimewakan Tenaga Kerja Asing
DPR Gelar 'Lomba Kritik DPR 2018'
Memaknai Isra Mi'raj dalam Perjalanan Hidup


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]