Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Demokrasi
 
Greenpeace: Kualitas Demokrasi Menurun, Pemerintah Antisains | 2020-05-30 03:39:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Jurukampanye Detox Greenpeace Indonesia, Ahmad Ashov, mengingatkan, pola yang dilakukan pemerintahan dan DPR saat ini dalam menjalankan negara membuat kualitas demokrasi menurun. Tak hanya itu, Ashov juga menilai pemerintah dan DPR antisains dalam mengeluarkan sebuah kebijakan.

"Pola itu sangat berbahaya jika terus dibiar
...

Pemidanaan Politik Yudi Syamhudi Suyuti dan Ujian Demokrasi di Indonesia | 2020-05-30 03:09:01

Oleh: Nelly Siringo Ringo

OPINI INI saya tulis untuk sedikit menggambarkan situasi sosial politik yang terjadi saat ini di Indonesia, sekaligus di latar belakangi atas kasus yang menimpa aktivis Yudi Syamhudi Suyuti atas pemidanaan politik.

Selain itu juga untuk mengulas secara umum, kenapa saya harus mengajukan judicial review di Mahkamah Ko
...

Jika Kritik Terancam, Demokrasi Akan Tumbang | 2020-05-04 09:26:38

Oleh: H. Tony Rosyid

DIANTARA CIRI negara demokrasi itu adanya kebebasan berpendapat. Tanpa kebebasan berpendapat, negara tak lagi layak disebut sebagai penganut demokrasi.

Bukan kebebasan tanpa batas. Ada undang-undang sebagai dasar aturan. Siapa yang buat undang-undang? Tentu anggota DPR. Soal ini, di buku SD sudah dipelajari. Hanya saja, a
...

Tutup Gelaran BDF, Meutya Hafid Dukung Indonesia Jadi Influencer Demokrasi | 2019-12-13 09:54:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Indonesia sebagai negara demokrasi terbesar harus mampu menjadi influencer bagi negara-negara lain, untuk bisa terus melakukan ketahanan demokrasinya. Dalam gelaran Bali Democracy Forum (BDF) ke-12 yang ditutup pada akhir pekan lalu, Ketua Komisi I DPR RI Meutya Viada Hafid berkesempatan menyampaikan pidato penutupannya yang ...

Lebih 50 Demonstran Meninggal Akibat Unjuk Rasa Sepanjang 2019: 'Sangat Mengerikan Terjadi di Negara Demokrasi' | 2019-10-30 11:52:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Data Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) dan Komnas HAM menunjukan setidaknya 52 orang meninggal dalam demonstrasi yang diadakan sepanjang tahun 2019.

Lima bulan telah berlalu, namun Didin Wahyudin masih diliputi tanya : Siapakah yang telah menembak Harun Al Rasyid, putranya yang berusia 15 tahun, 22 Mei sila
...

Fadli Zon: Tak Boleh Ada Kriminalisasi Ekspresi Demokrasi | 2019-09-30 15:35:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon menyayangkan adanya kriminalisasi ekspresi melalui demonstrasi, karena itu merupakan hak yang dijamin oleh konstitusi dan melekat pada setiap warga negara, termasuk para aktivis. Hal ini terkait dengan penangkapan kedua aktivis, yakni Sut ...

Jokowi, Indonesia dan Negara Demokrasi Prominen 2019-2024 | 2019-07-29 00:53:36

Oleh: Natalius Pigai

SALAH SATU aspek mendasar paskah Pemilihan Presiden 2019 adalah tentang iklim demokrasi di Indonesia. sangat wajar jika rakyat meragukan adanya perbaikan iklim demiokrasi setelah 4 tahun mengalami kemerosotan. Adanya pembungkaman kebebasan eksresi, penyampaian pikiran, perasaan dan pendapat, pembubaran organisasi masyaraka
...

Surat Suara Tercoblos di Malaysia Noda Demokrasi | 2019-04-17 01:37:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Informasi yang mengabarkan ada banyak surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah tercoblos di Malaysia merupakan pukulan keras dan noda bagi demokrasi Indonesia. Para penyelenggara Pemilu diimbau harus menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menghadiri Focus Group
...

Jangan Merasa Berkuasa, Yang Gaji Kamu Siapa? | 2019-02-03 20:38:55

Oleh: DR. Ahmad Yani, SH. MH.

ADAGIUM "NEGARA adalah aku" kini hidup kembali setelah reformasi kita berdemokrasi. Negara diidentikkan dgn pemegang kekuasaan. Pembangunan negara seakan-akan adalah milik satu orang. Itulah yang disebut sebagai kediktatoran yg nyata. Sedangkan beban negara diserahkan kpd rakyat.

Konstitusi tidak pernah membuka r
...

Guntur Romli: Hoaks Sebabkan Kualitas Demokrasi Turun | 2019-01-22 20:22:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Intelektual muda Nahdlatul Ulama (NU) yang juga politisi muda Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Mohamad Guntur Romli mengatakan, penyebaran hoaks yang semakin masif menyebabkan menurunnya kualitas demokrasi.

Hal itu disampaikannya dalam diskusi 'Menjaga Demokrasi dari Bahaya Hoaks untuk Pemilu yang Jujur dan Berintegrita
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kekhawatiran Surabaya Jadi Wuhan Buntut Dari Pusat Yang Mencla-mencle
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]