Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
HAM
Tuduh Dewan HAM PBB 'Munafik', AS Hengkang dari Keanggotaan
2018-06-21 07:20:53

Menlu AS Mike Pompeo dan Duta Besar AS untuk PBB, Niki Haley, mengumumkan pengunduran diri AS dari Dewan HAM PBB.(Foto: REUTERS)
NEW YORK, Berita HUKUM - Amerika Serikat memutuskan hengkang dari keanggotaan Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley, menyebut badan itu "munafik dan melayani kepentingan sendiri" serta "mengolok-olok hak asasi manusia".

Dalam jumpa pers bersama Menteri Luar Negeri, Mike Pompeo, Haley juga menuding Dewan HAM PBB sebagai "kubangan bias politik".

Meski demikian, dia menegaskan, "Saya ingin membuat ini sejernih mungkin bahwa langkah ini bukanlah kemunduran dari komitmen kami terhadap hak asasi manusia."

Pada kesempatan yang sama, Pompeo menjuluki Dewan HAM PBB sebagai "pembela HAM yang payah".

"Lebih buruk dari itu, Dewan HAM PBB menjadi wadah untuk melaksanakan kemunafikan tak tahu malu lantaran banyak pelanggaran hak asasi manusia terburuk di dunia diabaikan dan sejumlah pelanggar paling serius di dunia duduk di dewan," tambah mantan Direktur CIA itu.

"Disappointing, if not really surprising, news. Given the state of #HumanRights in today's world, the US should be stepping up, not stepping back" -- UN Human Rights Chief #Zeid following USA decision to withdraw from U.N. Human Rights Council.#StandUp4HumanRights

Twitter pesan oleh @UNHumanRights

Menanggapi sikap AS, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, menyatakan bahwa dia "lebih memilih" agar AS tetap berada di dewan.

Adapun Komisioner HAM PBB, Zeid Ra'ad Al Hussein, mengatakan pengunduran diri AS "berita mengecewakan, serta benar-benar mengejutkan."

Sikap AS mengemuka di tengah bermunculannya kritik tajam ke arah pemerintahan Presiden Donald Trump sehubungan dengan kebijakan memisahkan anak-anak migran dari orang tua mereka di perbatasan AS-Meksiko.

Zeid Ra'ad Al Hussein menyebut kebijakan tersebut "tidak bernurani".

A meeting of the UN human rights council in May 2018Hak atas fotoEPA
Image captionDewan HAM PBB menggelar pertemuan setidaknya tiga kali setahun dan meninjau catatan HAM setiap negara anggota PBB.

Pengunduran AS dari Dewan HAM PBB adalah puncak dari perseteruan sejak tahun lalu. Kala itu, Nikki Haley menuduh badan yang dibentuk pada 2006 tersebut punya "bias anti-Israel yang kronis" dan AS sedang meninjau keanggotaannya.

Haley mengatakan bahwa "sulit diterima" bahwa ada sejumlah resolusi diloloskan untuk menentang Israel, namun tiada satupun untuk Venezuela ketika sejumlah demonstran tewas dalam konflik politik.


Sekilas tentang Dewan HAM PBB<

Dibentuk pada 2006 untuk menggantikan Komisi HAM PBB, yang dideskreditkan karena memilih sejumlah negara anggota dengan jejak rekam HAM yang dipertanyakan

Semua 47 negara anggota dipilih untuk masa menjabat tiga tahun

Dewan HAM bertujuan untuk menyoroti berbagai pelanggaran HAM dengan mengeluarkan resolusi, namun menghadapi kritik yang sama seperti Komisi HAM PBB.

Dewan HAM juga mengirim berbagai pakar independen dan mendirikan sejumlah komisi penyelidikan untuk melaporkan pelanggaran HAM di tempat-tempat, seperti Suriah, Korea Utara, Burundi, Myanmar, dan Sudan Selatan.

Pada 2013, sejumlah kelompok pelindung HAM menyampaikan keluhan saat Cina, Rusia, Arab Saudi, Aljazair, dan Vietnam terpilih sebagai anggota.

AS bergabung pada 2009 di bawah pemerintahan Presiden Barack Obama.(BBC/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait HAM
DPR Tetap Dukung Reformasi Dewan HAM PBB
Tuduh Dewan HAM PBB 'Munafik', AS Hengkang dari Keanggotaan
FPAU Pertanyakan KKR dalam Mengusut Pelanggaran HAM di Aceh
KontraS: Penegakkan HAM Era Pemerintahan Jokowi Semakin Mundur
Presidium Alumni 212 Desak Komnas HAM Keluarkan Rekomendasi Jokowi Langgar HAM
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bertarung di Dapil Sumut 1, Camel Petir Optimis Dapat Melenggang ke Senayan
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Kalapas Sukamiskin Wahid Husen dan Suami Inneke Koesherawati Kena OTT KPK
Tsunami Media Maya, Kekerasan Bentuk Baru Tersembunyi
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPN-GP 2019 Gelar Deklarasi 'Kami Mau Prabowo Presiden 2019'
Demo Karyawan Pertamina: Copot Menteri BUMN dan Hentikan Jual Aset Pertamina
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Mobil Neno Warisman Terbakar Saat Terparkir di Depan Rumahnya
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Presiden PKS Sohibul Iman Dijadwalkan Diperiksa Kembali terkait Laporan Fahri
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]