Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Muhammadiyah
 
Haedar Nashir: Hentikan Segala Bentuk Kekerasan | 2019-10-13 05:23:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Haedar Nashir mengatakan, penyerangan fisik terhadap pejabat negara dan warga negara merupakan bentuk kekerasan yang sangat memprihatinkan yang harus dicegah dan ditindak secara hukum.

"Apapun alasan dan siapapun pelakunya tidak boleh ditoleransi adanya kekerasan yang menyakiti dan
...

Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional | 2019-10-08 20:59:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Isu bagi-bagi kursi kabinet 2019-2024 kembali mencuat jelang pelantikan presiden dan wakil presiden 20 Oktober 2019. Tidak hanya partai politik pendukung Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin, tapi juga partai lain diduga terlibat lobi-lobi. Terakhir Partai Gerindra diisukan ikut dalam perbicangan pembentukan kabinet.

Menanggapi ha
...

Hadapai Abad Informasi, 'Resep' Dakwah Muhammadiyah Jangan Dilupakan | 2019-10-06 12:48:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Dakwah dalam artian umum adalah aktivitas yang dilakukan oleh pendakwah (Da'i) untuk mengajak, menyeru atau menyampaikan pesan kepada obyek dakwah (Mad'u) agar mengarah kepada kebaikan dan mencegah dari suatu yang buruk (mungkar), dalam Muhammadiyah dakwah dikristalkan sebagai gerakan Amar Ma'ruf Nahi Munkar.

Sebagai akti
...

Menkumham Yasonna Lantik Majelis dan Pengawas Notaris Periode 2019-2022 | 2019-09-17 21:19:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna H. Laoly melantik Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) dan Majelis Kehormatan Pusat Notaris (MKNP) periode 2019-2022.

Dalam sambutannya, Yasonna mengatakan tugas dan tanggung jawab MPPN serta MKNP dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan perlindungan terhadap notar
...

Soal Pelaku Kejahatan Lintas Negara, Pemerintah Kabulkan Permohonan Ekstradisi Hongkong | 2019-09-16 16:25:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM RI mengabulkan Permohonan Ekstradisi dari Pemerintah Hong Kong untuk seorang Warga Negara Perancis Hubert Marie Echene.

Echene adalah tersangka tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan properti yang diketahui atau dipercaya merupakan hasil dari tindak pidana sebagaimana
...

Fahri Hamzah dan Anis Matta Siap Bentuk Partai Gelombang Rakyat | 2019-09-11 09:53:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah membentuk partai politik bernama Partai Gelombang Rakyat atau Partai Gelora, dan ditargetkan ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.

Fahri mengatakan partai tersebut masih dalam proses pembentukan dan akan dideklarasikan pada bulan Oktober 2019.

"Mudah-mudahan bula
...

Di Hadapan 5.000 Mahasiswa Baru UMY, Haedar Sampaikan 4 Kriteria Menjadi Generasi Khaira Ummah | 2019-08-28 12:09:27

BANTUL, Berita HUKUM - Masa Ta'aruf Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (MATAF UMY) merupakan acara tahunan UMY sebagai bentuk orientasi awal bagi mahasiswa baru UMY. Pada tahun 2019 ini MATAF UMY diadakan pada hari Senin (26/8) hingga Rabu (28/8). Pembukaan Mataf pada Senin (26/8) di Sportorium UMY mengangkat tema 'Milenial Islam Berkemajuan, Harm ...

Berusia 110 Tahun, Muhammadiyah Catat Sejarah Panjang Membangun Indonesia | 2019-08-11 23:09:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah tepat berusia 110 tahun Hijriyah pada Jumat, 9 Agustus 2019. Guru Besar Ahli Hukum dan Tata Negara Prof. Dr. Jimly Asshiddique, menganggap sudah sepatutnya Muhammadiyah bersyukur atas karunia dan peran besar yang dimilikinya dalam mendirikan dan membangun Republik Indonesia dengan cara terus membangun peradaban ...

Survei AMPHI: Menkumham Pilihan Milenial, Prof Mahfud dan Prof Edward OS Hiariej | 2019-08-05 05:41:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Mahasiswa Peduli Hukum Indonesia (AMPHI) sejak 21 Mei hingga 3 Agustus 2019 mengadakan survei dengan metode one vote one IP Address kepada 1145 koresponden. Adapun survei tersebut mengenai sosok yang tepat untuk menduduki jabatan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) untuk periode ke-2 masa jabatan Presiden Joko Widodo. ...

Fahri Hamzah Sarankan Presiden Bentuk Perppu Perlindungan Data Penduduk | 2019-08-03 18:56:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah turut merespon maraknya jual-beli data kependudukan di media sosial. Menurutnya, kasus jual-beli data pribadi Kartu Keluarga (KK) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK) di media sosial merupakan masalah darurat. Oleh sebab itu ia menyarankan agar Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Penggant ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
BW: Sejarah Mencatat KPK Resmi 'Dihabisi' di Era Jokowi
BEM SI Kembali Gelar Aksi Siang Ini Mendesak Jokowi Terbitkan Perppu KPK
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akbar Tanjung Komentari Sikap Politik Gerindra dan Demokrat Merapat ke Kubu Jokowi
Sulli: Perempuan yang Berani Memberontak terhadap Dunia K-pop
Polda Gelar Doa Bersama untuk Situasi Kamtibmas di Gorontalo
Polda Gorontalo Gelar Apel Kesiapsiagaan Jelang Pelantikan Presiden Dan Wakil Presiden
RUU Ketahanan Keamanan Siber dan RUU Perlindungan Data Pribadi Harus Direalisasikan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]