JAKARTA, Berita HUKUM - Ditunjuknya mantan anggota tim sukses Jokowi-Jusuf Kalla saat pemilihan presiden lalu, Boni Hargens sebagai Anggota Dewan Pengawas Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara mendapatkan kritikan pedas dari Federasi Serikat Pekerja (FSP) BUMN Bersatu. Menurut mereka hal itu dilakukan agar bisa mengendalikan produk media yang dihasilkan oleh LKBN Antara.
Ketua Umum FSP BUMN Bersatu Arief Poyuono juga mengkhawatirkan kantor berita Antara akan menjadi media kampanye gratis bagi pembentukan citra pemerintahan Jokowi
"Patut diduga ditempatkannya Boni Hargens agar bisa menjadi gate keeper agar produk produk media yang dihasilkan oleh LKBN Antara bisa dikontrol, dan bisa dijadikan media campaign gratis atau corong bagi pemberitaan image building untuk pemerintahan Jokowi," jelasnya kepada Sindonews di Jakarta, Rabu (27/1).
Dia juga menambahkan penunjukan Boni Hargens menduduki posisi strategis di BUMN pemberitaan tersebut sebagai cara balas budi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap relawannya. "Boni Hargens ditempatkan di LKBN Antara sebagai balas budi Jokowi untuk relawannya, sebagai cara Jokowi memberikan penghasilan tetap bagi Boni Hargens," ucapnya.
Apalagi, sambung politisi Partai Gerindra ini, Boni juga dimungkinkan memberikan kontribusi untuk mengimbangi pemberitaan politik yang miring terhadap mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut.
"Tapi kalau kemampuan untuk bisa mengontrol keuangan dan kinerja dari LKBN Antara, sosok Boni Hargens belum punya kemampuan. Kalau hanya untuk cuap-cuap menganalisa politik dalam membela Jokowi okelah," tandasnya.(lrf/akr/Sindonews/bh/sya) |
