Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Tiga Kesalahan Boni Hargens Dan Isu Kudeta Pemerintahan Jokowi
2020-06-07 20:00:45

Ilustrasi. Pengamat politik Boni Hargens.(Foto: dok.BH/put)
JAKARTA, Berita HUKUM - Analis sosial politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedilah Badrun membeberkan tiga kekeliruan analisis dari Direktur Eksekutif Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens.

Analisis yang dimaksud ialah soal isu kudeta atau menggulingkan pemerintahan Joko Widodo yang dilontarkan Boni Hargens.

"Analisa Boni Hargens keliru banget," ucap Ubedilah Badrun kepada Kantor Berita Politik RMOL, Minggu (7/6).

Tiga kekeliruan analisis Boni diantaranya, dia dinilai tidak bisa membedakan antara kritik dengan pengacau.

"Kritik itu basisnya data, pengacau itu basisnya emosi. Jika pengritik menggunakan data mestinya Boni Hargens bantah dengan data bukan memberi label 'pengacau'," katanya.

"Diksi 'pengacau' itu juga mirip-mirip pola rezim orde baru yang senang memberi label kepada kelompok kritis, misalnya dengan label OTB (Organisaai Tanpa Bentuk), kelompok ekstrem kanan, ekstrem kiri, gerakan pengacau keamanan, dan lain-lain," jelas Ubedilah.

Kekeliruan yang kedua ialah bahwa Boni dinilai berbicara tanpa menyebutkan data terkait isu kudeta.

Ubedilai menilai, Boni secara terbuka menyebut ada bandar di balik gerakan kelompok pengacau, mulai dari bandar menengah sampai bandar papan atas. Tetapi Boni tidak berani menyebutkan satupun bandar yang dimaksud.

"Jadi Boni Hargens dalam konteks yang kedua juga tidak hati-hati. Saya khawatir ia terjebak dalam halusinasi konstruksi berfikir. Jika ia benar coba tunjukan siapa-siapa bandar yang dimaksud?" terangnya.

Ketiga, sambung Ubedilah, Boni dinilai keliru menasihati seorang tokoh agama dan ulama seperti Din Syamsuddin yang merupakan Ketua Dewan Pertimbangan MUI Pusat.

"Boni Hargens juga keliru menasehati tokoh agama dan ulama sekelas Din Syamsudin dengan nasehat harus ada keteladanan moral dalam bertindak dan berbicara di ruang publik. Nasehat itu sepatutnya untuk Boni Hargen," pungkas Ubedilah.(RMOL/bh/sya)



 
Berita Terkait Jokowi
 
Kader Gus Dur Kecewa Jokowi Tak Adil pada Relawan Pilpres 2019
 
Permainan Akhir Jokowi: Blunder dan Zugzwang
 
Tanpa Intervensi Jokowi, Gibran Sulit Menang
 
Panggil Saingan Gibran ke Istana, Jokowi Dinilai Salahgunakan Kekuasaan
 
Jangan-jangan Jokowi akan Sulap Istana Jadi Markas Pemenangan Gibran?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bamsoet Ajak AHY Gotong Royong Atasi Persoalan Bangsa
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Vaksin Covid-19 Harus Gratis
Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan
Pembobolan ATM Marak Terjadi, Anggota DPR Imbau Masyarakat Lebih Waspada
Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Online
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020
Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia
Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional
Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]