Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Uighur
Terkait Masalah HAM Umat Muslim di Uyghur China, Muhammadiyah Tetap Konsisten Membela Kemanusiaan
2019-12-18 07:58:22

Ketua Umum dan Sekjen PP Muhammadiyah saat jumpa pers.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Rabu, (11/12) laman The Wall Street Journal (WSJ) menerbitkan artikel Jon Emont yang berisi bahwa sejumlah ormas Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah berhasil dirayu Pemerintah RRC untuk menghentikan sikap kritisnya atas permasalahan kemanusiaan yang terjadi pada umat muslim di Xinjiang, RRC.

Menanggapinya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir dalam Konferensi Pers di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah Jakarta, Senin (16/12) menganggap tudingan tersebut sama sekali tidak berdasar dan tendensius.

Sebagai organisasi yang bergerak membawa visi Islam di ranah kemanusiaan dan moral, Haedar menegaskan bahwa Muhammadiyah senantiasa bersikap jernih dan seimbang dalam memberikan pembelaan terkait masalah kemanusiaan secara universal.

"Kami menyuarakan tanpa mengenal (latar belakang) agama, ras etnik dan suku bangsa. Dalam konteks ini, kami melihat dalam dua posisi. Pertama posisi politik bilateral antar negara, juga pendekatan secara struktural. Kami ingin melihat semuanya secara proporsional," terang Haedar.

"Kami sudah memberi masukan kepada pemerintah Indonesia tentang Uyghur, sebagaimana kami menyoroti (masalah kemanusiaan) yang terjadi di Rohingya, Myanmar, Palestina, Yaman, dan lainnya yang itu adalah problem kemanusiaan universal," tambahnya.

Sebagai organisasi non-pemerintah, Muhammadiyah tidak dapat bergerak sendiri selain berusaha memaksimalkan peran sebagai inisiator dan pemberi masukan kepada Pemerintah Indonesia melalui jalur diplomasi legal yang dimiliki oleh Kementerian Luar Negeri.

Bahkan menurut Haedar PP Muhammadiyah adalah pihak pertama yang gigih meminta kepada Duta Besar RRC untuk Republik Indonesia, Xiao Qian agar ormas Islam diberi akses untuk menyaksikan kondisi umat muslim Uyghur di Xinjiang secara langsung.

Sikap Muhammadiyah Tidak Berubah

Menyambung Haedar, Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menegaskan bahwa tidak ada yang berubah dalam sikap Muhammadiyah terkait masalah kemanusiaan.

"Muhammadiyah tidak menerima donasi dari RRC dalam bentuk apapun. Sikap Muhammadiyah tidak pernah berubah, akan tetap menyampaikan pandangannya sesuai prinsip amar ma'ruf nahi munkar sehingga Muhammadiyah akan senantiasa bersikap tegas dan menentang segala bentuk pelanggaran HAM di manapun, oleh siapapun, kepada siapapun," tegasnya.

"Oleh karena itu di sini kami sebut bukan hanya di Uyghur. Bahkan pelanggaran HAM di Indonesia kami juga menyampaikan pandangan yang sama. Soal HAM itu bukan semata-mata soal agama tapi soal kemanusiaan. Konferensi pers ini adalah bentuk konsistensi Muhammadiyah dalam melakukan perlindungan dan pembelaan terhadap manusia dan kemanusiaan," tutup Abdul Mu'ti.

Lihat Video Youtube, Sikap Muhammadiyah Prihal Permasalahan HAM di Uyghur, China:


(afandi/muhammadiyah/bh/sya)


 
Berita Terkait Uighur
 
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet
 
Hidayat Nur Wahid Bicara Soal Uighur Hingga Politik Identitas
 
Pemerintah RI Harus Nyatakan Sikap soal Muslim Uighur
 
Abdul Mu'ti: Muhammadiyah Tidak Bisa Dibeli
 
Terkait Masalah HAM Umat Muslim di Uyghur China, Muhammadiyah Tetap Konsisten Membela Kemanusiaan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
DPR Tegaskan Pentingnya Pengawasan Anggaran Covid-19
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]