Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Uighur
 
Uighur China: Ditahan karena Memelihara Janggut, Berjilbab, dan Menjelajah Internet | 2020-02-21 08:30:29

CINA, Berita HUKUM - BBC telah melihat sebuah dokumen yang memberikan gambaran paling kuat mengenai bagaimana China menentukan nasib ratusan ribu umat Muslim di jaringan kamp penahanan.

Dokumen tersebut berisi rincian data pribadi lebih dari 3.000 individu dari wilayah Xinjiang.

Data tersebut, yang terdiri dari 137 halaman berisi tabel-tabe
...

Hidayat Nur Wahid Bicara Soal Uighur Hingga Politik Identitas | 2020-01-04 21:25:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan delegasi MPR RI ke Arab Saudi (22-26 Desember 2019) tak hanya bertemu para pimpinan negara, seperti Raja Salman, Ketua Majelis Syura Arab Saudi dan Sekjen World Muslim League. Tetapi, kesempatan itu juga dimanfaatkan pimpinan MPR bertatap-muka dengan wargnegara dan mahasiswa Indonesia. Pertemuan dengan warga negara ...

Pemerintah RI Harus Nyatakan Sikap soal Muslim Uighur | 2019-12-29 15:25:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri China terkait muslim Uighur. Namun, Ia meminta pemerintah untuk menyatakan sikap agar China memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.

"Menurut saya harus ada
...

Abdul Mu'ti: Muhammadiyah Tidak Bisa Dibeli | 2019-12-18 08:31:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti, menanggapi soal 'Suap Uighur'. Disampaikan pada pembukaan Pengajiam Bulanan PP Muhammadiyah, di Pusat Dakwah Muhammadiyah, Menteng, Jakarta, Jum'at (13/9).

"Muhammadiyah tidak boleh melakukan hanyak karena ada dananya. Dan tidak boleh juga lidahnya kelu karena didan
...

Terkait Masalah HAM Umat Muslim di Uyghur China, Muhammadiyah Tetap Konsisten Membela Kemanusiaan | 2019-12-18 07:58:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Rabu, (11/12) laman The Wall Street Journal (WSJ) menerbitkan artikel Jon Emont yang berisi bahwa sejumlah ormas Islam di Indonesia, termasuk Muhammadiyah berhasil dirayu Pemerintah RRC untuk menghentikan sikap kritisnya atas permasalahan kemanusiaan yang terjadi pada umat muslim di Xinjiang, RRC.

Menanggapinya, Ketu
...

Dokumen Rahasia Ungkap 'Cuci Otak' Muslim UIghur China Diminta Buka Akses kepada PBB | 2019-11-28 17:53:08

CHINA, Berita HUKUM - Pemerintah Inggris meminta China untuk memberikan 'akses langsung dan tidak terbatas' kepada pengamat dari PBB di wilayah Xinjiang.

Permintaan ini disampaikan menyusul bocornya dokumen rahasia yang mengungkapkan perlakuan terhadap ratusan ribu Muslim Uighur di kamp-kamp dengan penjagaan ketat.

Dokumen-dokumen resmi itu
...

Ungkap Isi Dokumen Pemerintah China Soal Muslim Uighur, Politikus PKS: Apa Sikap Indonesia? | 2019-11-27 12:37:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Dokumen rahasia pemerintah China yang diduga melakukan tindakan diskriminatif dan penyiksaan terhadap Muslim Uighur di kamp penahahan di Xinjiang akhirnya bocor ke publik.

Adalah Konsorsium Internasional Jurnalis Investigasi (ICIJ) yang mengungkapkan isi dokumen rahasia itu kepada 17 mitra media; di antaranya BBC, Panoram
...

Amerika Serikat Terapkan Pembatasan Visa bagi China terkait 'Penindasan' terhadap Minoritas Muslim Uighur | 2019-10-11 08:02:25

AMERIKA SERIKAT, Berita HUKUM - Pemerintah Amerika Serikat menyatakan akan menerapkan pembatasan visa kepada para pejabat China yang dituduh menindas warga Muslim.

Hal ini dilakukan setelah pada hari Senin (7/10) lalu AS memutuskan untuk memasukkan 28 organisasi China ke dalam daftar hitam terkait dugaan pelanggaran di daerah Xinjiang.

Ment
...

Krisis Politik Awali Konflik di Negara Muslim | 2019-03-20 08:48:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Delegasi DPR RI Fadli Zon menyoroti isu-isu krusial dunia Muslim dalam acara puncak Konferensi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 di Maroko, baru-baru ini. Fadli sangat prihatin atas konflik berkepanjangan yang mendera negara-negara Muslim yang utamanya lantaran dipicu krisis politik.

Akibatn
...

DPR Usulkan Isu Uighur di Parlemen OKI | 2019-03-17 15:11:29

JAKARTA, Berita HUKUM - Delegasi DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua DPR RI Koordiantor Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) Fadli Zon berhasil mendorong isu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap Muslim Uighur ke dalam resolusi Parliamentary Union of the OIC Member States (PUIC) ke-14 dalam Sidang General Comittees PUIC ke-14 di Maroko.

"
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Ternyata Sebelum Ruslan Buton, Khoe Seng Seng Juga Sudah Lebih Dulu Minta Jokowi Mundur
Inilah Pernyataan Pers PP Muhammadiyah Tentang Pemberlakuan New Normal
Polri Siap Masifkan Protokol New Normal
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Sosialisasi Jamu Herbal Kenkona di Depok, Ketum HMS Centre Yakin Tak Sampai 5 Persen Terpapar Covid19 di Indonesia
Kabaharkam Serahkan Ribuan APD Covid-19 Bantuan Kapolri untuk RS Bhayangkara Polda Jawa Timur
Kasus Kondensat BP Migas - TPPI, Terdakwa: Pemberian Kondensat Kepada PT TPPI Berdasarkan Kebijakan Pemerintah
Dekan FH UII: Guru Besar Hukum Tata Negara Kami Diteror!
Lindungi Warga DKI, Anies Pasang Badan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]