Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Pidana    
 
Tambang
Terdakwa Kasus Gali Tambang di Kuburan Umum Dituntut 2 Tahun Penjara, PERMAHI Kecewa
2018-07-06 05:53:46

Tampak terdakwa Punaryo oknum Polisi saat duduk di kursi pesakitan pada sidang di PN Samarinda dalam kasus Gali Tambang di Kuburan Umum.(Foto: BH /gaj)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Terdakwa Punaryo salah seorang anggota Kepolisian Polres Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri (PN) Samarinda dalam kasus menggali tambang di kuburan atau Tempat Pemakaman Umum Kebun Agung, Kecamatan Samarinda Utara, secara ilegal dalam sidang tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), terdakwa dituntut selama 2 tahun penjara dan denda Rp. 1 milyar pada, Kamis (5/7).

Amar tuntutan yang dibacakan oleh JPU Sendy dari Kejaksaan Negeri Samarinda mengatakan, terdakwa terbukti secara sah meyakinkan telah melakukan tindak pidana melakukan penggalian tambang batubara di area kuburan atau tempat pemakaman umum Kebun Agung Samarinda.

Sidang tuntutan yang diikuti oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) cabang Samarinda, yang selama ini mendampingi warga Kebun Agung sangat kecewa mendengar tuntutan kepada terdakwa hanya 2 tahun penjara dan barang bukti berupa dua alat berat berupa eksavator dikembalikan kepada terdakwa.

"Kami sangat kecewa dan keberatan terhadap tuntutan Jaksa Sendy yang menuntut terdakwa hanya 2 tahun penjara, disamping itu barang bukti 2 buah alat berat berupa eksavator dikembalikan kepada terdakwa. Seharusnya barang bukti berupa 2 unit eksavator di sita untuk negara," ujar Abdul Rahman, anggota PERMAHI usai sidang tuntutan.

Rahman juga mengancam akan mengumpulkan teman-temannya untuk melakukan aksi demo di Pengadilan Negeri pada agenda sidang yang akan datang.

"Kami akan melakukan demo dengan jumlah yang besar untuk menuntut Hakim agar dapat menjatuhkan vonis kepada terdakwa dengan hukuman yang seberat-beratnya," tegas Rahman.

Disamping itu, praktisi hukum pada Universitas Mulawarman Samarinda yang juga mantan dekat Fakultas Hukum Universitas Mulawarman Profesor Doktor Lasina mengatakan bahwa, tuntutan yang dilakukan JPU terhadap terdakwa oknum seorang anggota Polisi yang memahami hukum, yang telah melakukan penggalian tambang secara ilegal di areal kawasan kuburan atau tempat pemakaman umum, dengan hanya menuntut 2 tahun penjara merupakan tuntutan yang sangat ringan. Jaksa penuntut umum seharusnya menuntut kepada terdakwa setidak-tidaknya dengan tuntutan 5 tahun penjara, karena terdakwa adalah seorang penegak hukum sehingga tuntutan harus lebih berat, jelas Lasina.

"Saya kira yang paling tepat itu terdakwa harus dituntut yang seberat-beratnya, karena terdakwa adalah seorang penegak hukum yang lebih memahami tentang hukum," tegas Prof Lasina.(bh/gaj)

Share : |

 
Berita Terkait Tambang
Masalah 'Illegal Mining' Tidak Tersentuh Aparat Penegak Hukum
Tambang Ilegal di Lombok Berdampak Serius dan Harus Segera Ditutup
Pengacara Lutfi Setiawan: Pernyataan Lukas Soal Kasus Tambang Pasir Besi, Putarbalikkan Fakta
Kasus Tambang Pasir Bunton, Pernyataan Lukas Kuasa Direksi PT ABM Memutar Balik Fakta
Terdakwa Kasus Gali Tambang di Kuburan Umum Dituntut 2 Tahun Penjara, PERMAHI Kecewa
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Kedua Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2019 Mengikuti Deklarasi Kampanye Damai
Tragedi di Danau Victoria, Setidaknya 200 Orang Meninggal Dunia
Din Syamsuddin Mengundurkan Diri dari Posisi Utusan Presiden
Mu'ti: Kader Muhammadiyah yang Menjadi Timses Harus dapat Menjadi Teladan dalam Berpolitik
Kapuskes TNI: Tanamkan Semangat Militansi Pada Pelaksanaan Baksos Kesehatan TNI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019
Konsolidasi Ormas Pendukung Garda Rakyat Suka Prabowo (RSP) di UBK
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]