Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK
2018-06-05 05:22:08

Ilusttrasi. Tasdi, SH, MM (50th) Bupati Purbalingga.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini tim penindakan KPK dikabarkan menangkap tangan Bupati Purbalingga Tasdi (T) yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Purbalingga periode 2015 - 2020.

"Ada tim yang ditugaskan di Purbalingga, ada kepala daerah, pejabat daerah dan swasta," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi lewat pesan singkat, Senin (4/6).

Febri menyebut dalam OTT tersebut tim penindakan KPK mengamankan sekitar 4 orang dan sejumlah uang. Namun belum diketahui pasti jumlah uang yang diamankan.

"Tadi saya dapat infonya, sekitar empat orang diamankan di sana dan sejumlah uang," tuturnya.

Febri mengatakan belum mengetahui pasti OTT Bupati Purbalingga ini terkait kasus apa. Keempat orang yang diciduk tersebut telah dibawa ke Polres Purbalingga untuk menjalani pemeriksaan awal.

Sementara, setelah ditangkap, Bupati Purbalingga Tasdi dibawa ke Mapolres Banyumas oleh rombongan petugas KPK.

Senin tengah malam (4/6) Bupati Tasdi tidak menginap. Namun, langsung diberangkatkan ke Jakarta.

Namun, Bupati Tasdi tidak dibawa menggunakan mobil menuju ibu kota. Mobil yang mengangkutnya justru mengarah ke stasiun Purwokerto, sekitar pukul 23.00 Wib.

Dari stasiun, Tasdi dibawa ke Jakarta menggunakan moda transportasi kereta api. Beberapa polisi bersenjata lengkap ikut mengawal perjalanan Tasdi dari mobil hingga naik kereta api.

Tasdi mengenakan kemeja lengan panjang agak gelap, serta bawahan cokelat. Nyaris tidak ada kalimat terlontar dari bibirnya.

Beberapa petugas KPK mengiringi perjalanannya sembari menenteng kantong plastik yang belum diketahui isinya.

Tasdi bersama rombongan dari KPK menumpang kereta api eksekutif Gajayana 7 menuju Jakarta.

Kereta Api Gajayana dijadwalkan berangkat dari Purwokerto pukul 23:24 Wib, dan tiba di stasiun Gambir pukul 24:27, atau sekitar 5 jam perjalanan.

Kereta ini berkelas eksekutif dengan harga Rp 330 ribu per seat.

Perjalanan Tasdi dan rombongan KPK yang dikawal polisi bersenjata ini sontak membuat heboh penumpang kereta api.

Tasdi resmi menjabat sebagai Bupati Purbalingga sejak 15 Februari 2016. Sebelum menjabat orang nomor satu di Purbalingga, Tasdi merupakan Ketua DPRD Purbalingga dua periode, 2004-2009 dan 2009-2014.

Selain itu, Tasdi juga sempat menjabat sebagai Wakil Bupati Purbalingga 2014-2015.(dbs/DAL/CNN/tribunnews/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait KPK
RUU Penyadapan Tak Kurangi Kewenangan KPK
Gedung Lama KPK Resmi Jadi Pusat Edukasi Antikorupsi
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Dirjen AHU: GRIPS Penting Bagi Notaris untuk Cegah TPPU
Kejari Barito Selatan Tetapkan 2 Tersangka Dugaan Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan MTU - Bengkuang
Badan Publik Wajib Berikan Informasi Kepada Masyarakat
5 Hal yang Kamu Dapatkan Saat Memesan Makanan di Restorasi Kereta Api
UU Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Perlu Direvisi
Polri Raih Penghargaan Predikat WBK dan WBBM 2018
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Hakim Kabulkan Permohonan Tahanan Kota Alphad Syarif Ketua DPRD Samarinda
Polisi Tangkap 4 Tersangka Pembobol Kartu Kredit di Bandung dan Medan
Ditjen AHU Kemenkumham Raih Penghargaan Zona Integritas WBK/WBBM 2018 dari KemenPAN RB
Kasus Jurnalis Yusro Hasibuan, Lemkapi: Wartawan Harus Bisa Memilah Tugas Jurnalistik dengan Penyebaran Berita Bohong
E-KTP Diperjual Belikan, Mardani: Ini Kejadian Luar Biasa
Ketum PPAD Kiki Syahnakri Sebut Aksi Penembakan di Nduga Papua Melebihi Terorisme
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]