|
|||||
| Polemik UU KPK, BEM Trisakti Dukung Penyelesaian Secara Konstitusional | 2019-12-05 19:19:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Kemahasiswaan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Trisakti, Dino Ardiansyah, setuju dengan langkah-langkah konstitusional dalam menanggapi polemik Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi. Seperti jalur legislative review maupun judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK). |
||||
| KPK: Bersinergi Tingkatkan Penerimaan Negeri | 2019-11-29 09:07:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Workshop Optimalisasi Kerjasama Penegak Hukum dan Otoritas Pajak pada Kamis (28/11) di Jakarta. Kegiatan ini merupakan kolaborasi yang dilakukan KPK dan Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi dan tindak pidana pajak. |
||||
| JPKP: UU KPK Baru untuk Kebaikan Bangsa dan Perlu Disosialisasikan | 2019-11-27 17:40:39 | |||||
 |
BANTEN, Berita HUKUM - Organisasi kemasyarakatan Jaringan Pendamping Kinerja Pemerintah (JPKP) menilai bahwa disahkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memiliki tujuan positif demi kemajuan bangsa. |
||||
| Tausiyah di Bogor, UAS: Yang Ngundang Saya Diperiksa Lho | 2019-11-22 09:19:36 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ustaz Abdul Somad (UAS) menjadi penceramah di Masjid Raya Al-Muttaqin, Jalan Achmad Adnan Wijaya, Kelurahan Tegal Gundil, Kecamatan Bogor Utara, Kamis (21/11). Dalam tausiyahnya, UAS sempat menyinggung pemeriksaan yang dilakukan terhadap orang yang mengundangnya berceramah. |
||||
| UU KPK Kembali Diuji MK | 2019-11-21 20:16:06 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan untuk tiga permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945), pada ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemohon Uji UU KPK di MK Sampaikan Perbaikan Permohonan | 2019-11-13 19:17:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perbaikan permohonan uji Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK), pada Selasa (12/11). Sidang perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019 ini dilaksanalakan oleh Panel Hakim yang terdiri atas Ketua MK Anwar Usman sebagai Ketua Panel, Hakim Kon ...Berita Selengkapnya |
||||
| Diimbau Hizbullah Tasikmalaya agar Masyarakat Sikapi UU KPK dengan Damai | 2019-11-12 10:50:43 | |||||
 |
JAKARTA , Berita HUKUM - Masyarakat diminta tetap damai dalam menyikapi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) hasil revisi dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Masyarakat diharapkan menyampaikan aspirasinya terkait kedua aturan hukum tersebut, melalui jalur yang konstitusional. |
||||
| Novel Baswedan: Revisi UU KPK, Beberapa Butir Sengaja Dibuat untuk Mematikan KPK | 2019-11-02 20:56:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Di akhir bulan Oktober, tepatnya pada Kamis (31/10) kemarin dilangsungkan Diskusi Publik dengan tajuk, 'Korupsi Dilemahkan, Demokrasi Dibungkam. Jokowi Jilid 2, Mau Seperti Apa?' bertempat di kampus Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Rawamangun Jakarta Timur yang dihadiri ratusan mahasiswa/i. |
||||
| PMIB Dukung Keputusan Pemerintah Soal Revisi UU KPK dan RKUHP | 2019-10-28 12:32:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan pemerintah Indonesia mengenai revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didukung elemen masyarakat Maluku. Menurut Ketua Pemuda Maluku Indonesia Bersatu (PMIB) cabang Jakarta Selatan, Ferdinand Lasatira apapun keputusan pemerintah terkait UU tersebut, dipercaya merupakan yang terbaik. |
||||
| KPK Tetapkan 3 Tersangka dari OTT Kasus Proyek Jalan Rp 155,5 Milyar di Kaltim | 2019-10-18 09:45:50 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan tiga tersangka dari kegiatan tangkap tangan di Kalimantan Timur dan DKI Jakarta pada Selasa, 15 Oktober 2019. KPK melakukan kegiatan tangkap tangan terkait dengan pengadaan proyek jalan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Tahun 2018-2019. |
||||
|
|||||
