Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    KPK
 
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK' | 2018-10-13 09:38:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Mencuatnya issue menyeret nama Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian yang berada di dalam laporan 'buku merah' yang diduga terlibat dalam kasus suap impor daging sapi dengan terpidana Basuki Hariman, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Al Khatam (Aliansi Kader Hijau Hitam) sambangi kantor Gedung Komisi Pemberantasan Korups ...

Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!' | 2018-10-12 23:41:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mendapatkan dukungan dari Presidium Nasional Konfederasi Pemuda Indonesia (KPI) terkait upaya pihak-pihak tertentu yang ingin membenturkan dan mengadu domba antara dua institusi negara, KPK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Kami dari konfederasi nasional Indo
...

OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka | 2018-07-28 04:35:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH) dibekuk oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suatu Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, (26/7) malam sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kediaman Zainudin Hasan di Jl Masjid Bani Hasan, Kalianda, Lampung Selatan.

KPK menangkap Zainudin Hasan bersama anggota DP
...

Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM | 2018-07-24 11:17:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut Kementerian Hukum dan HAM, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung. Pemberian izin dan permintaan fasilitas di dalam Lapas biasanya atas sepengetahuan Kemenkum HAM.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan hal ini di
...

KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan! | 2018-07-17 13:23:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam kurun waktu 2015 sampai semester 1 2017 sedikitnya ditemukan 86 kasus dugaan penyelewengan terkait proyek atau kegiatan yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), demikian utara Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA).

Menur
...

KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik | 2018-07-05 19:24:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi publik yang diadakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema, 'Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik' digelar di Hall Dewan Pers, jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat, Jakarta pada, Kamis (5/7).

Muhibullah selaku Ketua Penyelenggara diskusi menyampaikan harapan agar para penegak hukum benar-benar indep
...

Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK | 2018-06-05 05:22:08

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini tim penindakan KPK dikabarkan menangkap tangan Bupati Purbalingga Tasdi (T) yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Purbalingga periode 2015 - 2020.

"Ada tim yang ditugaskan di Purbalingga, a
...

Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar | 2018-05-30 20:58:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan secara de facto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan sebagai lembaga permanen dan seharusnya independen. Namun menurut Fadli, kenyataan yang bisa dilihat pada saat ini adalah tugas dan fungsi KPK masih disetir oleh pihak tertentu dan sarat dengan konflik kepentingan pengua ...

KPK Diharap Tidak Buat Pernyataan Berpotensi Gaduh | 2018-03-30 08:43:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, kegelisahan dan kecurigaan dikalangan masyarakat.

"KPK bilang ada beberapa calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka. Ini kok seperti kata pengamat, seharus
...

Imbauan Penundaan Penetapan Tersangka, Ketua DPR: Itu Tergantung Pemerintah | 2018-03-18 10:58:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Imbauan pemerintah dan Polri agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan itu tergantung pemerintah dan KPK.

"Imbauan itu belum ditetapkan atau diberlakukan. Jadi, kami DPR hanya menyaksikan dan melakukan penilaian manakala ada keputusan,"
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg Pendukung Jokowi-Ma"ruf
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]