JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH) dibekuk oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suatu Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, (26/7) malam sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kediaman Zainudin Hasan di Jl Masjid Bani Hasan, Kalianda, Lampung Selatan.

KPK menangkap Zainudin Hasan bersama anggota DP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut Kementerian Hukum dan HAM, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung. Pemberian izin dan permintaan fasilitas di dalam Lapas biasanya atas sepengetahuan Kemenkum HAM.

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Sudding menyampaikan hal ini di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam kurun waktu 2015 sampai semester 1 2017 sedikitnya ditemukan 86 kasus dugaan penyelewengan terkait proyek atau kegiatan yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), demikian utara Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA).

Menur ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi publik yang diadakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema, 'Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik' digelar di Hall Dewan Pers, jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat, Jakarta pada, Kamis (5/7).

Muhibullah selaku Ketua Penyelenggara diskusi menyampaikan harapan agar para penegak hukum benar-benar indep ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini tim penindakan KPK dikabarkan menangkap tangan Bupati Purbalingga Tasdi (T) yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Purbalingga periode 2015 - 2020.

"Ada tim yang ditugaskan di Purbalingga, a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan secara de facto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan sebagai lembaga permanen dan seharusnya independen. Namun menurut Fadli, kenyataan yang bisa dilihat pada saat ini adalah tugas dan fungsi KPK masih disetir oleh pihak tertentu dan sarat dengan konflik kepentingan pengua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, kegelisahan dan kecurigaan dikalangan masyarakat.

"KPK bilang ada beberapa calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka. Ini kok seperti kata pengamat, seharus ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Imbauan pemerintah dan Polri agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan itu tergantung pemerintah dan KPK.

"Imbauan itu belum ditetapkan atau diberlakukan. Jadi, kami DPR hanya menyaksikan dan melakukan penilaian manakala ada keputusan," ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Reaksi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum atas calon Kepala Daerah yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah mundur penegakan hukum dan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyampaikan bahwa seluruh hak pemberantasan korupsi merupakan kewenangan penuh dari KPK. Apa yang disampaikan oleh KPK tentunya sudah berdasarkan dengan kode etik dan aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak mungkin KPK akan mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai.

"Semua yang disampai ...Berita Selengkapnya