|
|||||
| Pansel KPK Harus Pastikan Capim-Calon Dewas Periode 2024-2029 Miliki Integritas Antikorupsi | 2024-09-13 01:05:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Proses seleksi Calon Pimpinan (capim) dan Calon Dewan Pengawas (dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2024-2029 memasuki babak baru. Pasalnya, dari 20 nama capim yang lolos uji kompetensi dan telah diumumkan panitia seleksi (pansel) KPK pada Rabu, 11 September 2024, terdapat beberapa nama calon yang disebut masih ...Berita Selengkapnya |
||||
| KPK Bakal Terbitkan Sprindik Baru untuk Saksi Ahli Prabowo-Gibran di MK,Ali: Sudah Gelar Perkara | 2024-04-06 06:00:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menerbitkan surat perintah penyidikan (Sprindik) baru untuk Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, saksi ahli Prabowo-Gibran di Mahkamah Konstitusi (MK). |
||||
| Firli Bahuri Mundur sebagai Ketua dan Pamit dari KPK | 2023-12-22 06:20:58 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) nonaktif Firli Bahuri mengumumkan dirinya mundur dari jabatan sebagai pimpinan serta pamit dari KPK. |
||||
| Polda Metro Tetapkan Komjen Firli Bahuri sebagai Tersangka Kasus Peras SYL | 2023-11-23 11:26:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya menetapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). |
||||
| Ungkap Serangan Balik Koruptor, Firli: Kehadiran Saya ke Bareskrim Bentuk Esprit de Corps Perangi Korupsi Bersama Polri | 2023-10-27 07:14:25 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua KPK Firli Bahuri telah memberikan keterangan kepada penyidik Polda Metro Jaya terkait laporan dugaan pemerasan di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (26/10). |
||||
| KPK Serahkan Aset Rampasan Korupsi Senilai Rp57 Miliar kepada Kemenkumham RI dan Kementerian ATR/BPN | 2023-02-18 03:26:12 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penyerahan aset hasil rampasan dari penanganan tindak pidana korupsi yang telah berkekuatan hukum tetap kepada 2 (dua) instansi yaitu Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Penyerahan aset senilai tota ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pengamat Puji Kerjasama Penegakan Hukum KPK dan Polri-TNI di Balik Penangkapan Enembe | 2023-01-12 11:42:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat hukum Masriadi Pasaribu mengapresiasi keberhasilan KPK dalam melakukan upaya paksa terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. |
||||
| Lewat Kinerja Koordinasi dan Supervisi Tahun 2022, KPK Selamatkan Rp63,9 Triliun | 2023-01-01 14:14:59 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan identifikasi dan mitigasi titik rawan korupsi, sebagai strategi pencegahan terjadinya korupsi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Negara. Hal ini disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri dalam kegiatan konferensi pers akhir tahun atas kinerja dan capaian KPK Tahun 2022, di ...Berita Selengkapnya |
||||
| Tepis Tudingan atas Firli, Pengamat: Tak Dibenarkan Bertindak Diskriminatif dengan Alasan Apa pun | 2022-12-06 11:39:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pengamat hukum Masriadi Pasaribu membela Ketua KPK Firli Bahuri terkait dengan polemik kehadiran tersangka korupsi dalam acara pembukaan Hari Antikorupsi Sedunia (Harkodia), di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, beberapa waktu lalu. |
||||
| Jaksa KPK Tuntut Terdakwa Bupati PPU Abdul Gafur Mas'ud 8 Tahun Penjara | 2022-08-24 19:12:08 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Bupati Penajam Paser Utara (PPU) nonaktif Abdul Gafur Mas'ud (AGM) yang terjerat OTT KPK atas dugaan penerimaan suap pengaturan paket-paket proyek Tahun Anggaran 2020 dan 2021 di Kabupaten PPU Kalimantan Timur (Kaltim) dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dengan 8 tahun penjara, dan diwajib ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
