|
|||||
| Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK' | 2018-10-13 09:38:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mencuatnya issue menyeret nama Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian yang berada di dalam laporan 'buku merah' yang diduga terlibat dalam kasus suap impor daging sapi dengan terpidana Basuki Hariman, puluhan mahasiswa yang mengatasnamakan Al Khatam (Aliansi Kader Hijau Hitam) sambangi kantor Gedung Komisi Pemberantasan Korups ...Berita Selengkapnya |
||||
| Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!' | 2018-10-12 23:41:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mendapatkan dukungan dari Presidium Nasional Konfederasi Pemuda Indonesia (KPI) terkait upaya pihak-pihak tertentu yang ingin membenturkan dan mengadu domba antara dua institusi negara, KPK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). |
||||
| OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka | 2018-07-28 04:35:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan (ZH) dibekuk oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam suatu Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada Kamis, (26/7) malam sekitar pukul 22.00 Wib di rumah kediaman Zainudin Hasan di Jl Masjid Bani Hasan, Kalianda, Lampung Selatan. |
||||
| Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM | 2018-07-24 11:17:40 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu mengusut Kementerian Hukum dan HAM, menyusul operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Lapas Sukamiskin, Bandung. Pemberian izin dan permintaan fasilitas di dalam Lapas biasanya atas sepengetahuan Kemenkum HAM. |
||||
| KPK Harus Segera Panggil Kemenko PMK, Menteri Puan! | 2018-07-17 13:23:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam kurun waktu 2015 sampai semester 1 2017 sedikitnya ditemukan 86 kasus dugaan penyelewengan terkait proyek atau kegiatan yang dijalankan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), demikian utara Jajang Nurjaman Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA). |
||||
| KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik | 2018-07-05 19:24:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi publik yang diadakan Kaukus Muda Indonesia (KMI) bertema, 'Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik' digelar di Hall Dewan Pers, jalan Kebun Sirih Jakarta Pusat, Jakarta pada, Kamis (5/7). |
||||
| Tasdi Bupati Purbalingga Kader PDIP Kena OTT KPK | 2018-06-05 05:22:08 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini tim penindakan KPK dikabarkan menangkap tangan Bupati Purbalingga Tasdi (T) yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Purbalingga periode 2015 - 2020. |
||||
| Fadli Zon Minta KPK Usut Kasus Besar | 2018-05-30 20:58:06 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan secara de facto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan sebagai lembaga permanen dan seharusnya independen. Namun menurut Fadli, kenyataan yang bisa dilihat pada saat ini adalah tugas dan fungsi KPK masih disetir oleh pihak tertentu dan sarat dengan konflik kepentingan pengua ...Berita Selengkapnya |
||||
| KPK Diharap Tidak Buat Pernyataan Berpotensi Gaduh | 2018-03-30 08:43:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, kegelisahan dan kecurigaan dikalangan masyarakat. |
||||
| Imbauan Penundaan Penetapan Tersangka, Ketua DPR: Itu Tergantung Pemerintah | 2018-03-18 10:58:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Imbauan pemerintah dan Polri agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan itu tergantung pemerintah dan KPK. |
||||
|
|||||
