JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah. Kali ini tim penindakan KPK dikabarkan menangkap tangan Bupati Purbalingga Tasdi (T) yang juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Purbalingga periode 2015 - 2020.

"Ada tim yang ditugaskan di Purbalingga, a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon menyatakan secara de facto Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah berjalan sebagai lembaga permanen dan seharusnya independen. Namun menurut Fadli, kenyataan yang bisa dilihat pada saat ini adalah tugas dan fungsi KPK masih disetir oleh pihak tertentu dan sarat dengan konflik kepentingan pengua ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) seharusnya tidak menyampaikan pernyataan yang berpotensi membuat gaduh, kegelisahan dan kecurigaan dikalangan masyarakat.

"KPK bilang ada beberapa calon kepala daerah yang berpotensi menjadi tersangka. Ini kok seperti kata pengamat, seharus ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Imbauan pemerintah dan Polri agar KPK menunda pengumuman calon kepala daerah yang akan ditetapkan sebagai tersangka, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengatakan itu tergantung pemerintah dan KPK.

"Imbauan itu belum ditetapkan atau diberlakukan. Jadi, kami DPR hanya menyaksikan dan melakukan penilaian manakala ada keputusan," ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Reaksi Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Wiranto, yang meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunda proses hukum atas calon Kepala Daerah yang diduga terlibat korupsi merupakan langkah mundur penegakan hukum dan bukti ketidakseriusan pemerintah dalam mendukung pemberantasan korupsi di Indon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto menyampaikan bahwa seluruh hak pemberantasan korupsi merupakan kewenangan penuh dari KPK. Apa yang disampaikan oleh KPK tentunya sudah berdasarkan dengan kode etik dan aturan-aturan yang berlaku sehingga tidak mungkin KPK akan mengeluarkan pernyataan yang tidak sesuai.

"Semua yang disampai ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Mahasiswa Primordial Indonesia (FMPI) yang berlatar belakang dari berbagai Provinsi Jambi, Sumatera Utara, Papua dan berbagai daerah lainnya menanggapi polemik yang terjadi kasus hukum Zumi Zola dengan menggelar pernyataaan sikap yang sampai saat ini menurut mereka masih mengambang tidak ada kejelasan kelanjutan pada k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Syarif menyatakan kecewa terkait putusan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Otto Cornelis Kaligis.

"Pertama, KPK tentu kecewa apalagi kalau kita berbicara tentang efek jera dalam pemberantasan korupsi," kata Syarif saat dik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rangkaian acara selama dua hari untuk merayakan Hari Antikorupsi Sedunia (HAKORDIA) yang jatuh pada 9 Desember setiap tahunnya. Tahun ini, KPK mengangkat tema "Bergerak Bersama Memberantas Korupsi Untuk Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera".

Tema ini diangkat untuk menyatukan s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa klaim lembaga negara, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK soal kejujuran itu dusta. Sebab, lembaga antirasuah itu bekerja berdasarkan pesanan 'tuan'-nya, bukan atas profesionalitas sebaga lembaga penegakan hukum.

"Mana ada prestasi KPK yang sukses dalam mena ...Berita Selengkapnya