JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) untuk Perkara Nomor 59, 62, 70, 71, 73, 77, 79/PUU-XVII/2019 digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (12/2) lalu dengan agenda mendengarkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Di Gedung Merah Putih KPK yang sekarang ini,. bagaikan ada Matahari kembar. Ada Pimpinan KPK tetapi ada pula Wadah KPK. Kondisi demikian tidak boleh dibiarkan berlarut karena akan mengganggu kinerja KPK secara keseluruhan. Jadinya aneh, lucu bin ajaib, manakah yang benar.?

Demikian ditandaskan Jansen Leo Siagian, Korwil S ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Desmond Junaidi Mahesa menegaskan kepada Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) agar memahami mekanisme perancangan perundang-undangan. Dia menyampaikan hal tersebut, karena penyataan salah satu Anggota Dewas yang menyudutkan partai politik yang merupakan representasi rakyat dal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Luapan kekesalan atas penanganan kasus yang menimpa kader PDIP Harun Masiku dilampiaskan Komisi III DPR dalam Rapat Kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (27/1).

Salah satunya, ditampakkan oleh anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat Benny Kabur Harman. Politisi Demokrat it ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid

Sejak UU KPK yang baru (No 19/2019) diberlakukan dan pimpinan baru dilantik, ada yang berubah dari KPK. KPK makin jinak.

Ada sejumlah indikator yang menunjukkan KPK semakin jinak. Pertama, KPK absen dari persoalan hukum yang menjerat PT. Asuransi Jiwasraya 13,7 triliun. KPK justru menyerahkannya ke Kejaksaan Agung. Publik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) pada Selasa (14/1) di ruang Sidang Pleno MK. Sidang untuk Perkara Nomor 62/PUU-XVII/2019, 70/PUU-X ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) di Ruang Sidang Panel MK pada Kamis (9/1).

Perkara yang teregistrasi Nomor 84/PUU-XVII/2019 ini dimohonkan oleh dua advokat atas nama Martinus Butarbutar dan Risof Mari ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dinilai lambat dalam melakukan tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) terhadap komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan.

Saat OTT Wahyu, rencana penggeledahan di kantor DPP PDIP pun gagal karena ada penolakan dari pihak keamanan partai.

Direktur Sabang Merauke Institu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia yang gagal menggeledah masuk ke kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) terkait OTT KPK pada kasus yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada, Kamis (9/1) lalu dinilai bermuatan politis.

Politisi PDI Perjuangan Masinton P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus suap yang menjerat Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang menjadi Tersangka KPK tidak lepas dari pandangan mantan Ketua KPK Abraham Samad.

Sorot matanya bukan tertuju pada Wahyu Setiawan, melainkan pada kinerja KPK dalam mengungkap kasus ini. Salah satunya mengenai gagalnya tim KPK masuk ke ruang pengurus DPP PDIP, pada ...Berita Selengkapnya