Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Tambang
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
2018-01-18 20:14:35

Ilustrasi. Merah Johansyah Ismail selaku Koordinator Nasional JATAM.(Foto: BH /coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pertambangan tak lekang issuenya oleh waktu, baik itu sebutan 'mafia pertambangan' ataupun hanyalah menjadi areal wilayah banjakan saja. Seiring pula pada 2018 sebagai tahun politik yang auranya memanas karena menjelang Pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019, maka perlu diantisipasi lebih mendalam terkait fenomena di dunia pertambangan yang ditengarai tak luput sebagai ajang peta konstelasi politik.

Marwan Batubara, pengamat pertambangan mengingatkan bahwa, Badan Operasi Bersama (BOB) blok coastal plain wilayah Pekanbaru di area Danau Zamrud, Siak, Riau yang dikelola perusahaan konsorsium PT Bumi Siak Pusako (BSP) dan Pertamina Hulu Energi, diterpa issue, kabarnya dalam waktu dekat ini bakal ada pergantian GM (General Manager) dengan proses pergantian staf, semestinya melalui prosedural yang berlaku.

"Apakah sudah sesuai dengan waktu, dan memang melalui prosedure berlaku?," cetus Marwan Batubara, pengamat Indonesia Resources Studies (IRESS) mengingatkan, seraya menjawab pertanyaan pewarta BeritaHUKUM.com di Jakarta pada, Kamis (18/1).

"Pasalnya, apabila nanti semisalnya ada masalah yang tidak melalui rapat Dewan Komisaris, tentunya maka hal tersebut akan mengundang persepsi dan anggapan ada 'muatan politis'," jelas pria lulusan Elektro Fakultas Teknik Universitas Indonesia (FT-UI) itu.

Apalagi, lebih lagi issue yang santer tersiar ia dapatkan bahwa salah seorang kandidat tidak memenuhi assessment, namun cenderung dipaksakan menjadi 'GM'.

Sementara terpisah, berdasarkan data yang dibeberkan oleh Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) bahwa tambang dan peta Pilkada tak bisa dipisahkan, patut diperhatikan. Soalnya menurut Merah Johansyah Ismail selaku Koordinator Nasional JATAM saat menjadi pembicara diskusi; Environmental Outlook 2018 di Auditorium Manggala Wana Bhakti Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta bahwa jumlah izin pertambangan di Indonesia hingga 2017, ada 8.710 izin pertambangan sampai hari ini.

"Artinya tantangan Pemerintah kita ke depan, jangan sampai izin-izin
pertambangan kita ini menjadi sumber pendanaan politik, dimana diobral untuk Pilkada nanti," ungkapnya.

"Studi KPK menyatakan, bahwa Harta kekayaan pejabat 5-6 M, sementara biaya menjadi Kepala Daerah 20-30 M," jelas Merah Johansyah, Senin (15/1) lalu.

"Maka itu jangan sampai izin-izin pertambangan digunakan sebagai
pendanaan politik, khususnya di tingkat Provinsi," tegasnya.(bh/mnd)

Share : |

 
Berita Terkait Tambang
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Ijon Politik Tambang
Industri Tambang Harus Apresiasi Lingkungan
Tambang Minyak, Mineral dan Batubara Jangan Dijadikan Komoditas Politik
Penambangan Batu Bara Di Kalsel Masih Menyisakan Persoalan
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Jabat Dewan Pengarah BPIP, Megawati, Mahfud MD, Said Aqil, Syafii Maarif Bergaji Rp 100 Jutaan?
Sengsara Kalau Jokowi 2 Periode
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Rencana Urun Rembug Alumni UI Mencari Solusi dan Menyelamatkan NKRI
Puluhan Warga Keracunan Keong Sawah, Pemkot Bogor Tetapkan Status KLB
Relawan Bali Kita AS Deklarasikan Abraham Samad Capres 2019
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mulai dari Sembako Sampai THR, Pencitraan Jokowi Menguras Keuangan Negara
Ditlantas PMJ Meluncurkan Program SIM Keliling di Beberapa Masjid
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]