Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Demokrasi
Surat Suara Tercoblos di Malaysia Noda Demokrasi
2019-04-17 01:37:44

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon.(Foto: geraldi/jk)
JAKARTA, Berita HUKUM - Informasi yang mengabarkan ada banyak surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) yang sudah tercoblos di Malaysia merupakan pukulan keras dan noda bagi demokrasi Indonesia. Para penyelenggara Pemilu diimbau harus menghadirkan Pemilu yang jujur dan adil.

Demikian dikatakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon usai menghadiri Focus Group Discussion (FGD) bertajuk 'Election Visit Indonesia 2019' bersama para delegasi parlemen negara-negara sahabat, di Gedung Nusantara III DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (16/4).

"Kita berharap jangan ada kecurangan-kecurangan Pemilu yang bisa menimbulkan kegaduhan. Damai bisa terbentuk bila Pemilu itu jujur dan adil. Kalau tidak jujur dan adil itulah yang menimbulkan kegaduhan," tegas Pimpinan DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) itu.

Seperti diketahui, beberapa waktu lalu dikabarkan ada bungkus plastik hitam di Selangor, Malaysia, yang ditemukan di sebuah ruko berisi surat suara Pilpres yang sudah tercoblos untuk paslon tertentu. Pengawas Pemilu Malaysia yang menemukan itu. Bahkan, ada surat suara Pileg yang juga sudah tercoblos dari partai tertentu. Penyelenggara Pemilu masih terus menyelidiki temuan yang menghebohkan ini.

"Apa yang terjadi di Malaysia menurut saya merupakan pukulan yang keras dan noda bagi demokrasi kita," tandas Fadli. Sementara mengomentari masa tenang jelang Pemilu ini, pihaknya berharap Pemilu bisa berjalan lancar. Ia mengkhawatirkan masyarakat tidak percaya lagi pada penyelenggara Pemilu, karena temuan kecurangan yang masif.

"Pemilu di dalam negeri kita harapkan berjalan lancar. Yang kita khawatirkan hanya kecurangan. Trustmasyarakat kepada penyelenggara dan aparat harus dibangun, supaya yakin bahwa suara mereka rahasia dan tidak diganti-ganti," harap politisi Partai Gerindra itu.(mh/sf/DPR/bh/sya)




 
Berita Terkait Demokrasi
 
Lebih 50 Demonstran Meninggal Akibat Unjuk Rasa Sepanjang 2019: 'Sangat Mengerikan Terjadi di Negara Demokrasi'
 
Fadli Zon: Tak Boleh Ada Kriminalisasi Ekspresi Demokrasi
 
Jokowi, Indonesia dan Negara Demokrasi Prominen 2019-2024
 
Surat Suara Tercoblos di Malaysia Noda Demokrasi
 
Jangan Merasa Berkuasa, Yang Gaji Kamu Siapa?
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
SOKSI, FKPPI dan Pemuda Pancasila Dukung Bamsoet Ketum Golkar Periode 2019-2024
FAM Kaltim Desak Kejati Usut Tuntas Dana Hibah Perusda AUJ, Seret Dugaan Mantan Walikota
Polsek Limboto Barat Amankan 45 Botol Miras Cap Tikus dan Para Pasangan Muda Mudi
SOKSI Dukung Airlangga Hartarto Memimpin Kembali Partai Golkar Periode 2019-2024
Komisi II DPRD Kaltim Konslutasi ke Kementrian ESDM
Kapolda Targetkan Ada Perwakilan Putra Putri Gorontalo Diterima di AKPOL
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wahh, Total Utang Rp 40 Triliun, Benarkah Kasus BUMN Jiwasraya Seseram Ini?
Aturan Munas Partai Golkar Tidak Boleh Bertentangan dengan Pasal 50
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]