Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Sudah 118 Laporan Sejak KPK Luncurkan Aplikasi JAGA Bansos
2020-06-17 16:35:42

Plt juru bicara KPK, Ipi Maryati.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca KPK meluncurkan aplikasi JAGA Bansos pada 29 Mei lalu, seminggu kemudian pada 5 Juni, KPK sudah mendapatkan 118 keluhan laporan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).


Menurut Plt juru bicara KPK, Ipi Maryati, keluhan paling banyak disampaikan yakni pelapor tidak menerima Bansos, padahal sudah mendaftar. Jumlahnya mencapai 54 laporan.

Keluhan lainnya kata Ipi, seperti bantuan dana yang diterima kurang sebanyak 13 laporan, bantuan tidak dibagikan sebanyak 10 laporan, penerima fiktif sebanyak 8 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu sebanyak 3 laporan.

"Keluhan lainnya yakni bantuan yang diterima kualitasnya buruk sebanyak 1 laporan, merasa tak berhak menerima bansos sebanyak 1 laporan, dan beragam keluhan lainnya dengan total 28 laporan. Laporan tersebut ditujukan kepada 78 Pemda, terdiri dari 7 Pemprov dan 71 Pemkab/Pemkot," ujar Ipi dalam keterangan persnya, Rabu (17/6).

Lebih lanjut Ipi merinci instansi yang paling banyak dikeluhkan ialah Pemprov Jatim dan Pemkab Indramayu masing-masing 5 laporan. Kemudian Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing 4 laporan. Lalu Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing 3 laporan. Sisasnya menerima masing-masing 1 laporan.

Ipi pun meminta kepada masyarakat yang mengeluh soal penyaluran bansos bisa melaporkannya ke aplikasi JAGA. Pelapor bisa masuk ke fitur tambahan bansos di aplikasi JAGA sebagai media penyampaian keluhan.

"Penambahan fitur ini merespon minimnya tindak lanjut Pemda atas imbauan KPK untuk menyediakan sarana pengaduan masyarakat terkait penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19," imbuhnya.

Ipi mengatakan, keluhan yang diterima tersebut akan disampaikan ke Pemda terkait. Penyampaian akan dilakukan melalui unit Korwil Pencegahan KPK di daerah.
Karena KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut.

"KPK mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos," tandanya.(bh/ams)


 
Berita Terkait KPK
 
KSAD dan Ketua KPK Tanda Tangani Berita Acara Serah Terima Barang Rampasan Negara
 
KPK Serahkan Aset Senilai Rp36 Miliar Ke Kementerian Agraria dan Tata Ruang
 
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
 
Situasi Politik Kini Sarat Semakin Oligarkhis dan Sentralistis
 
Sudah 118 Laporan Sejak KPK Luncurkan Aplikasi JAGA Bansos
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bamsoet Ajak AHY Gotong Royong Atasi Persoalan Bangsa
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Vaksin Covid-19 Harus Gratis
Anggota DPR Ingatkan Proses PHK Harus Sesuai UU Ketenagakerjaan
Pembobolan ATM Marak Terjadi, Anggota DPR Imbau Masyarakat Lebih Waspada
Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Online
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Wasekjen Demokrat: Kok Partai Pendukung Pemerintah Kebakaran Jenggot Karena Pernyataan Mas Ibas?
Para Tokoh Bangsa Deklarasikan Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI)
Besok!! Ganjil Genap Kembali Berlaku, Polda Metro: Penindakan atau Tilang Mulai 6 Agustus 2020
Buronan Djoko Tjandra Akhirnya Ditangkap Bareskrim Polri di Malaysia
Polri Berhasil Gagalkan Peredaran 200 Kg Sabu Jaringan Internasional
Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]