Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Sudah 118 Laporan Sejak KPK Luncurkan Aplikasi JAGA Bansos
2020-06-17 16:35:42

Plt juru bicara KPK, Ipi Maryati.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Pasca KPK meluncurkan aplikasi JAGA Bansos pada 29 Mei lalu, seminggu kemudian pada 5 Juni, KPK sudah mendapatkan 118 keluhan laporan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos).


Menurut Plt juru bicara KPK, Ipi Maryati, keluhan paling banyak disampaikan yakni pelapor tidak menerima Bansos, padahal sudah mendaftar. Jumlahnya mencapai 54 laporan.

Keluhan lainnya kata Ipi, seperti bantuan dana yang diterima kurang sebanyak 13 laporan, bantuan tidak dibagikan sebanyak 10 laporan, penerima fiktif sebanyak 8 laporan, mendapatkan bantuan lebih dari satu sebanyak 3 laporan.

"Keluhan lainnya yakni bantuan yang diterima kualitasnya buruk sebanyak 1 laporan, merasa tak berhak menerima bansos sebanyak 1 laporan, dan beragam keluhan lainnya dengan total 28 laporan. Laporan tersebut ditujukan kepada 78 Pemda, terdiri dari 7 Pemprov dan 71 Pemkab/Pemkot," ujar Ipi dalam keterangan persnya, Rabu (17/6).

Lebih lanjut Ipi merinci instansi yang paling banyak dikeluhkan ialah Pemprov Jatim dan Pemkab Indramayu masing-masing 5 laporan. Kemudian Pemkab Tangerang dan Pemkab Bandung masing-masing 4 laporan. Lalu Pemkab Aceh Utara dan Pemkab Subang masing-masing 3 laporan. Sisasnya menerima masing-masing 1 laporan.

Ipi pun meminta kepada masyarakat yang mengeluh soal penyaluran bansos bisa melaporkannya ke aplikasi JAGA. Pelapor bisa masuk ke fitur tambahan bansos di aplikasi JAGA sebagai media penyampaian keluhan.

"Penambahan fitur ini merespon minimnya tindak lanjut Pemda atas imbauan KPK untuk menyediakan sarana pengaduan masyarakat terkait penyaluran bansos untuk masyarakat terdampak pandemi COVID-19," imbuhnya.

Ipi mengatakan, keluhan yang diterima tersebut akan disampaikan ke Pemda terkait. Penyampaian akan dilakukan melalui unit Korwil Pencegahan KPK di daerah.
Karena KPK akan memonitor tindak lanjut penyelesaian atas laporan dan keluhan masyarakat tersebut.

"KPK mendorong pelibatan dan peran aktif masyarakat untuk turut mengawasi dan menyampaikan informasi jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos," tandanya.(bh/ams)


 
Berita Terkait KPK
 
Pakar Hukum Pidana Sepakat Dakwaan KPK Harus Berdasar Fakta Hukum
 
KPK dan LPSK Perkuat Kerjasama Perlindungan Saksi dan Justice Collaborator
 
KY Gandeng KPK untuk Seleksi Calon Hakim Agung
 
Tujuh Area Rentan Korupsi di Pemerintahan Daerah
 
HAKORDIA 2020: Membangun Kesadaran Seluruh Elemen Bangsa Dalam Budaya Antikorupsi
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Penurunan Pariwisata di Bali Berdampak Besar Terhadap Ekonomi Masyarakat
Ramadan Tinggal Sepekan, Ibadah Harusnya Bukan Kendor Tapi Gass Pooool
Komisi I Terima Penjelasan TNI Soal Insiden Tenggelamnya KRI Nanggala-402
Pemerintah Harus Proaktif Hentikan Kekerasan di Myanmar dan Palestina
KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak
Mediasi dengan Anak Usaha Wilmar Group Belum Tercapai, Fara Luwia Tuntut Ganti Rugi Rp 939 Miliar
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Besok Operasi Ketupat 2021 Digelar, 155 Ribu Personel Gabungan Diterjunkan Cegah Pemudik
Mutasi Corona India Masuk DKI, Wagub Minta Warga Waspada!
Menkopolhukam Mafhud MD Ucapkan Selamat atas Deklarasi Kelahiran Partai Ummat
PKS-PKB Sinergi Wujudkan Islam Rahmatan Lil 'aalamin di Indonesia
Jokowi Dukung Anies, Keterbelahan Berakhir
Ahmad Basarah: Pancasila Puncak Kebudayaan Bangsa Indonesia
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]