Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pendidikan
Standar Nasional Sangat Penting dalam Dunia Pendidikan
2017-10-03 07:55:44

Anggota Komisi X DPRI Popong Otje Djundjunan (F-Golkar).(Foto: chasbi/hr)
PONTIANAK, Berita HUKUM - Komisi X DPR RI sengaja membentuk Panja Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Panja SN Dikti) karena memang standar nasional ini sangat penting dalam dunia pendidikan di Indonesia. Demikian dijelaskan Anggota Komisi X DPRI Popong Otje Djundjunan (F-Golkar) saat rapat di Kantor Senat Universitas Tanjungpura dengan beberapa rektor di Pontianak Kalimantan Barat, Jumat (29/9) lalu.

"Jika tidak di tentukan standarnya, bagaimana kami bisa menilai setiap Universitas yang ada karena itu Panja harus bekerja dengan maksimal," ungkapnya.

Politisi yang akrab di panggil Ceu Popong ini menjelaskan, Panja ini adalah amanah dari Undang-undang tentang Pendidikan Tinggi. Dia mengaku pernah terlibat dalam penyusunan Undang-undang ini, sehingga harus melaksanakan amanah ini dengan baik.

"Untuk mendapatkan anak didik yang cerdas tentu tidak bisa instan dan perlu ada tahapan-tahapan yang harus di lalui. Perlu ada kunjungan kerja ke daerah-daerah untuk mendapatkan masukan serta bukti yang nyata," imbuhnya.

Politisi Fraksi F-Golkar ini mengatakan bahwa standar nasional ditentukan oleh para pelaku di dalam lingkungan pendidikan itu sendiri berdasarkan kriteria-kriterianya, "Alhamdulillah, sudah ada 14 pendidikan tinggi yang terakreditasi di Indonesia dan yang paling banyak adalah Jawa Barat yaitu 4 pendidikan tinggi," katanya.

Popong mengatakan mendapat masukan ternyata permasalahannya itu hampir sama yaitu membutuhkan SDM yang mumpuni. Di sisi lain juga harus memenuhi jumlah dosen dari PNS, sehingga tidak bisa leha-leha, harus ada gerakan bersama-sama dari legislatif dan eksekutif serta harus amanah kepada amanah undang-undang.(chas,mp/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pendidikan
Pemilihan Rektor Unmul Periode 2018 - 2022 Sah Sudah Sesuai Aturan
Pemilihan Rektor Unmul 2018-2022 Diduga Ada Penumpang Gelap, Harus Dibatalkan
SMPN 35 Kaur Boarding School Jadi Rebutan Murid Baru
SMAN 10 Pentagon Kaur Bertaraf Internasional Jadi Primadona di Bengkulu
Universitas Pertahanan Adakan Seminar Internasional Defense Science
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
Lomba Melukis di Kodam Jaya Raih Rekor MURI
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Kedua Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2019 Mengikuti Deklarasi Kampanye Damai
Tragedi di Danau Victoria, Setidaknya 200 Orang Meninggal Dunia
Din Syamsuddin Mengundurkan Diri dari Posisi Utusan Presiden
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SBY dan Zulkifli Hasan Kecewa dan WO Acara Deklarasi Damai karena Pendukung Jokowi-Ma'ruf Langgar Aturan
KPU Sebarkan 'Virus' Kampanye Damai, Aman, Tertib
Gerindra dan Nitizen Kritik Sikap Hormat Jokowi Saat Lagu Indonesia Raya
Rizal Ramli: Impor Beras Dikelola Kartel
KPU Loloskan dan Tetapkan Dua Pasangan Capres-Cawapres Indonesia Peserta Pilpres 2019
Rapimnas KBPP Polri, Bima Arya: Tugas Besar Kita Jaga Stabilitas Politik Jelang Pemilu 2019
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]