Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pendidikan
 
Anggota DPR Prihatin BOP Pesantren Dihapus di RAPBN 2021 | 2020-09-18 09:28:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Badan Anggaran DPR RI Ratna Juwita Sari prihatin dihapuskannya Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) Pesantren pada RAPBN 2021. Padahal di tahun ini, anggaran tersebut masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Terlebih hingga saat ini, obat dan vaksin Covid-19 belum ditemukan.

"Jadi, asumsi kami pandemi
...

Sektor Pendidikan Tak Tersentuh Anggaran Covid-19 | 2020-08-15 07:58:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Sektor pendidikan ternyata tak tersentuh anggaran penanggulangan Covid-19. Dalam alokasi anggaran Covid-19 hanya sektor kesehatan dan ekonomi yang disentuh. Padahal, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menegaskan, sektor pendidikan sangat menyentuh kebutuhan masyarakat.

Dari Rp 405,1 triliun anggaran penanggulan
...

Bantu Masyarakat Kurang Mampu, Partai Emas Hadirkan Sekolah Online | 2020-08-07 23:52:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai politik besutan Hasnaeni, Partai Emas, berencana menghadirkan program yang fokus pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat. Melalui partainya, 'Wanita Emas' sapaan populer Hasnaeni, akan mendirikan sekolah online melalui program Emas Pintar.

"Kita akan memasukkan satu program Partai Emas yaitu sekolah online
...

Murid-Murid Tak Punya Handphone Kepsek PAUD SAAJA Minta Kadisdik Turun Kelapangan | 2020-08-05 17:15:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Kegiatan proses belajar mengajar dimasa pandemi COVID-19 dilaksanakan melalui jarak jauh. Proses belajar melalui sistem online kini diterapkan oleh tenaga pengajar maupun murid-murid seluruh lembaga pendidikan.

Menanggapi hal itu, Kepala Sekolah Alternatif Anak Jalanan (SAAJA), Kristina Iin Dwiyanti mengatakan proses bel
...

Ali Zamroni: Kebijakan POP Kemendikbud Bikin Gaduh | 2020-07-28 11:51:48

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni menyesalkan kebijakan Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dinilai telah membuat gaduh dunia pendidikan di masa pandemi Covid-19. Ia menyebutkan, pembiayaan POP dibebankan pada APBN, yakni mencapai Rp 595 miliar.

Ironisnya, ada tiga organisasi b
...

Anggota DPR Dukung Sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI Mundur dari POP Kemendikbud | 2020-07-28 11:22:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Fraksi PAN Guspardi Gaus mendukung sikap NU, Muhammadiyah dan PGRI yang mundur dari Program Organisasi Penggerak (POP) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Seperti dikabarkan, hasil seleksi POP ini juga banyak mendapatkan sorotan negatif dan memicu kontroversi di publik.

Guspardi menduga ada
...

Dunia Pendidikan Berkabung, Uang Rakyat Mengalir Ke Konglomerat, Mendikbud Lecehkan NU Dan Muhammadiyah | 2020-07-26 07:04:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Dunia pendidikan Indonesia tengah berkabung dengan adanya polemik mengenai kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Mulai dari polemik Program Organisasi Penggerak (POP) hingga keterlibatan organisasi CSR milik yayasan konglomerat perusahaan swasta sekelas Tanoto Foundation dan Sampoerna untuk pelati
...

Tunjangan Guru Dipotong, CSR Malah Dapat Dana Gajah | 2020-07-25 07:31:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih menyesalkan isu ketidakadilan anggaran di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) RI menyusul kisruhnya pemberian dana gajah sebesar Rp 20 miliar kepada organisasi Corporate Social Responsbility (CSR) atau tanggung jawab sosial perusahaan milik yayasan konglomerat Tan ...

Saleh Daulay: Mendikbud Harus Diberhentikan | 2020-07-24 11:29:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo harus mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay menilai, tak ada prestasi yang membanggakan dari Mendikbud ini. Presiden harus menggunakan hak prerogatifnya untuk memberhentikan Mendikbud.

"Fraksi PAN DPR RI mendesak Presid
...

HNW: Jangan Abaikan Peran NU dan Muhammadiyah Sebagai Penggerak Pendidikan | 2020-07-24 11:16:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR-RI Hidayat Nur Wahid (HNW) mengkritik Program Organisasi Penggerak Kemendikbud yang lemah dalam proses verifikasi dan validasi. Akibat kelemahan proses verifikasi dan validasi, itu mengakibatkan penolakan dari Muhammadiyah dan NU, 2 organisasi massa terbesar di Indonesia yang telah berjasa dalam menggerakkan ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
PKS: Penghapusan Mata Pelajaran Sejarah Berbahaya dan Tidak Relevan
Jansen Sitindaon: Dulu Jadi Jubir Sandiaga, Sekarang Jadi Lawan
Said Didu: Bu Menkeu, Dulu untuk Dampak Krisis Ditolak, Sekarang Jiwasraya 'Dirampok' Kok Malah Dikucurkan 20 T?
Hasil Olah TKP Kebakaran Gedung Kejaksaan Agung, Bareskrim Polri: Ada Unsur Pidana
Sekda DKI Jakarta Saefullah Tutup Usia
Syekh Ali Jaber: Saya Tidak Terima Kalau Pelaku Penusukan Dianggap Gila, Dia Sangat Terlatih
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Ahok Kritik Digitalisasi 'Paperles' Peruri, Legislator Angkat Suara
Kekacauan Negara Di Era Jokowi
Eva Yuliana Dorong Keimigrasian Terus Perketat Lalu Lintas WNA
Aksi Damai Massa 'Minta DPR RI Dengarkan Suara Rakyat Agar Pilkada 2020 Ditunda'
Tanpa Peran Soeharto, Indonesia Jadi Negara Komunis


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]