Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BUMN
Sri Mulyani Beberkan 21 BUMN Merugi dan Tak Bisa Setor Dividen
2017-08-31 06:18:04

Ilustrasi. Menteri Keuangan Sri Mulyani.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani membeberkan 21 nama BUMN yang dipastikan tidak akan menyetor dividen kepada negara pada 2018. Sebab BUMN-BUMN tersebut masih merugi.

"Mereka masih menghadapi masalah keuangan," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (30/8).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu membagi 21 BUMN itu ke dalam dua kategori yakni BUMN merugi karena salah saing dan efesiensi dan BUMN merugi yang sedang dalam proses restrukturisasi.

Kategori pertama terdiri dari 10 BUMN yaitu PT Garuda Indonesia, Perum Bulog, PT Krakatau Steel, PT PAL, PT Dok Perkapalan Surabaya, PT Indofarma, PT Balai Pustaka, PT Boma Bisma Indra, Perum PEN, dan PT Berdikari.

Adapun kategori kedua terdiri dari 11 BUMN yakni PT Nindya Karya, PT Merpati Nusantara Airlines. PT Kertas Kraft Aceh, PT Survey Udara Penas, PT Industri Sandang Nusantara, PT Iglas, PT Kertas Leces, PT Djakarta Lioyd, PT Istaka Karya, PT Varuna Tirta Prakarsya, dan PT Primissima.

Di dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2018, pemerintah menargetkan dividen BUMN mencapai Rp 43,6 triliun.

Sekitar Rp 23,1 triliun dividen berasal dari 26 BUMN Tbk, Rp 19,5 triliun dari BUMN non Tbk. Selain itu, Rp 906 miliar dividen berasal dari BUMN di bawah Kementerian Keuangan, dan Rp 112 miliar berasal dari BUMN yang minoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah.

Tidak hanya itu, Sri Mulyani juga membeberkan angka-angka setoran dividen BUMN ke negara beberapa tahun terakhir.

Mulai Rp 34 triliun pada 2013, Rp 40 triliun pada 2014, Rp 37 triliun pada 2015 dan Rp 36 triliun 2016.

Adapun semester I-2017, setoran dividen BUMN mencapai Rp 32 triliun. Sementara itu dari sisi setoran pajak, jumlahnya lebih besar.

Pada 2014 pajak yang disetor BUMN Rp 160 triliun, Rp 171 triliun pada 2015 dan Rp 167 pada 2016. Adapun semester I-2017 pajak yang sudah disetorkan BUMN Rp 97 triliun.(yoga/ai/kompas/bh/sya)

Share : Facebook |

 
Berita Terkait BUMN
Sri Mulyani Beberkan 21 BUMN Merugi dan Tak Bisa Setor Dividen
Komisi VI Aspresiasi Laporan Keuangan Kementerian BUMN 2016
Polemik Holdingisasi BUMN Menurut PP 72/2016 Melemahkan atau Memperkuat Peranan BUMN
Rugi Rp 3,4 Triliun, Komisi VI DPR Dorong KPK Usut Kerugian di 26 BUMN
Mahfud MD: KAHMI Siap Judicial Review ke MA terkait PP 72/2016 tentang BUMN
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ini Hoax, Kepala BNPB: Gunung Agung Belum Meletus, Bali Masih Aman
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Sufmi Dasco Ahmad: Komunisme Harus Diwaspadai
Panglima TNI: Jaga Terus Amanah Dan Kepercayaan Rakyat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Formappi Usul Buat Kajian Urgensi Pembangunan Gedung DPR RI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Muhajir Mengapresiasi Putusan MK terkait Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
Terkait Pemutaran Film G30S PKI Berikut Tanggapan Ketum Muhammadiyah
Polisi Berhasil Menangkap Pelaku Pembunuh Dini di Apartemen Laguna Pluit
Aktivis 98 Dukung Usul Panglima TNI Nobar Film G30S/PKI
Polri dan Ditjen Bea Cukai Gagalkan Penyelundupan 5 Konteiner Miras Senilai 26,3 Miliar
Peredaran PCC, Pemerintah Kecolongan Lagi, Aktor Intelektual Pengedar PCC Harus Diungkap
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]