Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Soal JK Dukung Anies-Sandi, Ini Kata Jokowi
2017-05-26 09:03:41

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla saat berbincang.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo akhirnya angkat bicara soal perbedaan pandangan politik antara dirinya dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) di dalam Pilkada DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Jokowi mengakui bahwa dirinya dan sang wakil berbeda pandangan politik dalam pesta demokrasi rakyat Ibu Kota tersebut.

Presiden Jokowi dengan tegas memosisikan diri tidak memihak ke pasangan calon manapun. Sementara, JK memilih untuk mendukung pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno.

Meski begitu, Jokowi menyadari banyak pihak yang tidak percaya bahwa dirinya netral dan berdiri di atas semua golongan di dalam Pilkada DKI Jakarta.

"Banyak orang yang enggak percaya. Bolak-balik saya sampaikan bahwa di wilayah praktis seperti pemilihan gubernur, pemilihan wali kota dan bupati, saya ingin betul-betul berada netral. Apalagi sampai intervensi-intervensi. Saya sampaikan tidak," ujar Jokowi dalam acara 'Jokowi di Rosi' di Kompas TV, Kamis (25/5).

"Banyak yang tidak percaya. Banyak yang enggak percaya. Tetapi sekali lagi yang kita lihat sekarang ini ya seperti apa adanya. Tidak hanya di DKI, di daerah lain juga sama (Jokowi tidak intervensi)," lanjut dia.

Sementara soal Kalla yang memilih mendukung pasangan Anies-Sandi, Jokowi mengatakan, dirinya tidak bisa memaksakan kehendaknya terhadap wakilnya tersebut untuk juga netral.

Sebab, pilihan Kalla tersebut merupakan pilihan politik. Tidak memaksakan kehendak tersebut dinilai menjadi pendidikan politik yang baik bagi masyarakat.

"Rakyat harus diberikan sebuah pendidikan, yang mana wilayah politik, mana wilayah pemerintahan dan mana wilayah hukum, itu memang berbeda-beda," ujar Jokowi.

"Kita tidak bisa memaksa orang lain untuk mengikuti apa yang kita kehendaki. Itu tidak bisa. Setiap orang memiliki hak politik, memiliki hak-hak lain yang tentu saja, sekali lagi, saya tidak mau memaksa," lanjut dia.

Jokowi pun menegaskan bahwa Pilkada DKI Jakarta sudah selesai. KPU DKI Jakarta telah menetapkan Pasangan Anies-Sandi yang notabene didukung Wapres Kalla menang atas pasangan Basuki Tjahaja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat.

Oleh sebab itu, Jokowi meminta seluruh pihak untuk menghormati keadaan tersebut.

"Warga DKI sudah menggunakan hak pilihnya dan kita harus menghormati pilihan yang telah ditentukan oleh warga DKI dan sekali lagi, ini sudah diputuskan dan ditetapkan oleh KPUD. Itu yang harus kita hormati," ujar Jokowi.

Pilkada DKI Jakarta jangan dibawa ke mana-mana

Jokowi berharap, aksi-aksi unjuk rasa berakhir seiring dengan tuntasnya pesta demokrasi.

Sudah saatnya masyarakat Jakarta dan Indonesia kembali bekerja demi membangun negara.

"Jangan sampai Pilkada ini terus kebawa-kebawa ke mana-mana, enggak selesai-selesai, energi kita habis, tabungan energi kita habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak perlu," tegas Jokowi.

"Kita lupa bahwa kita ini memiliki tugas yang sangat berat, yakni membangun negara ini. Oleh sebab itu, etos kerja kita harus kita arahkan pada hal-hal yang produktif, pada hal-hal yang konstruktif," lanjut dia.(fjk/kompas/bh/sya)


 
Berita Terkait Jokowi
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
PKB Sebut Selain Minta Maaf, Jokowi Juga Harus Sampaikan Pertanggungjawaban
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?
Utang Whoosh diambil alih Kemenkeu dan diklaim tak bebani APBN, CELIOS: Bakal sama saja
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]