Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
BPK
Sempat Ricuh, FSP BUMN Bersatu: Uji Calon BPK RI oleh Komisi XI Sudah Tepat dan Benar
2019-09-03 02:03:26

Ferdinand Situmorang, Wakil Ketua Umum FSP BUMN Bersatu.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ferdinand Situmorang, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu menyampaikan kalau uji makalah untuk calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dilakukan oleh Komisi XI sudah tepat dan benar, terkait jelang uji kelayakan, atau sekitar pukul 15.45 WIB sempat terjadi kericuhan pada ruang rapat Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Masa yang mengaku dari aksi Solidaritas Selamatkan BPK RI yang berupaya memprotes pelaksanaan uji kelayakan calon anggota BPK RI yang menurut mereka tidak kredibel, tidak profesional, dan tidak dapat dipercaya rakyat..

Sebab, sedari makalah mereka bisa dinilai kemampuan dan integritas para calon anggota BPK nanti dalam memilih anggota BPK, demikian menurut Ferdinand Situmorang pada dirilisnya, Jakarta, Senin (2/9).

Terkait adanya sekelompok yang mengatasnamakan kelompok Mahasiswa yang tiba tiba masuk ke ruang Komisi XI yang sedang melakukan uji fit and proper test dengan tujuan menghentikan proses fit and Proper test tersebut, ini merupakan ketidak tahuan para kelompok mahasiswa tersebut, apalagi mempermasalahkan calon anggota BPK yang berasal dari incumbent anggota BPK yang sedang ikut fit & Proper test.

Dimana mereka mempermasalahkan Harry Azhar Azis, Achsanul Qosasi yang masih diloloskan ke tahapan fit & proper test. "Ini sudah jauh dari kewenangan mereka sebagai alat kontrol sosial. Sebab lolosnya 32 calon anggota BPK dari 64 Calon sudah melalui proses rekam jejak yang baik yang dilakukan Komisi XI," ujar Ferdinand, Senin (2/9).

"Dan setelah tepilih 32 calon untuk diuji fit and proper test ya tidak bisa dong dikembalikan ke 64 calon lagi. Komisi XI punya hak untuk itu. Yang namanya fit and proper test calon BPK, ya harus lewat RDPU dong, harus terbuka untuk umum agar publik mendengar paparan visi misi mereka," jelas Ferdinand.

Terkait integritas dan track record calon Anggota BPK yang berasal dari incumbent yaitu Harry Azar dan Achsanul Qosasi. Maka itulah IDM dalam hal ini berpendapat track record dan integritas mereka sudah terbukti.

"Sudah jelas Joko Widodo saat pidato di depan MPR / DPR pada tanggal 16 Augustus mengapresiasi kerja anggota BPK untuk mengawasi penggunaan anggaran dengan baik," cetusnya.

Oleh karena itu, menurut Ferdinand bahwa tidak masuk akal aksi Mahasiswa yang masuk ke ruang Komisi XI yang sedang RDPU fit & Proper test calon anggota BPK 2019-2024.

"Ini menunjukkan dangkalnya pengetahuan mereka tentang proses pemilihan anggota BPK," pungkas Ferdinand Situmorang.(bh/mnd)


 
Berita Terkait BPK
 
Koordinator GARPU Sarankan Presiden Jokowi Jangan Tanda Tangan 5 Anggota BPK Terpilih
 
Sempat Ricuh, FSP BUMN Bersatu: Uji Calon BPK RI oleh Komisi XI Sudah Tepat dan Benar
 
Legislator Dorong BPK Bersifat Independen
 
Rekomendasi BPK Harus Ditindaklanjuti
 
Penegak Hukum Diminta Tindaklanjuti Hasil Audit Investigatif BPK
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]