Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    BPK
 
Koordinator GARPU Sarankan Presiden Jokowi Jangan Tanda Tangan 5 Anggota BPK Terpilih | 2019-10-07 12:42:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Aktivis yang juga merupakan Koordinator Gerakan Perubahan (GARPU) Muslim Arbi menyampaikan agar sebaiknya pemilihan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dilakukan oleh Komisi XI DPR RI periode 2014-2019 perlu di tinjau kembali.

Pertanyaannya, ialah mengapa perlu ditinjau kembali?

Menurut A
...

Sempat Ricuh, FSP BUMN Bersatu: Uji Calon BPK RI oleh Komisi XI Sudah Tepat dan Benar | 2019-09-03 02:03:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Ferdinand Situmorang, Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (FSP BUMN) Bersatu menyampaikan kalau uji makalah untuk calon Anggota Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) yang dilakukan oleh Komisi XI sudah tepat dan benar, terkait jelang uji kelayakan, atau sekitar pukul 15.45 WIB s ...

Legislator Dorong BPK Bersifat Independen | 2019-08-20 19:26:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi PKS Refrizal mengatakan bahwa anggaran Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) harus mandiri dan tidak bergantung terhadap Kementerian Keuangan. Sebab sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia harusnya mampu membuktikan bahwa lembaga pemeriksa keuangannya bersifat independen.

Hal i
...

Rekomendasi BPK Harus Ditindaklanjuti | 2019-05-28 21:18:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo Soekartono menyoroti minimnya rekomendasi yang dikeluarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah. Karenanya tak heran jika beberapa kementerian dan lembaga berkali-kali memiliki predikat disclaimer dalam pengelolaan keuangannya, seperti contoh Kemenpora, Kemen ...

Penegak Hukum Diminta Tindaklanjuti Hasil Audit Investigatif BPK | 2018-02-01 08:02:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Aparat penegak hukum diminta segera menindaklanjuti hasil temuan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan dugaan kerugian keuangan negara dalam pembanguan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja dan Kalibaru di Jakarta. Ungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Pimpinan BPK yang menyerahkan laporan hasi ...

Laporan Pemeriksaan Semester I, BPK Temukan 14.997 Permasalahan Senilai Rp27,39 T | 2017-10-04 08:31:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengungkapkan sebanyak 9.729 temuan yang meliputi 14.997 permasalahan senilai Rp27,39 triliun dalam pemeriksaan selama Semester I (Satu) Tahun 2017.

"Dari 14.997 permasalahan tersebut, sebanyak 7.284 (49 persen) permasalahan merupakan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 7.549 (50
...

Tak Aneh Ada Pesanan WTP di Semua Lembaga | 2017-05-29 20:58:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Operasi tangkap tangan (OTT) oknum pejabat Kemendes dan BPK untuk pesanan meraih opini audit wajar tanpa pengecualian (WTP), terbilang telat. Pesan memesan WTP kepada BPK sebenarnya bukan barang baru. Hanya saja desas-desus itu baru menjadi kenyataan setelah ada OTT dari KPK.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi XI DPR RI
...

Fungsi Pengawasan DPR Diperkuat Hasil Audit BPK | 2017-04-07 13:11:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat RI telah menerima Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS), beserta Laporan Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2016 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI. Hasil audit ini, diharapkan dapat memperkuat fungsi pengawasan DPR kepada pemerintah.

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Tau
...

BPK Menyerahkan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 Kepada DPR | 2016-10-07 13:18:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Memenuhi kewajiban Pasal 23 E Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 18 Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara BPK menyerahkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Sidang Paripurna ke 7, Selasa (4/10/2016) di G ...

BPK Mengungkap Permasalahan Berdampak Finansial Senilai Rp30,62 triliun | 2016-10-07 07:42:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Sesuai ketentuan perundang-undangan, hari Selasa (4/10), Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2016 kepada DPR RI di Gedung Nusantara II DPR/MPR. IHPS I tahun 2016 merupakan ringkasan 696 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdiri dari 116 LHP pada p ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]