Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    
 
Virus Corona
Sandi Kritik Jokowi: Rakyat Butuh Pemerintahan yang Tanggap, Bukan Yang Gemar Menangkap
2020-03-21 10:07:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Sandiaga Uno akhirnya bersuara tentang wabah virus corona yang saat ini mencemaskan Indonesia. Melalui sebuah tayangan video, mantan wakil gubernur DKI Jakarta ini menguraikan pandangannya.

Sandiaga menyinggung soal solidaritas. Satu kata yang menurut Sandiaga sebagai mantra sakti yang membuat bangsa ini tegak berdiri.

"Solidaritas, inilah mantra sakti yang membuat republik ini tegak berdiri. Di negara demokrasi, rakyatlah panglimanya. Bukan ekonomi atau politik," ujar Sandiaga membuka isi hatinya.

Sandiaga mengajak masyarakat untuk merenungi satu kata 'solidaritas' tersebut. Sebab kata itulah yang digunakan sehingga bangsa-bangsa lain datang membantu kala Indonesia membutuhkan.

"Kita merasakan pada era Presiden Yudhoyono, ketika negara lain tanpa ragu-ragu membantu kita mengatasi bencana gempa dan tsunami Aceh 2004, disusul dengan bencana-bencana lain di tahun berikutnya," ujar Sandi.

Bantuan itu membuat bangsa ini kembali tegak berdiri setelah prahara. Bukan karena kita kuat, tetapi karena solidaritas internasional.

Sandi pun menyinggung kekecewaannya terhadap langkah yang diambil pemerintah saat virus yang mengguncang Kota Wuhan itu mulai menyebar ke belahan negara-negara lain. Menurutnya, pemerintah bukannya segera mengambil langkah antisipasi tetapi malah memikirkan sektor pariwisata.

"Bulan lalu ketika wabah corona melanda Tiongkok dan beberapa negara lain, kita terguncang melihat langkah yang diambil pemerintah. Bukan darurat yang disiapkan, tapi insentif sektor pariwisata," tukas Sandiaga.

Sandi juga mempertanyakan mengapa pemerintah tidak segera membatasi pintu masuk untuk menekan penyebaran wabah itu. Ia juga kecewa saat pemerintah malah sibuk menyiapkan anggaran untuk influencer asing daripada menyiapkan tenaga medis.

"Pintu masuk bukan dipersempit, malah dibuka lebar. Bukan tenaga medis yang dipersiapkan, tetapi anggaran untuk influencer asing," ujar Sandiaga.

Lulusan Universitas George Washington tahun 1992 ini mengingatkan bahwa di dalam negara demokrasi, rakyatlah panglimanya, bukan ekonomi atau politik. Sehingga dalam menghadapi permasalahan seperti wabah virus corona, sepenuhnya harus dilakukan untuk kepentingan rakyat.

"Rakyat butuh pemerintahan yang tanggap, bukan yang gemar menangkap. Pemimpin pemimpin yang mau mendengarkan, bukan malah mereka yang merasa berbeda di sosial media. Pemimpin-pemimpin yang terus mendengarkan; inilah yang diperlukan oleh bangsa dan rakyat Indonesia," ujar Sandiaga.

Sandiaga meyakini, Presiden Jokowi memiliki kapasitas dalam menghadapi masalah besar yang saat ini melanda Indonesia. Sehingga ia mewakili seluruh rakyat Indonesia berharap orang nomor satu itu muncul sebagai panglima tertinggi, mengerahkan segenap sumber daya bangsa.

"Kita berharap beliau muncul sebagai panglima tertinggi untuk berperang menghadapi corona. Tampil terdepan menggalang solidaritas, lebih erat dengan bangsa lain di dunia," harap Sandiaga Uno.

Tayangan video itu pun diunggah di akun Instagramnya @sandiuno, Kamis (19/3).

Lihat Video SOLIDARITAS Klik disini.(re/RMOL/bh/sya)



 
Berita Terkait Virus Corona
 
Pemerintah Perlu Prioritaskan Keselamatan dan Kesehatan Rakyat terkait Kedatangan Turis China
 
Pemerintah Cabut Kebijakan PPKM di Penghujung Tahun 2022
 
Indonesia Tidak Terapkan Syarat Khusus terhadap Pelancong dari China
 
Temuan BPK Soal Kejanggalan Proses Vaksinasi Jangan Dianggap Angin Lalu
 
Pemerintah Umumkan Kebijakan Bebas Masker di Ruang atau Area Publik Ini
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Roy Suryo menang di Praperadilan, PN Jaksel nyatakan penangkapan hingga penahanan kasus ijazah Jokowi tidak sah
Defisit APBN 2025 jebol, DPR ramai-ramai kritik pemerintah
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Pemerintah diminta audit ulang kerugian Rp 600 triliun akibat under-invoicing ekspor sawit
Purbaya sebut IKN terlalu sepi jadi pusat finansial internasional
Sinyal keterlibatan Menhut Raja Juli dalam kasus korupsi Bupati Kuansing Suhardiman Amby
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]