Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    EkBis
 
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih | 2019-06-20 11:19:19

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi IV DPR RI meminta penjelasan dari jajaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terkait informasi adanya impor minyak kayu putih senilai kurang lebih Rp 1 triliun setahun dari berbagai negara. Kabarnya, impor kayu putih itu dilakukan untuk mencukupi kebutuhan bahan baku industri minyak kayu putih dan minya ...

Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM | 2019-06-20 11:12:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) membuat layanan program wadah akses digital berupa platform daring (online) bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) binaan Kemenkominfo. Menurutnya tanggung jawab tersebut harus disasar kepada Kemenkominfo, sebab m ...

Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor | 2019-06-20 11:02:36

SEMARANG, Berita HUKUM - Guna menyambut HUT Bhayangkara ke-73 Polri pada 1 Juli mendatang, Polsek Genuk mengadakan kegiatan servis gratis khususnya bagi para pengendara kendaraan yang melintasi Jalan Kaligawe Raya, tepatnya persis di depan Polsek Genuk.

Kanit Lantas Polsek Genuk AKP Bakti Kautsar Ali menegaskan, servis gratis yang diadakan piha
...

Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya | 2019-06-19 14:59:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Resmob Polda Metro Jaya (PMJ) menangkap tersangka NP (32) pelaku pencurian dolar Amerika dan dolar Singapura, pecahan USD 100 sebanyak 12 lembar dan pecahan SGD 1000 sebanyak 9 lembar. Tersangka NP ditangkap di depan Gedung Mayapada Tower 1, Jakarta Selatan, pada hari Jumat 14 Juni 2019.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombe
...

Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen | 2019-06-19 07:51:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejak tahun 2014 saat dimulainya pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga 2019 ini, angka pertumbuhan ekonomi hanya berkutat di kisaran 5 persen. Target ambisius tak pernah terealisasi, karena pemerintah dinilai tak realistis menetapkan angka-angka asumsi. Pada tahun 2014, target pertumbuhan 6 persen dan terealisasi 5,01 per ...

DPR Harus Diberi Ruang Untuk Kritis | 2019-06-19 07:45:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengungkapkan pentingnya memiliki parlemen yang bisa bersikap kritis terhadap segala kebijakan pemerintah. Karena guna menjaga prinsip check and balances dalam demokrasi. Meski demikian, ia belum melihat ada tanda-tanda DPR RI yang semakin kuat. Bahkan, belakangan ini muncul kebijakan Menteri ...

Pemerintah Harus Sadar Pentingnya Independensi DPR | 2019-06-19 07:36:44

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Keuangan Sri Mulyani beberapa waktu lalu pada Rapat Paripurna di Gedung DPR menyampaikan bahwa terjadi pemotongan anggaran pembangunan DPR dari Rp.7,7 triliun menjadi 5,7 triliun rupiah. Terkait dengan hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan bahwa hal tersebut sudah menjadi nasib dari DPR di suatu ne ...

Kubu Jokowi Maruf Menghina Wibawa dan Martabat 9 Hakim MK dan Lakukan Pembangkangan pada Peradilan | 2019-06-19 07:08:27

Oleh: Natalius Pigai

NEGARA INDONESIA adalah negara hukum. Kalimat tersebut sangat tegas dalam Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 Bab I tentang Bentuk dan Kedaulatan. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum (rechstaat), bukan negara kekuasaan (machstaat).

Apa yang dipertontonkan Tim Kuasa Hukum 01 Prof Yusril Isha Mahendra dan kawan-kawa
...

Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya | 2019-06-19 03:10:24

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abdullah Hehamahua meminta Mahkamah Konstitusi (MK) berani tegas dalam memutuskan sengketa Pilpres 2019. Abdullah meminta MK bernyali dengan mendiskualifikasi pasangan calon (Paslon) 01, Jokowi-Ma'ruf Amin.

Dia menyoroti polemik cawapres Ma'ruf Amin karena statusnya mas
...

Kabar Pemprov DKI Jakarta Gratiskan Masuk Tempat Wisata Adalah Hoax | 2019-06-19 02:39:05

JAKARTA, Berita HUKUM - Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Dinas Kominfotik) DKI Jakarta menegaskan, kabar yang tersebar melalui media Whatsapp (WA) perihal HUT ke-491 Kota Jakarta yang menggratiskan warga masuk tempat wisata Ancol, Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Monas dan Ragunan, selama 20 hingga 24 Juni 2018 adalah kabar tidak benar ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Paslon 01 Jokowi-Ma'ruf Bisa Didiskualifikasi, Eks Penasehat KPK Sebut Alasannya
Utang Luar Negeri RI Bertambah Lagi Jadi Rp 5.528 T
Wakil Ketua DPR: Kredibilitas KPU Hancur Di Sidang MK
Respon KontraS atas Siaran Pers Polri Terkait Peristiwa 21-22 Mei 2019
Tim Hukum Prabowo-Sandi Mempermasalahkan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Paslon 01
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Komisi IV Pertanyakan Informasi Impor Minyak Kayu Putih
Kemenkominfo Didesak Ciptakan Platform Penjualan Daring UMKM
Sambut HUT Bhayangkara, Polsek Genuk Adakan Servis Gratis Sepeda Motor
Resmob PMJ Menangkap Pelaku Pencurian Dolar di Brangkas Mantan Teman Kantornya
Selama Pemerintahan Jokowi, Pertumbuhan Berkutat Hanya 5 Persen


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]