Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Opini Hukum
 
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana? | 2019-10-16 09:50:32

Oleh: H. Tony Rosyid

99,99 PERSEN Gerindra gabung istana. Tak ada lagi ruang untuk berpikir oposisi bagi Gerindra. Bicara Gerindra, maka tak ada ubahnya bicara Prabowo. Sebab, di tangan Prabowo semua keputusan Gerindra dibuat. Sama halnya dengan Demokrat, PDIP dan Nasdem. Otoritas partai mutlak di tangan ketua umumnya.

Bagi para pendukung, in
...

Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir | 2019-10-16 09:37:00

JAKARTA, BeritaHUKUM - Dalam rangka menyiapkan para Aparatur Sipil Negara (ASN) bertalenta tinggi untuk percepatan karir, Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI mengadakan 'Uji Publik Sekolah Kader', di kantor LAN, Veteran, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

"Sekolah kader merupakan sistem pengembangan kompetensi yang bertujuan menyiapkan pejabat admi
...

Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim Sahkan Alat Kelengkapan Dewan | 2019-10-16 09:26:51

SAMARINDA, Berita HUKUM -Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim), pada Selasa (15/10) melakukan rapat paripurna ke-4, Tahun 2019 setelah mengumumkan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kaltim.

Komposisi AKD DPRD Kaltim yang diumumkan adalah, komisi-komisi dan badan- badan yang terdiri dari Badan Anggaran, Badan Musyawar
...

KPK OTT Kontraktor dan Pimpinan BPJN XII terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Samarinda - Bontang | 2019-10-16 09:00:23

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap dua orang yang diduga kuat melakukan korupsi terhadap proyek pembangunan jalan Samarinda - Bontang pada, Selasa (15/10) di Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim).

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terjadi sekitar pukul 14.0
...

DPRD Kaltim dan Mahasiswa Melakukan Dialog terkait Penolakan Revisi UU KPK | 2019-10-16 08:50:10

SAMARINDA, Berita HUKUM - Paska aksi demo Mahasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi di Kalimantan Timur (Kaltim) terkait penolakan revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK), Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun menyampaikan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen untuk melanjutkan aspirasi yang disampaikan mahasiswa terkait penolakan revi ...

Masyarakat Diharap Waspada terhadap Aksi Kriminal Jalanan yang Meningkat | 2019-10-15 19:43:45

SAMARINDA, Berita HUKUM - Meningkatnya tindakan kriminal seperti aksi jalanan setiap hari di kota tepian Samarinda yang sangat meresahkan masyarakat menjadi perhatian Anggota DPRD Kaltim H Jahidin, SH.

Sebagai anggota DPRD Kaltim dan mantan pengacara tersebut mengingatkan adanya peristiwa jambret yang terjadi di Kabupaten Berau, dan begal di Kot
...

Andi Harun Berharap Pasca Orientasi BPSDM Kinerja DPRD Kaltim Lebih Baik | 2019-10-15 18:48:55

SAMARINDA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPRD Kaltim Andi Harun berharap agar dari hasil orientasi atau pendalaman tugas anggota DPRD Provinsi yang dilaksanakan beberapa waktu hari lalu di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jakarta, kinerja DPRD Kaltim lebih baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dikatakan Andi Harun bahwa dalam m
...

Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun | 2019-10-15 13:03:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) melaporkan Utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sebesar US$ 393,5 miliar atau sekira Rp 5.553,5 triliun per akhir Agustus. Naik 8,8% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau year-on-year (YoY).

"ULN terdiri dari publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar US$ 196,3 miliar dan swasta (termasuk
...

Pemerintah Diminta Lebih Peka Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri Pasca Perpres 125/2016 | 2019-10-15 08:21:11

JAKARTA, BeritaHUKUM - Elemen kelompok masyarakat sipil menyampaikan pandangannya tentang penanganan pengungsi dari luar negeri pasca-penerapan Peraturan Presiden nomor 125 tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

Masyarakat sipil yang memberi catatan penerapan Perpres 125/2016 ini diantaranya Dr. Enny Soeprapto selaku akademisi
...

Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance' | 2019-10-15 08:15:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 30 ribu personel gabungan dari Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan disiagakan jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, pada 20 Oktober mendatang. Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan DPR RI akan memberlakukan proses pembersihan atau clearance jelang hari pe ...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Utang Luar Negeri RI Makin Bengkak, Naik Jadi Rp 5.553,5 Triliun
Jelang Pelantikan Presiden, DPR RI Berlakukan Sistem 'Clearance'
Pernyataan Din Syamsuddin terkait Kasus Penyerangan atas Menko Polhukam Wiranto
Ninoy Kena Pukulan Amuk Massa, Ketum PA 212 Minta Ustadz Bernard dan Aktivis Al Falah Dibebaskan
Soal Jatah Kursi Menteri, Pemuda Muhammadiyah Dorong dari Profesional
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Mungkinkah Prabowo Akan Jadi Penghianat Istana?
Sekolah Kader, Program Administrasi Negara Bagi Para ASN untuk Percepatan Karir
Rapat Paripurna ke-4 DPRD Kaltim Sahkan Alat Kelengkapan Dewan
KPK OTT Kontraktor dan Pimpinan BPJN XII terkait Dugaan Korupsi Proyek Jalan Samarinda - Bontang
DPRD Kaltim dan Mahasiswa Melakukan Dialog terkait Penolakan Revisi UU KPK


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]