JAKARTA, Berita HUKUM - Program Menteri Perumahan Rakyat, Djan Fariz bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Para Gubernur guna membangun perumahan layak bagi kaum buruh mendapat tanggapan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.
Pada intinya buruh setuju, dan menyambut baik program perumahan buruh. "Kita juga menyambut baik Rancangan Undang Undang (RUU) Tabungan Perumahan Rakyat Tapera," ujar Said Iqbal di Hotel Mega Jakarta Pusat, Kamis (14/6).
Dijelaskannya, yang penting niat pemerintah sungguh-sunguh guna mensejahterakan buruh, bukan hanya sekedar mencairkan mata anggaran dan akhirnya projek tidak bisa berjalan.
Harga rumah saat ini tidak terjangkau oleh buruh, harga rumah dilepas pada harga pasar pada pengembang REI dan ASPERSI mereka kan pihak swasta.
"Program perumahan buruh kerjasama antara Menpera membangun Twin Blok masih ada beberapa kendala yang harus dihadapi, kendala lahan yang disiapakan pemerintah daerah; dan lokasi tidak yang strategis," kata Said kembali.
Lahan yang dipersiapkan itu jauh dari kawasan Industri, tidak ada transportasi umum dan akhirnya buruh tidak mau menempatinya lokasi tersebut, contoh dibangun rumah buat buruh di Makasar Sulawesi Selatan. Dibangun dipinggir laut, siapa yang mau tinggal di pinggir laut.
Bila dibuat rumah di kawasan industri, lahannya kan milik pengusaha industri menjadi takut, karena itu akan mejadi simpul-simpul markas buruh dan akan jadi pusat demontrasi, ini kan jadi angker akhirnya.
Sebelumnya Menteri Perumahan Rakyat Djan Faridz mencanangkan, 1 Twin Blok (TB) angarannya rumah buruh sebesar 16 miliar, total dikalikan 35 (TB) menjadi 560 miliar. Menpera menjelaskan tahun ini selesai 24 (TB), dan selanjutnya sisa projek untuk projek Multi Years tahun depan.
Menpera saat itu menilai, "biaya rumah sewa buruh saat ini sekitar 300 ribu sampai 500 ribu per 1 bulan, belum lagi biaya transportasi, dan sangat minim penghasilan buruh kita, ini sangat mengkhawatirkan," ujar Djan Faridz, di sela-sela acara Rakonreg II Kemenpera Tahun 2013 di Ball Room Hotel Sultan Jakarta Pusat, Jumat (15/3).
Djan Fariz menambahkan apabila dapat tambahan tanah untuk kita, serta tambah projek (APBD) serta anggaran Multi Years, dan bila Pemerintah provinsi bersedia menambah peralatan rumahnya, saya ingin lengkap fasilitasnya ada listrik, dan airnya, serta jalan aksesnya, dalam tahun ini kita akan menyiapkan 30 hingga 40 ribu kamar sewa bagi kaum buruh pekerja.
"Kalau boleh saya minta pada Bapak Gubernur, nantinya para buruh yang akan membayar uang sewanya hanya Rp 50.000 ribu rupiah per bulan," ujar Djan Fariz saat itu.(bhc/put) |
