JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyatakan menolak terhadap rencana pemerintah menerapkan program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) kepada kalangan buruh dan pekerja swasta. Alasannya, program Tapera tak akan menjamin kalangan buruh atau pekerja swasta memiliki rumah.

"Model Tapera bukanl ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Ahmad Syaikhu mendesak Pemerintah lakukan 4 hal penting terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Hal itu ia sampaikan saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan dan Komisioner Tapera, di Gedung Nusantara, Senayan, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama mendesak Pemerintah untuk meninjau ulang besaran simpanan peserta yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Suryadi mengimbau, isi kebijakan PP Tapera seharusnya lebih memperhatikan kondisi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan Fecho mempertanyakan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), yang muncul di tengah masyarakat Indonesia sedang menghadapi wabah Pandemi Covid-19. Menurutnya, saat ini rakyat sudah cukup sulit bertahan di tengah situasi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada 20 Mei 2020, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Melalui PP Tapera ini, perusahaan atau pekerja akan dipungut iuran baru, yakni gaji para pekerjanya akan dipotong 2,5 persen untuk iuran Tapera. Pungatan tersebut ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengkritisi langkah pemerintah yang baru saja mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Tabungan Perumahan Rakyat, atau yang lebih dikenal dengan PP Tapera. Pada Pasal 7 aturan tersebut, terdapat ketentuan bahwa gaji PNS, TNI, Polri, Pekerja BUMN, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menegaskan, kalau ada keberatan dengan disahkannya UU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), maka salurannya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Intinya DPR siap menghadapi gugatan.

"Karena sudah menjadi undang-undang DPR harus siap, karena kami yakin UU Tapera sangat bagus, dan menunjukkan keberpihaka ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI ke 19 Masa Sidang III Tahun 2015/2016 Selasa (23/2) yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Agus Hermanto (F-Demokrat) secara aklamasi mengesahkan RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) menjadi UU. Rapat ini diawali dengan laporan Ketua Pansus RUU Tapera Yoseph Umar Hadi (F-PDI Perjuangan).

Yoseph menyam ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Program Menteri Perumahan Rakyat, Djan Fariz bersama Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar serta Para Gubernur guna membangun perumahan layak bagi kaum buruh mendapat tanggapan dari Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal.

Pada intinya buruh setuju, dan menyambut baik program pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nuwawea mengharapkan, Panitia Khusus (Pansus) RUU Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) tidak masuk angin. Artinya terus memperjuangkan agar RUU yang sangat memihak kepada rakyat kecil ini bisa digolkan menjadi undang-undang.

“Jangan sampai menjelang finalisasi ...Berita Selengkapnya