Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BUMN
SP Bank BTN dan BRI Bersepakat Mendukung Suprajarto Tak Lagi Pimpin BRI dan Mundur dari BTN
2019-08-30 10:39:10

Mantan Dirut BRI Suprajarto menolak keputusan Kementerian BUMN yang menunjuk dirinya sebagai dirut BTN.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Satya Wijayantara sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja (Ketum SP) di PT Bank Tabungan Negara, (Persero),Tbk (Bank BTN) menyatakan bahwa Serikat Pekerja Bank BTN dan Serikat Pekerja di PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (Bank BRI) bersepakat untuk mempermasalahkan hasil RUPS Bank BTN pada, Kamis (29/8) dengan keputusan memberhentikan Dirut Bank BTN Maryono dan mengangkat Suprajanto yang masih berposisi menjabat sebagai Dirut BRI diangkat mengantikan Maryono sebagai Dirut Bank BTN, Demikian pernyataan pers yang diterima pada, Kamis (29/8).

"Kami Serikat Pekerja BRI dan BTN bersepakat akan ada dibarisan Suprajarto yang menolak untuk menduduki Dirut Bank BTN," tegas Satya Wijayantara, Kamis (29/8).

Alasannya menurut Ketum SP Bank BTN, bahwa ini merupakan penzoliman yang dilakukan oleh Meneg BUMN Rini Soemarno terhadap Suprajarto.

Selain itu, Satya menambahkan juga merupakan bentuk perlawanan Menteri BUMN terhadap Instruksi Presiden Joko Widodo terkait larangan untuk setiap Menteri dibawahnya mengambil kebijakan strategis. "Dimana RUPS di BUMN dengan agenda pergantian Direksi merupakan sebuah kebijakan yang strategis," jelas Satya.

Untuk itulah, Cetus Satya Wijayantara Ketum SP Bank BTN mengatakan bahwa, "Kami akan melakukan aksi menolak kebijakan Menteri BUMN yang sudah semena-mena dan tidak patuh pada perintah dan instruksi Presiden Joko Widodo," Imbuhnya.

"Kami akan melakukan aksi demontrasi besar besaran untuk menolak hasil RUPS Bank BTN, serta mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mendemisioner Menteri BUMN agar tidak mengambil kebijakan kebijakan strategis," tukasnya.

Disamping itu kami akan meminta solidaritas Serikat Pekerja di BUMN lainnya melalui Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu untuk mendukung perjuangan kami, pungkas Satya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait BUMN
 
FSP BUMN Bersatu Usul ke Jokowi 3 Nama Calon Menteri BUMN
 
SP Bank BTN dan BRI Bersepakat Mendukung Suprajarto Tak Lagi Pimpin BRI dan Mundur dari BTN
 
Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019
 
Pansus Pelindo II DPR RI Kembali Rekomendasikan Pemberhentian Meneg BUMN
 
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index




  Berita Terkini >>
 
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Baleg DPR Pinta Naskah Akademik dan Draf RUU yang Masuk dalam Omnibus Law
Korea Selatan: Sungai Memerah Tercemar Darah Bangkai Babi yang Dibunuh untuk Cegah Penyebaran Virus
Demonstrasi Hong Kong: Sekolah dan Universitas Ditutup karena Alasan Keamanan
Gawat Nih, Ketum Ikatan Guru Indonesia Imbau Guru Honorer Kompak Tinggalkan Ruang Kelas
Bos LJ Hotel Ternyata DPO PoldaSu Kasus Penipuan, Diminta Segera Ditangkap
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Mafia Pangan Harus Diberantas
Ketum Anis Matta Sebut Partai Gelora Adalah Partai Islam dan Nasionalis
Rio Capella Sebut NasDem Restoran Politik, Zulfan Lindan: Dia Tidak Waras!
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]