Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pendidikan
RUU Pesantren dan Pendidikan Agama Harus Dikawal Khusus
2019-01-09 05:54:36

Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid menyampaikan interupsi saat hadir pada Rapat Paripurna.(Foto: Kresno/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Pesantren dan Pendidikan Keagamaan mendapat pengawalan khusus dalam proses pembahasannya hingga tercipta menjadi sebuah Undang-Undang (UU). Ia berharap, apabila RUU Pesantren dan Pendidikan Keagamaan sudah ditetapkan menjadi UU dapat membawa kemaslahatan yang besar bagi pesantren dan pendidikan di Indonesia.

Legislator Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan bahwa beberapa waktu lalu telah diadakan pertemuan antara Menteri Agama dengan beberapa stakeholder yang dikenal dalam Forum Komunikasi Pesantren Mu' adalah yang merupakan salah satu forum berisikan pondok pesantren besar dari beberapa daerah. Ia melanjutkan, pertemuan tersebut bertujuan untuk menciptakan pengaturan hukum pendidikan agama yang lebih baik.

"Kita sudah mendengar Kementerian Agama bahwa mereka sudah mengundang beberapa stakeholder untuk membahas tentang masalah ini, termasuk forum komunikasi Pesantren Mu' adalah. Ini forum dari pesantren-pesantren besar, sebagiannya juga merupakan pesantren yang merupakan bagian dari Nadhlatul Ulama ada pesantren di Sidogiri, ada Langitan, termasuk juga Pesantren Gontor," tuturnya dalam Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/1).

Hidayat menyatakan bahwa mereka sangat berharap agar DPR RI dapat fokus mengawal RUU tersebut, agar hal-hal yang tidak diinginkan sampai terjadi. Ia melihat bahwa apa yang sudah berjalan baik saat ini jangan sampai terbuang agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dieliminasi.

"Jangan sampai nanti justru apa yang sudah selama ini berjalan dengan baik dengan forum komunikasi Pesantren Mu' adalah ternyata dengan RUU yang baru justru mereka merasa tereliminir, karena merugikan pesantren-pesantren yang sudah berkualitas selama ini. Mereka berharap agar DPR betul-betul mengawal, sehingga UU nanti itu akan membawa maslahat sebesar-besarnya bagi pesantren dan pendidikan di Indonesia," pungkas Hidayat.(eps/sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pendidikan
 
Hari Pendidikan Nasional: Enos Ajak Semua Pihak Sinergi Majukan Pendidikan OKU Timur
 
Mahasiswa Fisika Soroti Pemilihan Ketua Umum HIMAFI dan Dugaan Pungli di Kampus UNG
 
Eduart Wolok: 'Saya Tidak Rela UNG Diobok-Obok, Saya Tidak akan Tinggal Diam'
 
Rektor Eduart Wolok Tutup Musyawarah Kerja Universitas Gorontalo
 
Butuh Kajian Lebih Dalam Memakai E-voting pada Pemilihan Presiden BEM UNG
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Harapan SBY Kepada Jokowi: Kekuasaan Itu Bukan untuk Menakut-nakuti Rakyat!
Volume Sampah Saat Lebaran di DKI Jakarta Capai 2.195 Ton
Wawancara Deddy Corbuzier dengan Siti Fadilah Tak Kantongi Izin Kemenkumham
Jelang Penerapan 'New Normal', Pemerintah Perketat PSBB di 4 Provinsi dan 25 Kabupaten/Kota
Amien Rais Sebut New Normal Itu Pengelabuan dan Menyesatkan
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu Mulai Diadili dalam Kasus Dugaan Korupsi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Anies: Perpanjangan PSBB Jakarta Jadi Penentu Transisi Memulai 'New Normal'
Polri Tutup Pintu Masuk Arus Balik Menuju Jakarta
Polri Tangkap 2 WNA dan Sita 821 Kg Sabu
Hadiri Rapat Panja Omnibus Law Cipta Kerja, Fraksi PKS Nyatakan Oposisi
Muhammadiyah Menolak Berdamai dengan Covid-19
Netty Prasetiyani: 'Indonesia Terserah' Muncul karena Pemerintah Plin-Plan Soal PSBB
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]