Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Nusantara    
 
Pertanahan
RUU Pertanahan Harus Segera Dituntaskan
2019-01-12 19:02:03

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron.(Foto: Erman/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pertanahan harus segera diselesaikan. Mengingat penataan dan pengaturan pertanahan ini nantinya bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi rakyat.

Untuk itu, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menyerap aspirasi dan masukan terkait RUU Pertanahan dengan Direktur Utama PTPN III beserta anak perusahaannya, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), serta Panitia Kerja RUU tentang Pertahanan dari pemerintah di Ruang Rapat Komisi II, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (10/1/2019).

"Bentuk pengaturan untuk undang-undang pertanahan memang sudah ada, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria (UU PA) Nomor 5 Tahun 1960. Tapi kami menganggap terlalu umum, sehingga harus ada undang-undang yang lebih spesial. UU PA Nomor 5 tahun 1960 tetap ada sebagai lex generalis. Kemudian lex spesialis-nya adalah kami ingin menuntaskan Rancangan Undang-Undang Pertanahan ini," tegas Herman.

Mengapa harus segera dituntaskan, menurut Herman banyak persoalan dan pertanyaan terkait permasalahan pertanahan yang harus dijawab. Misalnya, bagaimana masa depan dengan pertanahan. Ditambahkan legislator Partai Demokrat itu, penggunaan tanah saat ini sudah menggunakan media ke atas dan ke bawah. "Bagaimana pengaturannya, berapa kedalamannya, berapa ketinggiannya kemudian atas tanahnya tersebut seperti apa pemberian hak alas tanahnya," tambahnya.

Terlebih lagi persoalan pemberian hak pakai atau Hak Guna Usaha (HGU) terhadap perkebunan yang begitu luas, sedangkan tanah di negara ini sangat terbatas. Indonesia sendiri memang negara besar, tetapi dua pertiganya adalah lautan. Sehingga penting juga pengaturan UU Pertanahan memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat Indonesia yang jumlahnya terus bertambah yang saat ini mencapai 250 juta jiwa.

"Yang pasti kami sudah merumuskan drafnya dan sudah selesai di DPR, pemerintah sudah mengajukan DIM (Daftar Inventarisasi Masalah) sebagian sudah kami bahas. Jumlahnya mencapai 928 DIM, dan ini harus diselesaikan pada masa periodisasi saat ini sampai nanti akhir Oktober 2019," pungkas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (es/sf/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait Pertanahan
RUU Pertanahan Harus Segera Dituntaskan
DPR Harap RUU Pertanahan Atasi Sengketa Tanah
DPR: RUU Pertanahan Bukan Pengganti UU Pokok Agraria
RUU Pertanahan Diharapkan Dapat Menyelesaikan Kasus Agraria
Komisi II: RUU Pertanahan Solusi Konflik Agraria
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ketum PP Muhammadiyah, Haedar: Ta'awun Merupakan Ajaran Inklusinya Agama Islam
Ratusan Orang Ikut Sandiaga Uno Berlari di Surabaya, Winarsih Curhat
51 TKA Asal Cina Tanpa Dokumen Lengkap Diusir dari Aceh
Fadli Zon Pamer Foto Ribuan Santri Madura, Simbol Pendukung Prabowo
MetroTV Mendapat Teguran Keras dari KPI
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Inilah Deretan Penghargaan Diraih Pemrov DKI Jakarta Dibawah Kepemimpinan Anies Baswedan
Ditlantas Polda Metro Jaya Gelar Acara Millennial Road Safety Festival 2019
LIPI: Ada 3 Provinsi di Indonesia Rawan Hoaks
Polri Siap Meluncurkan Gebrakan Milenial Road Safety Festival Guna Menekan Angka Kecelakaan
Kaku dan Kurang Menarik, Format Debat Pilpres Berikutnya Harus Dievaluasi
GARBI: Divestasi Freeport, Indonesia Diakali McMoran dan Rio Tinto?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]