Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pertanahan
 
Kental Nuansa Kolonial, Muhammadiyah Tolak Pengesahan RUU Pertanahan | 2019-09-09 16:04:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah mencurigai Rancangan Undang-Undang atau RUU Pertanahan dikebut DPR RI terkait wacana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.

"Kita curigai dikebut karena pemindahan Ibu Kota. Saya yakin ini ada sponsor besar. Dan disinilah anggota DPR mendapat duit banyak," kata Muchtar Luthfi, Penasehat Majelis Hukum PP Muh
...

RUU Pertanahan Harus Segera Dituntaskan | 2019-01-12 19:02:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pertanahan harus segera diselesaikan. Mengingat penataan dan pengaturan pertanahan ini nantinya bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi rakyat.

Untuk itu, Komisi II DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna menyera
...

DPR Harap RUU Pertanahan Atasi Sengketa Tanah | Thursday 20 Aug 2015 06:52:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria berharap RUU Pertanahan dan Agraria yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI bersama pemerintah bisa menjawab segala permasalahan dan sengketa tanah. Dari hak kepemilikan, hak guna bangunan (HGB), HPH (hak pengusahaan hutan), penguasaan tanah oleh asing, pembangunan properti dan ...

DPR: RUU Pertanahan Bukan Pengganti UU Pokok Agraria | Saturday 15 Feb 2014 13:15:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sedang digodok bukan pengganti UU Pokok Agraria (UUPA) 1960.Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), antara Komisi II DPR dengan sejumlah Pakar Pertanahan, di Gedung DPR, Jakart ...

RUU Pertanahan Diharapkan Dapat Menyelesaikan Kasus Agraria | Thursday 25 Apr 2013 02:35:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi Publik Draft Rancangan Undang Undang Pertanahan (RUUP), dimana saat ini Panitia Kerja, Panja sedang di godok di Komisi II DPR RI, sosialisa RUUP diadakan di kantor Konsorsium Pembaharuan Argraria (KPA) di Pancoran Indah Jakarta Selatan, Rabu (24/4).

Hadir dalam diskusi ini Budiman Sudjatmiko Anggota Komisi II DPR
...

Komisi II: RUU Pertanahan Solusi Konflik Agraria | Wednesday 10 Apr 2013 09:36:16

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR optimis Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan mampu mendorong reformasi agraria. Apalagi semangat reformasi agraria sudah menjadi amanat dalam UUD 1945 yang mengamanahkan untuk mengelola Sumber Dalam Alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya UU Pokok Agraria 1960 dan Tap MPR/XI/2 ...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Presiden PKS: Pak Jokowi Mestinya Marah Dari Dulu, Bukan Sekarang
Operasi Halilintar 2020 Sinergi Polri dan Bea Cukai Berhasil Ungkap Peredaran Narkoba Jaringan Internasional
Tangkap Pedofil WNA, Polda Metro Jaya Terima Penghargaan dari KemenPPPA dan FBI Amerika
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Grab Didenda Puluhan Miliar, Pengamat Hukum: Investor Asing Tidak Boleh Rugikan Pengusaha Lokal
Pertamina dan Dinas LH DKI Jakarta Gelar Uji Emisi Gratis
Idul Adha: Muhammadiyah Dorong Kurban untuk Ketahanan Pangan dan Ekonomi Berkelanjutan
Bertempat di Kantor PP Muhammadiyah, Ormas Agama Nyatakan Sikap Bersama Soal RUU HIP
Bertemu Pimpinan MPR RI, Wapres RI Ke-6 Try Sutrisno Minta Pro-Kontra RUU HIP Dihentikan


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]