|
|||||
| Kental Nuansa Kolonial, Muhammadiyah Tolak Pengesahan RUU Pertanahan | 2019-09-09 16:04:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammadiyah mencurigai Rancangan Undang-Undang atau RUU Pertanahan dikebut DPR RI terkait wacana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur. |
||||
| RUU Pertanahan Harus Segera Dituntaskan | 2019-01-12 19:02:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron menegaskan, Rancangan Undang-Undang Pertanahan harus segera diselesaikan. Mengingat penataan dan pengaturan pertanahan ini nantinya bisa memberikan kontribusi dan manfaat yang besar bagi rakyat. |
||||
| DPR Harap RUU Pertanahan Atasi Sengketa Tanah | Thursday 20 Aug 2015 06:52:11 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Riza Patria berharap RUU Pertanahan dan Agraria yang sedang dibahas di Komisi II DPR RI bersama pemerintah bisa menjawab segala permasalahan dan sengketa tanah. Dari hak kepemilikan, hak guna bangunan (HGB), HPH (hak pengusahaan hutan), penguasaan tanah oleh asing, pembangunan properti dan ...Berita Selengkapnya |
||||
| DPR: RUU Pertanahan Bukan Pengganti UU Pokok Agraria | Saturday 15 Feb 2014 13:15:09 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang sedang digodok bukan pengganti UU Pokok Agraria (UUPA) 1960.Hal itu ditegaskan Wakil Ketua Komisi II DPR Abdul Hakam Naja, saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), antara Komisi II DPR dengan sejumlah Pakar Pertanahan, di Gedung DPR, Jakart ...Berita Selengkapnya |
||||
| RUU Pertanahan Diharapkan Dapat Menyelesaikan Kasus Agraria | Thursday 25 Apr 2013 02:35:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Diskusi Publik Draft Rancangan Undang Undang Pertanahan (RUUP), dimana saat ini Panitia Kerja, Panja sedang di godok di Komisi II DPR RI, sosialisa RUUP diadakan di kantor Konsorsium Pembaharuan Argraria (KPA) di Pancoran Indah Jakarta Selatan, Rabu (24/4). |
||||
| Komisi II: RUU Pertanahan Solusi Konflik Agraria | Wednesday 10 Apr 2013 09:36:16 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - DPR optimis Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan mampu mendorong reformasi agraria. Apalagi semangat reformasi agraria sudah menjadi amanat dalam UUD 1945 yang mengamanahkan untuk mengelola Sumber Dalam Alam (SDA) untuk kemakmuran rakyat yang kemudian diperkuat dengan diterbitkannya UU Pokok Agraria 1960 dan Tap MPR/XI/2 ...Berita Selengkapnya |
||||
