JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Yayat Biaro menyambut baik upaya Kementerian Luar Negeri untuk segera angkat bicara menjawab sejumlah pertanyaan terkait berita penggunaan jasa konsultan dalam kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat. Menurutnya dari sejumlah isu ada satu hal yang belum mendapat penjelasan.
"Iya publik tentu perlu tahu, belum ada kejelasan soal siapa pihak yang membayar sampai nyicil empat kali ke perusahaan lobbyist di Singapura. Kita perlu mendengar jawaban pemerintah soal hal ini," katanya saat dihubungin di Jakarta, Selasa (10/11) lalu.
Politisi Fraksi Partai Golkar ini berharap semua pihak dapat menahan diri karena persoalan ini menyangkut hubungan diplomasi antar negara. Setiap pandangan yang disampaikan hendaknya tetap mengedepankan national interest -- kepentingan bangsa.
Bicara pada kesempatan yang berbeda Wakil Ketua Komisi I Hanafi Rais juga mengungkapkan hal senada. Menurutnya banyak pihak sekarang bertanya-tanya siapa sebenarnya pengguna jasa perusahaan lobi di Singapura dan membayar 80000 dolar Amerika.
Politsi Fraksi PAN ini berharap pemerintah dapat menjelaskan karena dalam dokumen resmi yang dapat diakses publik ada kontrak yang jelas menyebut nama Presiden Joko Widodo. "Kita perlu meminta keterangan lebih lengkap dari Menlu dalam rapat kerja nanti," tutur dia.
Sementara itu dalam keterangan pers kepada wartawan Menlu Retno Marsudi menegaskan kunjungan presiden ke AS merupakan kunjungan bilateral resmi yang telah dipersiapkan Kemenlu. Ia menekankan tidak menggunakan atau membayar jasa lobi dalam lawatan tersebut.(iky/dpr/bh/sya) |
