Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
KPK
Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
2018-10-12 23:41:17

Presidium Nasional KPI Gelar aksi dukungan untuk KPK dan Polri dengan membentangkan spanduk sepanjang 20 meter.(Foto: BH /amp)
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia mendapatkan dukungan dari Presidium Nasional Konfederasi Pemuda Indonesia (KPI) terkait upaya pihak-pihak tertentu yang ingin membenturkan dan mengadu domba antara dua institusi negara, KPK dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri).

"Kami dari konfederasi nasional Indonesia sebagai wadah berhimpun dari 28 organisasi kepemudaan, ingin menyatakan sikap perlu langkah-langkah konkret untuk menyelamatkan kedua institusi lembaga negara yaitu KPK dan Kepolisian Republik Indonesia," kata Chairul Razak, Ketua Umum Warga Jaya seusai mendampingi Ketua Presidium Konfederasi Pemuda Indonesia (KPI) Lisman Hasibuan dan bersama para pimpinan organisasi lainnya dalam penyerahan surat dukungan kepada KPK yang diterima melalui biro humas KPK, di halaman Gedung Merah Putih KPK, Jalan HR.Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Jum'at (12/10).

Chairul mengutarakan bahwa pernyataan dukungan itu sebagai langkah konsen Presidium Nasional KPI untuk menyikapi muncul dan viralnya pemberitaan dari Indonesialeaks yang diduga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.

"Langkah-langkah maupun upaya begitu juga berita-berita yang patut diduga perlu diklarifikasi terkait dengan beragam persoalan korupsi sebagaimana yang sekarang ini muncul di publik, dan itu karena kita negara hukum, kita perlu menegakkan supremasi hukum, biarlah pranata hukum yang menjalankan ini. Jangan dicampur adukkan dengan kepentingan politik atau kepentingan yang ditunggangi dengan beragam alasan apapun. Inilah yang menjadi konsen kami dari para ketua umum organisasi kepemudaan agar dua lembaga ini tidak dibenturkan, karena hal itu akan kontraproduktif dan justru akan merugikan masyarakat dan penegakkan hukum itu sendiri," ujar Chairul.

Selain menyerahkan surat dukungan, Ketum Warga Jaya dan bersama pimpinan organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Presidium Nasional KPI, melakukan aksi membentangkan spanduk sepanjang 20 meter dengan bertuliskan 'Jangan Benturkan Polri dengan KPK' dan seraya meneriakkan yel-yel 'Save KPK' dan 'Save Polri', di lokasi.

Sementara dalam pernyataan tertulis tersebut, Presidium Nasional KPI menegaskan, "Kami menyatakan akan berada di belakang kedua lembaga negara ini sebagai sebuah kekuatan moral dari masyarakat Indonesia khususnya dari komponen Pemuda Indonesia."

"Kami Presidium Nasional KPI berencana melakukan audiensi dengan pihak KPK untuk bertukar informasi dalam penegakkan hukum dan gerakan anti korupsi," tutup Chairul.

Perlu diketahui, Presidium Nasional KPI sebelumnya juga telah memberikan dukungan untuk institusi Polri melalui surat dukungan tertulis yang diserahkan langsung kepada Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan pada Kamis kemarin (11/10).(bh/amp)


Share : |

 
Berita Terkait KPK
Al Khatam dan Konfederasi Nasional Pemuda Indonesia Serukan 'Save Polri & Save KPK'
Presidium Nasional KPI Bentangkan Spanduk 20 Meter 'Jangan Benturkan Polri dan KPK !!'
OTT KPK: Bupati Lampung Selatan Zainudin Hasan Ditetapkan Tersangka
Anggota Komisi III: KPK Perlu Usut Kemenkum HAM
KMI: Menjaga Independensi Lembaga Anti Korupsi di Tahun Politik
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Tiga Jurkam Capres No Urut 01 Jokowi - Ma'ruf Amin Ditangkap KPK, Prihatin dan Ironis
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Komisi VII Sesalkan Dampak Lingkungan PLTU PT Indo Bharat Rayon
Tim Pemenangan DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Beri Motivasi Kader dan Caleg DPD untuk Serap Aspirasi Warga
BPJS Kesehatan Defisit Anggaran Sudah Kewajiban Presiden Mengkoordisanikan Para Pembantunya, Jangan Cuci Tangan
Bukti Persidangan Kasus Korupsi di Bakamla, Tersangka Mengaku Dikenalkan Keluarga Jokowi
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Gerindra Minta Pemerintah Setop Klaim Divestasi Saham Freeport
Belum Ada Se-Rupiah pun Pembayaran Pembelian Saham PT Freeport
Sukseskan Pemilu Damai 2019, PB HMI: Strategi Jitu Tangkal Isu Hoax, Intoleransi dan Radikalisme
Ini Do'a Titiek Soeharto untuk Ulang Tahun Prabowo Subianto
Buruh Minta Atensi Kapolri Usut Tuntas Dugaan Keterangan Palsu Putusan Pailit CV 369 Tobacco
Hutang Luar Negeri RI Terus Naik Menjadi Rp5.410,50 Triliun
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]