Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Eksekutif    
 
Pangan
Presiden Minta Prioritaskan Stabilisasi Harga Pangan dan Infrastruktur
Thursday 16 Jan 2014 16:53:53

Presiden SBY, didampingi Wapres Boediono, saat memimpin rapat paripurna kabinet di Kantor Presiden, Kamis (16/1) pagi.(Foto: abror/presidenri.go.id)
JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, memimpin rapat paripurna kabinet yang dihadiri seluruh menteri, di Kantor Presiden, Kamis (16/1) pukul 10.00 WIB. Rapat membahas tiga hal, yaitu pengelolaan perekonomian Indonesia, kesiapan menghadapi dan menyukseskan Pemilu 2014, dan penanganan bencana alam.

Terkait agenda yang pertama, Presiden mengatakan bahwa meskipun terjadi gejolak perekonomian dunia di tahun 2013, namun kita bisa meminimalkan dampaknya. "Pelambatan pertumbuhan ada, pelemahan nilai tukar ada, defisit neraca berjalan ada, permasalahan dengan perdagangan ada. Tetapi apa yang kita khawatirkan bahwa ekonomi kita akan memburuk pada tahun 2013 tidak terjadi, meskipun situasinya belum aman," SBY menjelaskan.

Untuk tahun 2014 ini Presiden SBY meminta kepada jajaran kementerian perekonomian untuk melakukan dua hal. Pertama, menjaga stabilitas harga atau inflasi, utamanya sektor pangan. "Jangan tunggu sampai harga bergejolak. Mari pastikan kecukupan supply pangan. Saya harap jajaran Kemenko Perekonomian menjadikan ini sebagai prioritas, dengan segala cara dan upaya," ujar SBY.

Kedua, menciptakan lapangan kerja baru seraya mencegah terjadinya pengangguran yang semestinya tidak perlu. Untuk itu, proyek-protek infrastruktur dalam Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) harus dilaksanakan sesuai rencana. Pembangunan infrastruktur ini akan membuka lapangan kerja.

"Tolong dua prioritas itulah yang perlu kita laksanakan bersama," Presiden SBY menegaskan.

Soal agenda rapat yang kedua, mengenai kesiapan Pemilu, Presiden meminta Menko Polhukam Djoko Suyanto dan Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan apa kewajiban tugas dan tanggung jawab pemerintah. Menurut undang-undang, pemilu bukan saja menjadi domain Komisi Pelmilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang independen. Melainkan juga tanggung jawab pihak-pihak lain, seperti pemerintah.

"Saya ingin kita semua, termasuk menteri yang berasal dari parpol, sungguh mengetahui kandungan undang-undang, termasuk peraturan. Dengan demikian bisa memberikan contoh untuk menyukseskan Pemilu," Kepala Negara menjelaskan.

Sementara untuk agenda yang ketiga yaitu tentang penanganan bencana alam, dibahas berbagai bencana di Indonesia. Misalnya, banjir di Jakarta, erupsi Gunung Sinabung, dan bajir di Manado. Di Sinabung, saat ini sudah terdapat 25 ribu pengungsi. "Dua hari yang lalu kita sudah tambahkan logistik. Insya Allah, awal minggu depan saya akan berkunjung kembali ke Sinabung," ujar SBY.(yun/pdn/bhc/rby)


 
Berita Terkait Pangan
 
Aparat Penegak Hukum Didesak Turun Tangan Investigasi Kasus Mafia Pangan
 
Ansy Lema: Bapanas Harus Bereskan Carut-Marut Pangan Nasional
 
Hadapi Ancaman Krisis Pangan, Pemerintah Diminta Lebih Waspada
 
Pemerintah Diminta Antisipasi Ancaman Krisis Pangan
 
Harga Pangan Belum Stabil, Andi Akmal Pasluddin Tegaskan Pemerintah Segera Kerja Optimal
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]