Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Papua
Polri: Veronica Koman Provokator, Papua Masih Sah di Bawah NKRI
2020-12-04 05:53:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan tindakan Veronica Koman Cs yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia.

"Ini provokatif, dihimbau kepada masyarakat untuk cerdas jangan sampai terhasut oleh provokasi," kata Awi kepada wartawan di gedung Bareskrim, Jakarta, Kamis (3/12).

Awi menegaskan, bahwa hingga saat ini, Papua dan Papua Barat seluruhnya masih sah dibawah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


"Dan itu sudah final," tandas Awi.

Veronica Koman, diketahui sebagai tersangka kasus provokasi dan penyebaran berita bohong tentang Papua, perempuan berwajah oriental itu kemudian masuk dalam daftar pencarian orang ( DPO) Polda Jawa Timur (Jatim).

Penetapan Veronica sebagai buronan dikeluarkan setelah aktivis hak asasi manusia itu 2 kali mangkir dalam panggilan pemeriksaan polisi.

Sebelumnya, soal klaim Papua Barat Merdeka oleh Benny Wenda juga tidak diakui oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM). TPNPB OPM merupakan Orang Asli Papua (OAP).

Juru Bicara TPNPB OPM, Sebby Sambom mengatakan, TPNPB OPM tidak bisa mengakui klaim Benny karena Benny merupakan warga negara Inggris. Menurut Sebby, warga negara asing tidak bisa menjadi Presiden Papua Barat.

Disisi lain, kata Sebby, Benny Wenda lakukan deklarasi dan umumkan pemerintahannya di negara asing yang tidak mempunyai legitimasi mayoritas rakyat Bangsa Papua.(RMOL/bh/sya)


 
Berita Terkait Papua
 
Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua
 
Natalius Pigai: PDIP dan Pemerintah Diisi Rasialis, Satu Menteri dari Papua Saja Tidak Ada
 
Pemerintah Indonesia Diminta Tetapkan Organisasi Papua Merdeka, OPM sebagai Teroris
 
Maskapai Keluarkan Zona Merah Larangan Terbang Paska Aksi Pembakaran Pesawat oleh KKB di Papua
 
KKB Bakar 2 Pemancar Milik Telkom di Puncak Papua
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Ikhtiar Hadapi Pandemi Covid-19, Personel Si BPKB Ditlantas Polda Metro Rutin Berjemur dan Senam
Presiden Jokowi Melantik Listyo Sigit Prabowo Menjadi Kapolri
Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua
Anggota DPR Minta Anggaran Sektor Pertanian Tidak Dipangkas
Intensif Cegah Covid-19 Muhammadiyah Distribusikan Ribuan Hand Sanitizer dan 1 Juta Masker
Langgar Prokes, Para Night Biker Ditindak Satuan Patwal Ditlantas Polda Metro
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Sudjiwo Tedjo Heran Polri Hidupkan Pam Swakarsa Tapi FPI Dibubarkan
Ketua Satgas Doni Monardo Terpapar Covid-19, Masyarakat Diminta Hindari Makan Bersama
Sah!!, DPR RI Tetapkan Listyo Sigit Prabowo sebagai Kapolri ke-25
SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]