Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Papua
Petinggi Gerinda Sarankan Joko Widodo Segera Ajak Pigai Sapa Masyarakat Papua
2019-08-27 10:32:00

Natalius Pigai sebagai putra asli Papua yang di kenal sebagai Tokoh aktivis HAM di Indonesia.(Foto: Istimewa)
AKARTA, Berita HUKUM - Petinggi Partai Gerindra Gerindra, Arief Poyuono menyampaikan saran agar sebaiknya Presiden Joko Widodo harus segera merangkul dan mengajak tokoh aktivis HAM Natalius Pigai datang ke Papua, yang menurutnya berkunjungnya ke Papua untuk menyapa langsung dan meredam gejolak masyarakat Papua.

"Soalnya, hal ini penting supaya masyarakat Papua menjadi tenang, sebab apapun Joko Widodo merupakan Presiden yang paling banyak berkunjung dan memberikan perhatian pada masyarakat Papua," demikian pernyataan Wakil ketua umum DPP Gerindra di Jakarta. Senin (26/8).

Pembangunan Infrastruktur di Papua saja paling banyak di era Presiden Joko Widodo. Maka itulah, jadi obat pereda kemarahan orang Papua dengan peristiwa Jawa Timur adalah Joko Widodo menyapa Papua," ujar Poyuono, Senin (26/8).

Joko Widodo sebaiknya mengajak Natalius Pigai sebagai putra asli daerah Papua yang merupakan mantan komisioner Komnas HAM yang juga saat ini menjadi tokoh muda dari Papua yang menjadi tokoh idolanya masyarakat Papua. Ini penting, karena Pigay merupakan kebanggaan masyarakat Papua ,serta menguasai benar tentang masalah HAM, serta memiliki kedekatan dengan banyak tokoh-tokoh Papua lokal ,dan anak-anak muda dan mama-mama di Papua.

"Papua tetap akan bersama NKRI ,Saya yakin karena bukan referendum yang di inginkan masyarakat Papua," jelasnya.

Akan tetapi yang mereka inginkan adalah bangun Papua juga bangun masyarakatnya dan hargai orang orang Papua, imbuh Poyuon.

Perlu digarisbawahi, bahwa orang Papua itu terkenal dengan kesopanannya, kelembutan, baik hati serta bisa berbaur dengan semua suku bangsa, agama dan ras di Indonesia.

"Jadi Joko Widodo harus injak tanah Papua dan dialog dengan masyarakat Papua, karena Masyarakat Papua rindu dengan tutur kata Pak Joko Widodo yang meyejukkan," pungkasnya.(bh/mnd)


 
Berita Terkait Papua
 
• TNI-Polri Mulai Kerahkan Pasukan, OPM: Paniai Kini Jadi Zona Perang
 
• Pemilik dan Masyarakat Papua Geruduk Kementerian LHK, Desak Menteri Usut Indikasi Mafia Tanah dan Hutan Adat di Jayapura Selatan
 
• Kejati Pabar Penjarakan SA Mantan Pimpinan PT Bank Pembangunan Daerah Papua
 
• Willem Wandik Sampaikan Sakit Hati Masyarakat Papua atas Pernyataan Menko Polhukam
 
• Pelinus Balinal Sebut Keamanan, Perdamaian dan Persatuan sebagai Prioritas di Kabupaten Puncak
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Untitled Document

  Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]