Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Tambang
Perusahaan Tambang yang Tidak Berikan PAD untuk Kaltim akan Ditutup
2019-12-17 19:12:32

Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud.(Foto: Istimewa)
SAMARINDA, Berita HUKUM - Perusahaan yang bergerak dibidang tambang emas hitam atau batu bara yang beroperasi di Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) yang tidak memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kaltim, makan akan diajukan untuk di tutup. Hal tersebut diungkapkan Hasanuddin Mas'ud ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait di DPRD Kaltim, Senin (16/12).

RDP yang di pimpin Ketua Komisi III, Hasanuddin Mas'ud dan dihadiri oleh Kepala Dinas ESDM, Wahyu Widhi Heranata, bertempat di lantai 6 gedung D DPRD Kaltim, Senin (16/12).

Dalam kesempatan tersebut Hasanuddin Mas'ud mempertanyakan hasil atas keberadaan tambang yang beroperasi di Kaltim, apakah memberikan PAD kepada pemerintah daerah atau tidak.

"Efeknya luar biasa, lingkungan rusak, banjir, korban meninggal, bahkan tidak ada yang bertanggung jawab. Demikian juga dengan jalanan yang digunakan adalah Jalan protokol, pertanyaan mendasar, apakah ada PAD buat Kaltim atau tidak," tanya Hasanuddin.

Jika tidak ada keuntungan atau manfaat, DPRD sebagai pembentuk undang-undang akan mengusulkan ke DPR RI, untuk merubah undang-undang, tegas Hasanudin.

"Pemerintah Kaltim ini tidak dapat apa-apa, padahal pengurusankan juga mengeluarkan biaya puluhan miliar, sumbangsihnya hampir 80% dari tambang ilegal," ujar Hasan panggilan akrab Hasanuddin.

Ditegaskan bahwa akan menutup perusahaan tambang jika tidak memberikan PAD yang besar untuk Kaltim, Namun jika ada silahkan tunjukkan, tegas Hasan.

"Kami bisa merekomendasikan ke ESDM, setelah itu ajukan ke pusat agar undang-undang kita rubah supaya menguntungkan daerah," pungkas Hasanuddin.(bh/gaj)


 
Berita Terkait Tambang
 
Smelter Nikel China PT VDNI di Sulawesi Dibakar Massa, Ini Pemicunya
 
Dominasi Asing di Industri Nikel Dalam Negeri Disayangkan
 
Hak Jawab, Direktur CV JAR: Penahanan Tongkang Batubara CV. JAR Oleh KSOP Kelas II Samarinda Berujung Pengaduan Ke Direskrim Polda Kaltim
 
KSOP Samarinda: Ditahannya Ponton Bintang Timur 03 Beserta Tugboat Muat Batubara CV JAR Karena Tidak Miliki Dokumen
 
Ribuan Warga Ketapang Mengamuk, TKA China jadi Bulan-bulanan, Dipukuli dan Kabur ke Hutan
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Resmi Jadi Presiden, Joe Biden Langsung Batalkan Kebijakan Kunci Trump
Pesan Haedar Nashir kepada Kader Muhammadiyah yang Terpilih Menjadi Ketua KY
Andi Samsan Nganro, Terpilih Menjadi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial
Jokowi Teken Perpres 7/2021, Penceramah dan Pengelola Rumah Ibadah akan Diberi Pelatihan Pencegahan Ekstremisme
Senior dan Junior Polri Solid Kawal Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Jalani Uji Kelayakan
DPR RI Sepakat dan Setuju Listyo Sigit Prabowo Jadi Kapolri
Untitled Document

  Berita Utama >
   
SPM Belum Memenuhi Syarat, PKS: Batalkan Kenaikan Tarif Jalan Tol!
DPR Minta Pemerintah Cepat Tangani Gempa Sulbar dan Banjir Kalsel
Syekh Ali Jaber Wafat, Sempat Berjuang Lawan Covid-19 Hingga Hasilnya Negatif dan Lalu Masuk ICU
Haedar Nashir: Waspada Terhadap Covid-19 adalah Bentuk Ketaqwaan
SBY Minta Pemerintah Kendalikan Defisit APBN, Jangan Berlindung di Balik UU
Diviralkan dr Tirta dan Dilaporkan PT BF, 3 Pemalsu Hasil Swab PCR Covid-19 Ini Akhirnya Dibekuk Polisi
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]