Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BUMN
Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019
2019-08-21 08:45:54

Ilustrasi. Jalan Tol.(Foto: BH /sya)
JAKARTA, Berita HUKUM - PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia (BUMN) yang bergerak di bidang konstruksi. menargetkan bisa melepas kepemilikan (divestasi) saham di lima ruas tol pada semester II 2019. Perseroan telah memasuki tahap uji tuntas (due diligence) dengan dua investor, meski enggan menyebutkan identitasnya lebih rinci.

Direktur Keuangan Waskita Karya Haris Gunawan mengungkapkan perseroan sebenarnya telah mengantongi izin divestasi untuk sembilan ruas jalan tol. Namun baru akan dieksekusi sebanyak lima ruas tahun ini.

"Hal yang jelas dua investor sudah serius, satu sudah advance (berpengalaman) ini menjadi target tahun ini. Jadi kami harapkan 4-5 ruas itu akan dieksekusi di semester II 2019," katanya, Selasa (20/8).

Rencana divestasi jalan tol sebetulnya sudah digaungkan perseroan sejak dua tahun silam. Perusahaan dengan kode saham WSKT itu berencana melakukan divestasi melalui anak usahanya, PT Waskita Toll Road (WTR).

Haris bilang molornya aksi korporasi itu disebabkan perseroan dan investor tak menemukan kesepakatan valuasi. Namun, ia masih bungkam lima ruas tol yang bakal dilepas perseroan di tahap pertama ini beserta valuasinya.

Ia hanya merinci sembilan ruas tol yang mendapatkan izin divestasi meliputi Tol Kanci-Pejagan, Pejagan-Pemalang, Pasuruan-Probolinggo, Semarang-Batang, Solo-Ngawi, Ngawi-Kertosono, Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu), ruas tol di Sumatera, dan ruas tol yang dimiliki bersama PT PT Jasamarga Kualanamu Tol (JMKT).

Dari daftar itu, ia memastikan Tol Becakayu tak masuk dalam lima tol yang akan dilepas pada tahun ini.

Kantongi Dana Rp30 Triliun

Haris menambahkan perseroan akan mengantongi dana dari proyek dengan skema turnkey sebesar Rp26 triliun-Rp30 triliun.

Turnkey atau Contractors Pre Financing (CPF) adalah skema pengerjaan proyek yang pembayarannya diberikan oleh pengembang atau pemilik proyek setelah pengerjaannya selesai.

Ia menyebut beberapa proyek dengan skema turnkey yang digarap perseroan antara lain, tol layang Jakarta-Cikampek, ruas tol di Sumatera, dan Light Rail Transit (LRT) Palembang.

Untuk tol di Sumatera, sambung dia, diprediksi rampung 100 persen pada bulan ini. Selanjutnya, perseroan akan mengajukan proses audit kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) guna mendapatkan pembayaran.

"Target kami di semester II ini. Kami memproyeksikan November atau Desember bisa cair Rp12 triliun-Rp13 triliun," katanya.

Sedangkan untuk proyek LRT Palembang,lanjutnya, Waskita Karya tengah mengajukan tagihan sebesar Rp2,3 triliun.

Skema turnkey membuat perseroan harus mengeluarkan modal besar di awal, sehingga tidak mengherankan jika liabitasnya meningkat di semester I 2019.

Mengutip laporan keuangan perseroan, liabilitas naik 8,6 persen dari Rp95,5 triliun menjadi Rp103,71 triliun. Rinciannya, liabilitas jangka pendek sebesar Rp56,61 triliun dan jangka panjang sebesar Rp47,1 triliun.

Haris bilang uang pembayaran proyek nantinya akan digunakan untuk membayar kewajiban kepada kreditur. Sebagian lainnya bakal dialokasikan untuk investasi pada proyek baru.

"Target kami kalau debt to equity ratio (rasio utang terhadap ekuitas) sekarang 2,7 kali, target kami di akhir tahun 2-2,2 kali. Jadi sudah cukup jauh. Dan kalau divestasi ini berhasil kami akan mendapatkan uang tunai dari sana," paparnya.

Sekadar informasi, pada semester I 2019 ini kinerja keuangan Waskita Karya kurang cemerlang. Laba tercatat anjlok 66,63 persen dari Rp2,99 triliun menjadi hanya Rp997,82 miliar. Penurunan laba dipicu penurunan pendapatan perseroan sebesar 35,39 persen dari Rp22,89 triliun menjadi Rp14,79 triliun. (ulf/lav/CNNIndonesia/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait BUMN
SP Bank BTN dan BRI Bersepakat Mendukung Suprajarto Tak Lagi Pimpin BRI dan Mundur dari BTN
Perusahaan BUMN Waskita Karya Siap Jual 5 Jalan Tol Semester II 2019
Pansus Pelindo II DPR RI Kembali Rekomendasikan Pemberhentian Meneg BUMN
Pos Indonesia Tak Boleh Ditutup
Aliansi Muda untuk Demokrasi (Almud) Desak Menteri BUMN Copot Dirut Garuda Indonesia
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Hakim Kayat Didakwa Jaksa KPK Menerima Suap Rp 99 Juta
Presiden Jokowi Ditantang Keluarkan Perppu Mengoreksi Revisi UU KPK seperti SBY
KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi dan Asistennya sebagai Tersangka
Ridwan Hisjam: Golkar Perlu Reformasi Jilid II
Badiklat Kejaksaan Gembleng Ratusan CPNS Menuju SDM Unggul
Korupsi Berkomplot Anggota DPRD Kaltim, KPADK Minta Jaksa Agung Periksa Kembali 6 Tersangka
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Polda Metro Jaya Bekuk Pengedar Narkoba Jaringan Malaysia-Batam-Jakarta
Willem Wandik: Usai Pulkam, Mahasiswa Harus Kembali Kuliah
Indonesia Darurat Asap, Presiden Segeralah Bertindak!
Jokowi Tolak Penyadapan KPK Seizin Pihak Eksternal, Padahal Memang Tak Ada di Draf Revisi UU KPK
Label Halal Dilidungi UU, MUI: Kebijakan Menteri Enggar Adalah Kemunduran Peradaban
RUU Perkoperasian Sepakat Dibahas di Paripurna DPR
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]