Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Jokowi
Pengamat: Soal Kunjungan Nasdem ke PKS, Kecewa pada Jokowi
2019-11-03 19:07:30

Kedua pimpinan parpol bertemu; Ketum partai Nasdem Surya Paloh dan Presiden PKS Sohibul Iman.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Kunjungan Partai Nasdem ke kantor DPP PKS beberapa waktu lalu dinilai sebagai bentuk kekecawaan partai besutan Surya Paloh itu terhadap sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi), berkaitan dengan penunjukkan posisi Jaksa Agung Republik Indonesia. Pengamat Politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan atas dasar itu, Partai Nasdem mulai melakukan serangkaian manuver politik.

"Nasdem sedang kecewa pada Jokowi, apa yang dilakukan Nasdem pasti ada sebabnya. Ada asap pasti ada api. Salah satu sebab itu adalah Jaksa Agung yang diberikan ke PDIP (Jaksa Agung saat ini adiknya politisi PDIP TB Hasanudin)," ucap Ujang kepada pewarta BeritaHUKUM.com, Minggu (3/11).

Meski begitu, kata dia, Nasdem tetap ingin berada pada poros koalisi, namun juga mulai menjajaki hubungan politik yang lebih jauh dengan parpol diluar pemerintahan.

"Nasdem masih akan tetap di koalisi Jokowi. Tapi ingin berteman dengan oposisi," ujarnya.

Dia pun menilai bahwa sikap politik Nasdem saat ini hampir sama dengan yang dilakukan PKS saat pemerintahan SBY.

"Nasdem ini seperti akan mengulang kisah PKS di kabinet SBY. PKS ada dalam barisan koalisi SBY ketika itu dan kadernya ada yang menjadi menteri. Tapi sering keras mengkritik dari dalam. Sepertinya Nasdem akan mengulang gaya PKS dimasa lalu." jelasnya.

Ujang menambahkan, jika Nasdem dengan tegas menyatakan akan menjadi oposisi, merupakan sebuah sikap politik yang baik.

"Jika ingin membangun keseimbangan politik. Keluar dari koalisi Jokowi. Lalu memutuskan beroposisi adalah jalan terbaik. Menyalamatkan demokrasi saat ini harusnya dengan cara Nasdem keluar dari koalisi Jokowi. Dan siap-siap untuk menjadi oposisi," paparnya. (bh/mos)



 
Berita Terkait Jokowi
 
PDIP persilakan Jokowi keliling Indonesia: Tunjukkan ijazah asli!
 
Usai Resmi Ditahan, Hasto Minta KPK Periksa Keluarga Jokowi
 
Jokowi Bereaksi Usai Connie Bakrie Sebut Nama Iriana,Terlibat Skandal Pejabat Negara?
 
Eggi Sudjana Laporkan Jokowi soal Dugaan Ijazah Palsu,Tantang UGM Buka Suara
 
PKS Minta Jokowi Lakukan Evaluasi, Tak Sekadar Minta Maaf
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Ketua BEM FH UBK mengaku terima uang Rp20 juta usai demo bertemu Gibran, ini rincian aliran dananya
Heboh dugaan suap ketua BEM FH UBK jadi tanda wapres menunggangi demonstrasi mahasiswa
Korupsi BGN, Kejagung tolak permohonan justice collaborator Sony Sanjaya
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
KPK Didesak Usut Tuntas Dugaan Korupsi di BRI dan Telkom terkait Pengadaan Layanan Notifikasi Perbankan
Dirut Pengembang Emeralda Resort Dipolisikan, Diduga Tipu Konsumen hingga Rp 117 Miliar
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]