Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
Radikalisme
Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan
2019-12-31 06:40:41

Peneliti LIPI, Prof. Dr. R. Siti Zuhro.(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Prof. Dr. R. Siti Zuhro menilai, permasalahan utama di Indonesia saat ini bukan radikalisme. Menurut Zuhro, pokok persoalan gejolak yang terjadi belakangan ini adalah ketimpangan sosial akibat stagnasi perekonomian global yang serius.

"Pada intinya, kita mengalami ketimpangan sosial ekonomi yang sangat serius. Permasalahan di Indonesia bukan radikalisme," ujar Siti Zuhro saat mengisi acara Outlook Ekonomi Politik Indonesia 2020 di kawasan Menteng Jakarta, Minggu (29/12), dikutip Antara.

Ia menambahkan, jika tidak ada perubahan yang fundamental, misalnya terobosan yang luar biasa, stagnasi akan terus terjadi. "Ke depan akan suram (gloomy), kita harus mengatakan itu terutama kalau berkaitan dengan politik," ujar Zuhro.

Zuhro melihat ada ketidakadilan ekonomi yang dirasakan penduduk Indonesia. Angka kemiskinan dan pengangguran relatif masih tinggi dan mengkhawatirkan. "Tidak jauh dari Ibu Kota Negara ini (Jakarta), yaitu di Provinsi Banten. Penganggurannya paling tinggi. Pastinya kemiskinan demikian juga," kata dia.

Oleh karena itu, ke depan yang harus dipikirkan pemerintah adalah pengentasan kemiskinan supaya disharmoni di tengah masyarakat juga terobati. Sebaliknya, menurut dia, konsep politisasi radikalisme dan politik identitas harus dihilangkan agar arah permasalahan yang sebenarnya tidak menjadi kabur.

"(Masyarakat) kita tidak mau dibawa ke alam politisasi radikalisme dan politik identitas. Sebab pemilu sudah usai dan Pak Joko Widodo (Presiden Joko Widodo) sudah mengatakan itu," ujar Siti.

Zuhro menuturkan, Presiden pernah berujar jika fokus pembangunan ke depan peningkatan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dan investasi.

Menurut Zuhro, politisasi radikalisme dan politik identitas tak lagi relevan digunakan untuk mencapai fokus pemerintah di bidang SDM dan investasi.(kompas/bh/sya)


 
Berita Terkait Radikalisme
 
Medsos Berpengaruh terhadap Perkembangan Paham Intoleransi
 
Tangkal Hate Speech di Medsos, Ini Imbauan Divhumas Polri
 
Haidar Alwi Institute Kecam Sikap Menag Fachrul Razi Soal Repatriasi 600 WNI ex Kombatan ISIS
 
Peneliti LIPI: Bukan Radikalisme, Persoalan Indonesia adalah Ketimpangan
 
Penggiat Anti Radikalisme Ajak Ulama, Guru Ngaji dan Tokoh Masyarakat Bangun Narasi Kerukunan Umat
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Kasus Djoko Tjandra, Benny Harman: Sebaiknya Menko Polhukam Tidak Main Ci Luk Ba, Bosan Kita!
Pemerintah Tetap Jalankan Tapera, Legislator Beri Masukan
Fadli Zon: Hati-Hati Utang BUMN Bisa Picu Krisis Lebih Besar
Lapor JAGA Bansos, Data Pelapor Dijamin Aman
KPK Monitor Implementasi Bansos Covid-19 di DKI Jakarta dan Kemendes PDTT
Pemerintah dan DPR Perlu Duduk Bersama Batalkan RUU HIP
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Penyelidikan Kasus Dugaan Suap THR Rektor UNJ Distop, Polda Metro: Tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Korupsi
Sahroni Minta Penegak Hukum Cek Kondisi Djoko Tjandra
Ongkosi Anak Buahnya Serang Nus Kei, John Kei Juga Sebut Penghianat Itu Hukumannya Harus Mati
Bupati Kutai Timur Ismunandar Beserta Istri Yang Menjabat Ketua DPRD Kena OTT dan Jadi Tersangka KPK
Pembakaran Bendera PDIP Dibawa Ke Jalur Hukum, Edy Mulyadi: Silakan, Loe Jual Gue Borong!
Hadiri Pemusnahan Barang Bukti, Kapolri: Kita Bukan Tempat Transit Perdagangan Narkoba
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]