Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Radikalisme
 
Kaji Ulang Diksi Radikalisme | 2019-11-12 12:16:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding menyarankan agar Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) melakukan kajian ulang terhadap diksi radikalisme. Pasalnya jika mengacu pada KBBI, radikal artinya mendasar kepada hal yang prinsip. Jika kata tersebut disematkan kepada pelaku kekerasan dan tidakan terorisme maka kur ...

Pemerintah Diminta Lebih Militan Menghadapi Kelompok Radikal | 2019-11-11 22:51:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Putri Presiden Pertama RI, Sukmawati Soekarnoputri mengatakan pemerintah Indonesia harus militan menghadapi kelompok radikal. Namun, pemerintah juga tak boleh terlalu menekan kelompok non-nasionalisme karena Indonesia berpedoman pada asas hak asasi manusia (HAM).

"Pemerintah harus militan juga menghadapi kelompok (radikal
...

Jangan Lagi Muncul Isu-Isu Radikalisme | 2019-11-10 08:32:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI M. Ali Taher berharap Kementerian Agama (Kemenag) bisa menjadi pengawal rohani bangsa serta jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Berdasarkan beberapa petikan sejarah, isu radikalisme cukup berhasil membangun peradaban atau perjumpaan peradaban.

"Jangan lagi muncul isu-isu radikalisme. Kalau t
...

Ustadz Abdul Somad Minta Pemerintah Keluarkan Definisi Radikal | 2019-11-09 12:18:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Dai kondang Ustadz Abdul Somad (UAS) meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengeluarkan definisi radikal.

"Saya minta pemerintah mengeluarkan definisi apa itu radikal?," kata UAS dikutip Suara Islam Online dalam sebuah video ceramahnya, Minggu (3/11) lalu.

Menurut UAS, dengan adanya definisi tersebut maka
...

Sudut Pandang Berbeda Soal Radikalisme, Ini Kata Anak Pahlawan Nasional dan Penggiat | 2019-11-09 11:37:36

JAKARTA, Berita HUKUM - Putra Pahlawan Nasional Bung Tomo, Bambang Sulistomo mengatakan, pemerintah harus jelas dan tegas dalam mengartikan istilah radikalisme. Hal itu bertujuan agar tidak saling tuduh menuduh dan menimbulkan kegaduhan.

"Kalau radikalisme seperti ISIS (Islamic State of Iraq and Syria), kita sama-sama sepakat, radikalisme yang
...

Komisi VIII Berharap Polemik Celana Cingkrang tak Diumbar ke Publik | 2019-11-07 13:12:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto berharap polemik pelarangan pemakaian cadar dan celana cingkrang tidak kembali diumbar ke publik. Pasalnya, hal itu masih penuh dengan perdebatan. Pihaknya khawatir jika hal itu dikaitkan dengan cara berpakaian seseorang, maka penanganan radikalisme justru tidak menyentuh substansi int ...

Radikalisme dan Kegaduhan Negeri Ini | 2019-10-30 17:10:27

Oleh: H. Tony Rosyid

DI ERA JOKOWI, terutama setelah kasus penistaan agama oleh Ahok, situasi sosial dan politik begitu gaduh. Rakyat terbelah. Bahkan hampir merembet ke isu SARA. Padahal, urusannya hanya bagaimana hukum itu ditegakkan. Terkesan berlarut-larut karena menyangkut sosok gubernur yang diback up kekuatan besar. Kasus Ahok akhirnya me
...

Ketum PP Muhammadiyah ke Menag Baru: Jangan Sembarangan Menyimpulkan Radikal | 2019-10-28 11:02:29

BANTUK, Berita HUKUM - Ketua Umum Pimpinan Pusat (Ketum PP) Muhammadiyah Haedar Nashir mengingatkan Menteri Agama Jenderal (Purn) Fachrul Razi agar melakukan tindakan terukur dalam menangani isu radikalisme.

Jangan sampai Menag Fachrul Razi dengan gampang membuat kesimpulan suatu kelompok berpaham radikal atau tidak radikal.

"Harus tetap teru
...

Kritik Fachrul Razi, Din Syamsuddin: Ganti Saja Kemenag Jadi Kementerian Antiradikalisme | 2019-10-24 11:55:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Prof. Dr. K.H. Muhammad Sirajuddin Syamsuddin, M.A dikenal dengan Din Syamsuddin menyoroti pernyataan Menteri Agama, Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi yang ingin memberantas paham radikalisme.

"Tadi diberitakan dewan pertimbangan MUI mengkritisi kalau menteri agama ba
...

Tolak Paham Terorisme, Polri Adakan Silaturahmi dengan Warga dan Ulama Jatiasih Bekasi | 2019-10-24 08:24:20

BEKASI, Berita HUKUM - Dalam rangka meningkatkan sinergitas dengan warga masyarakat untuk menolak paham ekstrimisme dan terorisme demi mewujudkan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif, tim dari Mabes Polri mengadakan silaturahmi dengan warga dan ulama Kampung Bulak Jatiasih, Bekasi.

Hal itu disampaikan perwakilan Mabes Polri,
...



Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN
ASPEK Indonesia: Menaker Mau Hapus UMK Kabupaten/ Kota, Dipastikan Rakyat Makin Miskin
Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS
Baru Dipolemikkan, Tiba-tiba Sri Mulyani Sebut Desa Fiktif Sudah Hilang
Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik
Jelang Munas X Partai Golkar, Bamsoet Cooling Down agar Pendukungnya Tak Digeser dan Disingkirkan
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kapolda Hadiri Peringatan HUT Provinsi Gorontalo Ke-19
Taylor Swift terancam tak bisa nyanyikan lagunya sendiri
Hong Kong Resesi Ekonomi Pertama dalam Satu Dekade Akibat Unjuk Rasa Anti-Pemerintahan
'Gencatan Senjata' Israel-Gaza Dimulai, Warga Cemas akan Pecah Perang
Komentar Beberapa Tokoh terkait Penolakan Ahok Menjadi Pejabat BUMN


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]