Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

White Crime    
 
BPK
Penegak Hukum Diminta Tindaklanjuti Hasil Audit Investigatif BPK
2018-02-01 08:02:26

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo.(F-PG).(Foto: Istimewa)
JAKARTA, Berita HUKUM - Aparat penegak hukum diminta segera menindaklanjuti hasil temuan audit investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas temuan dugaan kerugian keuangan negara dalam pembanguan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja dan Kalibaru di Jakarta. Ungkap Ketua DPR RI Bambang Soesatyo saat menerima Pimpinan BPK yang menyerahkan laporan hasil audit investigatif terhadap TPK Koja dan TPK Kalibaru di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (31/1).

Lebih lanjut Bambang menjelaskan, berdasarkan laporan BPK, adanya sejumlah penyimpangan serta indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II minimal sebesar Rp 1,86 triliun di TPK Koja. Berikutnya, Rp 741,75 miliar dana diduga telah disimpangkan hingga mengakibatkan kerugian negara dalam proses pembiayaan pembangunan TPK Kalibaru.

Menurut Bambang, hasil audit ini membuktikan kerja Pansus Pelindo II yang dipicu oleh masalah di PT Jakarta International Container Terminal (JICT) nyata adanya kerugian negara yang harus ditindaklanjuti aparat penegak hukum. "Kami meminta penegak hukum, Kepolisian, KPK, Kejaksaan, bergerak menindaklanjuti temuan BPK ini," jelasnya.

Atas laporan itu, politisi F-PG itu juga meminta sejumlah komisi terkait di DPR, yakni Komisi III, Komisi VI, dan Komisi XI ikut mengawasi tindak lanjut temuan BPK itu. "Kami minta komisi terkait juga ikut mengawasi tindaklanjut temuan ini," imbuhnya.

Hal senada juga disampaiakn Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang mengatakan bahwa temuan BPK ini sebaiknya segera dijadikan bahan bagi Pansus Pelindo II untuk segera menyelesaikan tugasnya. "Tentu Pansus Pelindo bisa diakhiri dengan temuan yang sejalan dengan temuan BPK kali ini," kata Fahri.

Sebelumnya Ketua BPK RI Moermahadi Soerja menyampaikan hasil pemeriksaan Investigasi Terminal Peti Kemas (TPK) Koja menyimpulkan adanya berbagai penyimpangan yang identik dengan Hasil Pemeriksaan Investigasi PT JICT yang terkait dengan proses perpanjangan perjanjian kerja sama yang mengakibatkan terjadinya kerugian keuangan negara, karena kedua proses perpanjangan tersebut dilakukan secara bersamaan.

"Laporan hasil audit investigatif terhadap proses pembangunan Terminal Peti Kemas (TPK) Koja Jakarta Utara. Temuannya adalah adanya sejumlah penyimpangan serta indikasi kerugian keuangan negara pada PT Pelindo II sebesar Rp 1,86 triliun," jelasnya.

Kemudain, dalam pemeriksaan Investigatif Pembiayan Pembangunan Terminal Kalibaru, BPK menyimpulkan adanya penyimpangan yang mengakibatkan indikasi kerugian negara sebesar Rp 741,75 miliar. Sementara pemeriksaan Investigasi pembangunan Terminal Peti Kemas Kalibaru Utara Tahap I dengan nilai kontrak Rp 11,3 memerlukan waktu pemeriksaan lebih lama karena nilainya besar dan pekerjaan fisik yang komplek. (rnm/sc)

Share : |

 
Berita Terkait BPK
Penegak Hukum Diminta Tindaklanjuti Hasil Audit Investigatif BPK
Laporan Pemeriksaan Semester I, BPK Temukan 14.997 Permasalahan Senilai Rp27,39 T
Tak Aneh Ada Pesanan WTP di Semua Lembaga
Fungsi Pengawasan DPR Diperkuat Hasil Audit BPK
BPK Menyerahkan Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2016 Kepada DPR
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
Visa Temukan Fakta-Fakta Baru Perilaku Orang Indonesia dalam Pembayaran
Trilogi Pembangunan, Panduan Partai Berkarya Membangun Indonesia
Komisi VII Desak Ditjen Minerba Evaluasi Izin Ekspor Pertambangan
Komisi VIII: Rekomendasi 200 Mubalig Seharusnya Dihentikan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Landasan Tidak Jelas, Impor Beras 500 Ton Lagi Harus Dibatalkan
RUU Antiterorisme Disahkan Paripurna DPR
4 Pelaku Pembobol Kantor Pegadaian 3 kali Ditangkap, 1 Tewas Ditembak
Kasus Video Viral Dugaan Penghinaan ke Presiden oleh Anak RJ Tetap Berproses
Polda Metro Jaya Musnahkan Barbuk Sabu 239 Kg dan Ekstasi 30.000 Butir
JPU Tanya Setya Novanto Soal Aliran Dana E-KTP ke Puan dan Pramono
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]