JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo bersama Komisi XI DPR RI, menyepakati penerbitan saham baru (rights issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) dalam Rapat Kerja yang berlangsung pada Rabu (19/9).
Dengan kesepakatan tersebut, maka BTN direncanakan melepas sahamnya sebesar 11,9 persen. Dengan demikian, maka komposisi pemegang saham sebelum right issue adalah 71,9 persen, dan setelah right issue akan berkurang menjadi 60 persen. "Jadi setelah right issue kepemilikan masyarakat pada BTN akan mencapai 40 persen dari total permodalan dan kepemilikan negara paling sedikit 60 persen", kata Agus.
Ia mengatakan, selama ini BTN telah menjadi public company, namun saham yang dilepas kepada publik belum mencapai 40 persen. “Dengan persetujuan ini, maka jumlah saham yang difloat akan mencapai 40 persen. Tentu setelah efektif dan akan menerima pengurangan pajak dari 25 persen menajdi 20 persen. Juga akan mendapat insentif pajak dengan pemilikan saham oleh masyarakat 40 persen”, jelas Agus.
Tujuan dari right issue adalah untuk penguatan permodalan dalam rangka meningkatkan capital adequacy ratio / CAR (rasio kecukupan modal) dari BTN menjadi 19 persen. Serta mendukung pertumbuhan kredit dengan rata - rata 26 persen hingga tahun 2016. Adapun CAR dari BTN pada triwulan I - 2012 adalah berkisar 15,59 persen. Tujuan right issue berikutnya adalah mendukung pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat, khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
"Sebagaimana diketahui, bahwa BTN ini fokus pada pembiayaan perumahan khususnya perumahan masyarakat berpenghasilan rendah. Dan dengan right issue ini kita harapkan akan memperkuat dari struktur BTN di masa mendatang”, pungkasnya.(ak/kmk/bhc/opn) |
