Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    BTN
 
OJK Watch Desak OJK Segera Minta Menteri BUMN Menonaktifkan Direktur Legal Bank BTN | 2019-09-08 05:12:52

JAKARTA, Berita HUKUM - Koordinator Masyarakat Pemantau Otoritas Jasa Keuangan (OJK Watch) Andri Maulana, S.Kom menyampaikan apreasiasi yang kepada Polri terkait terus mengembangkan kasus pembobolan dana nasabah 240 Miliar di PT Bank Tabungan Negara (Persero) TBK (Bank BTN) yang kini tengah disidik Bareskrim Polri.

"Atas kerja Polri yang terus m
...

Direksi Bank BTN Disomasi terkait Kasus Pembobolan Dana Nasabah SANF | 2017-04-03 23:38:13

JAKARTA, Berita Hukum - Pada pertengahan Maret 2017 Tipideksus Mabes Polri tengah menyelidiki kasus pembobolan dana nasabah di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) sebanyak Rp.255 miliar, dengan modus pemalsuan deposito sejumlah nasabah yang menempatkan dananya di bank lalu diberikan deposito palsu oleh pelaku.

Dan saat ini sejumlah pela
...

Kasus Pembobolan BTN Timbulkan Ketakutan Bagi Nasabah | 2017-04-03 06:57:13

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembobolan dana nasabah yang terjadi di dalam tubuh BTN menimbulkan ketakutan bagi nasabah menyimpan dananya di bank. Apalagi terus menjadi pemberitaan di media.

Demikian disampaikan pengamat perbankan Universitas Bina Nusantara (Binus) Qudrat Nugraha di Jakarta, Minggu (2/4) saat diminta komentar terkait pembobolan dana
...

Laba BTN Meningkat Tajam 54,25% Semester I 2015 | Tuesday 28 Jul 2015 07:07:20

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada semester I tahun 2015 mencatat perolehan laba sebesar Rp 831 miiliar, jumlah ini meningkat tajam hingga 54,25 persen dibandingkan periode sama tahun lalu sebesar Rp 539 miliar.

Sedangkan, pada akhir tahun, Maryono mentargetkan perolehan laba akan meningkat 40 persen. Target ini d
...

DPR Perhatikan Kebijakan Akuisisi BTN | Friday 16 May 2014 22:49:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) ke Bank Mandiri bisa dipastikan batal. Hal ini menyusul setelah Presiden mengirimkan surat permintaan penundaan akuisisi kepada Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa, Menteri Keuangan Chatib Basri, Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskhan, Direktur Utama PT BTN, serta ...

Aksi Demo Kariawan BTN Ucapkan Terimakasih ke SBY | Monday 28 Apr 2014 09:22:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Ada yang berbeda dalam hari Car Free Day Minggu kemarin, dimana ribuan pekerja PT Bank Tabungan Negara, Tbk (BTN) melakukan aksi unjuk rasa damai di depan Istana Negara, guna mengucapkan terima kasih terhadap Presiden SBY karena telah menolak rencana akusisis BTN oleh Bank Mandiri.

Para pendemo melakukan long march berjal
...

Pengamat, Anggota DPR dan SP Tolak Rencana Akuisisi BTN oleh Mandiri | Tuesday 22 Apr 2014 22:32:40

JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan untuk melakukan akuisisi Bank BTN oleh Bank Mandiri ditolak oleh berbagai pihak, diantaranya Pengamat Perbankan Deni Daruri menilai, akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri tidak cocok. Menurutnya, penggabungan dua bank harus memperhitungkan nilai ek ...

Presiden Beri Izin BTN Lepas 40 Persen Saham | Thursday 08 Nov 2012 09:02:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam upaya meningkatkan kinerja, nilai tambah dan meningkatkan peran masyarakat dalam kepemilikan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Tabungan Negara (BTN) Tbk, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melalui Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2012 tertanggal 20 Oktober 2012, telah memberikan izin bagi pelepasan hingga 40 per ...

Pemerintah dan DPR Sepakati Rights Issue BTN | Friday 21 Sep 2012 17:36:30

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah yang diwakili Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo bersama Komisi XI DPR RI, menyepakati penerbitan saham baru (rights issue) PT Bank Tabungan Negara Tbk. (BTN) dalam Rapat Kerja yang berlangsung pada Rabu (19/9).

Dengan kesepakatan tersebut, maka BTN direncanakan melepas sahamnya sebesar 11,9 persen. Denga
...





Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]