JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengatakan sepakat dengan langkah pemerintah Indonesia untuk tidak ikut campur urusan dalam negeri China terkait muslim Uighur. Namun, Ia meminta pemerintah untuk menyatakan sikap agar China memberikan kebebasan beragama terhadap warga negaranya.
"Menurut saya harus ada pernyataan sikap. Ya sikap itu bisa saja mengimbau jangan dilakukan pembatasan beribadah, berikan kebebasan untuk menjalankan agama bagi muslim yang ada di Uighur. Ada keberpihakan terhadap penindasan pada muslim Uighur," ujar Kharis melalui rilis yang diterima Parlementaria, Kamis (26/12).
Sebagai negara muslim, Indonesia diharapkannya mengambil sikap. Ia sepakat pemerintah tidak ikut campur urusan dalam negeri China, hal tersebut sesuai dengan politik luar negeri yang dianut bangsa Indonesia. "Tapi jika terjadi penindasan, pelanggaran HAM dan Indonesia sebagai, apalagi ini definitif sekali yang ditindas, yang seperti yang di berita itu adalah orang Islam. Sementara Indonesia negara yang mayoritas muslim atau muslim terbesar itu saya kira tidak bisa tinggal diam. Minimal dengan statemen," katanya
Terkait dengan rencana sejumlah ormas Islam di Indonesia yang akan menggelar aksi unjuk rasa di depan Kedutaan Besar (Kedubes) China di Jakarta, pada Jumat (27/12) dalam rangka merespon dugaan penindasan etnis Muslim Uighur di Xianjiang, China, Wakil Rakyat asal Solo ini dengan tegas mendukung dan meminta agar aksinya berjalan damai dan pesan dukungan untuk Uighur dari aksi itu mendunia.
"Aksi nanti saya harap berjalan tertib, damai dan memang menjadi kegelisahan kita bersama bagaimana respon ummat Islam Indonesia, saya harap pihak Kedubes Tiongkok bisa memfasilitasi dan menjelaskan kepada massa sejernihnya dan pihak Dubes Tiongkok juga harus melihat bahwa aksi nanti adalah solidaritas ummat Islam terhadap saudara mereka dibelahan bumi lainnya wabil khusus Xinjiang, Tiongkok sehingga pesan aksi ini bisa sampai Beijing dengan baik" tutup Kharis.(rnm/es/DPR/bh/sya)
|
