Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Internasional    
 
Rohingya
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
2018-10-16 22:19:03

Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari memberikan keterangan akan komunitas internasional.(Foto: Arief/rni)
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyari menilai, komunitas internasional harus segera bertindak terkait pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Salah satunya dengan cara mendorong agar kasus pelanggaran kemanusiaan tersebut dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional.

"Komunitas internasional perlu didorong untuk mengambil tindakan tegas kepada pemerintah Myanmar," tegas Kharis dalam keterangan pers yang diterima Parlementaria, Senin (15/10).

Sebagaimana diketahui, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebut pemerintah Myanmar tidak ingin menyelidiki pelanggaran kemanusiaan terhadap etnis Rohingya. Hal ini mengacu pada tindakan Myanmar yang mendirikan komite penyelidikan sendiri atas dugaan kejahatan kemanusiaan.

Pemerintah Myanmar kemudian menuduh bahwa hasil investigasi PBB yang mengungkapkan bahwa terdapat indikasi genosida terhadap Rohingya adalah bersifat sepihak. Para penyelidik PBB juga tidak diizinkan untuk masuk ke wilayah Myanmar untuk melakukan investigasi.

Menurut Abdul Kharis, polemik tersebut bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional agar mendapatkan bisa ditindaklanjuti secara adil. "Pemerintah Myanmar bisa dibawa ke Mahkamah Kejahatan Internasional atas tuduhan genosida, kejahatan perang dan kejahatan kemanusiaan terhadap etnis Muslim Rohingya," kata anggota Fraksi PKS ini.

Sebelumnya, pelapor khusus PBB untuk Myanmar Yanghee Lee telah merilis laporan terbaru tentang pencarian fakta di Rakhine. Dalam laporannya, Lee menyimpulkan bahwa Myanmar seolah-olah tidak ingin menyelidiki pelanggaran terhadap etnis Rohingya.

Otoritas berwenang Myanmar, termasuk dari pihak militer, telah menolak penyelidikan internasional independen yang berusaha mengungkap penyebab terjadinya krisis Rohingya. Militer Myanmar bahkan telah menerbitkan laporan penyelidikan yang mengklaim personelnya terbebas dari berbagai tindakan kriminal yang dituduhkan komunitas internasional. Namun di bawah tekanan internasional, pada Juli lalu, Pemerintah Myanmar menugaskan panel lain untuk melakukan misi pencarian fakta di Rakhine.

Sementara, pada akhir Agustus lalu, Tim Misi Pencari Fakta Independen PBB telah menerbitkan laporan tentang krisis Rohingya yang terjadi di Rakhine. Dalam laporan itu, disebut bahwa apa yang dilakukan militer Myanmar terhadap etnis Rohingya mengarah pada tindakan genosida.

Laporan itu menyerukan agar para pejabat tinggi militer Myanmar, termasuk panglima tertinggi militer Jenderal Min Aung Hlaing, diadili di Mahkamah Pidana Internasional(ICC).(ann/mp/DPR/bh/sya)



Share : |

 
Berita Terkait Rohingya
Pemerintah Myanmar Harus Dibawa ke Mahkamah Internasional
Krisis Rohingya: 131 Anggota Parlemen ASEAN Desak PBB Bawa Myanmar ke Mahkamah Internasional
Nelayan Selamatkan Para Pengungsi Etnis Rohingya Terdampar di Laut Aceh
DPR Harap ASEAN Proaktif Selesaikan Krisis Rohingya
Indonesia Dituntut Ambil Peran Tuntaskan Genosida Rohingya
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Obor Cina dan Jembatan Terpanjang Dunia, Kita Masih Bicara Sontoloyo dan Genderuwo
SBY: Politik Identitas Makin Mengemuka
Kadisdukcapil Kukar Roni Sumarna Didakwa Korupsi Proyek Laptop RT Kukar Rp 676 Juta
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Terlalu Cepat Definisikan Pahlawan dengan Pengertian Baru
Habib Rizieq Shihab: Pak Jokowi, Tegakkan Keadilan, Jangan Hanya Fokus Pencitraan
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Mendikbud Resmikan Peluncuran 10 Seri Buku Berjudul 'Karya Lengkap Bung Hatta''
Kombes Hengki: Polisi Menangkap 23 Preman pada 2 Lokasi di Kalideres
Tingginya Tingkat Pengangguran Lulusan SMK Dipertanyakan
Elemen Warga Solo Raya Polisikan Bupati Boyolali Yang Menghina Capres Prabowo 'Asu'
Sudirman Said: Waspadai Genderuwo Ekonomi yang Grogoti Kekayaan Indonesia
Peternak Indonesia Harapkan Pemilu 2019 Berlangsung dalam Situasi dan Kondisi Aman
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]