Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
UMKM
Pemerintah Harus Lebih Serius Dorong UMKM
2018-01-13 06:39:37

Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly.(Foto : Andri/Man)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Ahmad Junaidi Auly meminta pemerintah untuk lebih serius mendorong Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar dapat naik kelas serta mampu bersaing di era persaingan bebas seperti sekarang, mengingat UMKM dipandang memiliki potensi dan kontribusi nyata terhadap perekenomian nasional.

"UMKM telah menjadi sumber baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, untuk itu pemerintah harus lebih serius mendorong UMKM untuk naik kelas. Pemerintah agar mengeluarkan kebijakan yang dapat mendukung penguatan kinerja UMKM dari input, proses dan out put-nya," ungkap Junaidi melalui sambungan telepon kepada Parlementaria, Kamis (11/1).

Politisi PKS ini mengakui masih terdapat jarak yang terlampau jauh antara UMKM dan pengusaha besar. Sehingga ini patut menjadi perhatian pemerintah. "Masih terdapat gap yang terlampau jauh antara kuantitas UMKM dengan usaha besar, pada sisi ini terlihat bahwa terdapat masalah terkait upaya peningkatan kinerja usaha UMKM. Masalah ini bukan saja perlu dipikirkan, tapi perlu tindakan nyata," paparnya.

Ia mengungkapkan, persoalan klasik masih belum terselesaikan oleh UMKM seperti sumber daya manusia, inovasi produk, permodalan, pendampingan, teknologi, badan hukum sampai dengan akses pasar UMKM harus mendapatkan dukungan dari pemerintah.

Sesuai data Kementerian Koperasi dan UKM, tercatat 59.267.759 unit usaha mikro atau sekitar 99 persen, usaha kecil sebanyak 681.522 unit atau 1,15 persen, usaha menengah sebanyak 59.263 unit atau 0,10 persen dan 4.987 unit usaha besar atau 0,1 persen.(hs/sc/DPR/bh/sya)

Share : |

 
Berita Terkait UMKM
UMKM Diharapkan Jadi Tulang Punggung Ekonomi Negara
Pemerintah Harus Lebih Serius Dorong UMKM
Sandiaga Uno: UMKM Merupakan Bagian Tulang Punggung Ekonomi Indonesia
Subsidi Listrik Dicabut, Rakyat dan UMKM Semakin Terpuruk
Darmadi Durianto: Keberpihakan Pemerintah Terhadap UMKM Tidak Sinkron
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
PP Muhammadiyah Usulkan BNPT Diganti Komisi
DPR dan Media Sebagai Mitra Pengawal Reformasi untuk Negeri
Rezim Jokowi 'Anti HAM', Semakin Represif Memukuli dan Menahan Mahasiswa Demo
Saksi Ahli Ungkap Hak Imunitas Advokat Sudah Sesuai Undang-Undang
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
Pengurus Gereja Agustinus Rottie Terdakwa Pencabulan Divonis 5 Tahun akan Dikeluarkan DPO
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Dua Hal Diprotes Dolfie Rompas pada Sidang Kedua PMH Dewan Pers
Legislator Kecewa Harga Pangan Kembali Naik
Presiden Soeharto Menjadi Presiden Indonesia Dinilai Publik Paling Berhasil
AHY dan Sandi Bertemu, Demokrat Jajaki Peluang ke Koalisi Prabowo
Jatanras Ditreskrimum PMJ Tangkap 7 Tersangka Curas, 2 Pelaku Tewas
Ditlantas PMJ Melakukan Pemetaan Titik Rawan Kemacetan Salama Ramadhan
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]