|
|||||
| Ketua MPR RI Bamsoet: ARDIN Harus Dorong Peningkatan Digitalisasi Usaha | 2024-06-25 18:25:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Ketua Umum Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang dan Distributor (ARDIN) Indonesia Bambang Soesatyo menuturkan di era digital yang berkembang sangat pesat, para pengusaha dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) harus mampu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan m ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kredit Pembiayaan UMKM OJK, Wakil Ketua MPR: Langkah Strategis dalam Pemberdayaan Ekonomi Rakyat | 2022-10-10 10:19:31 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyambut baik langkah Otoritas Jasa Keuangan melalui program kredit pembiayaan melawan rentenir (KPMR) yang mencakup 76 tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) dengan total realisasi sebesar Rp 4,4 triliun pada kuartal II/2022. Program ini menjadi penting agar akses permodalan bagi usaha ...Berita Selengkapnya |
||||
| Masih Ada 64 Juta UMKM Belum Tersentuh Program PEN | 2021-06-30 19:06:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti upaya Bank Indonesia dalam mendorong pembiayaan UMKM. Hal tersebut disampaikan usai Komisi XI menggelar rapat dengan Dewan Gubernur Bank Indonesia, Senin (28/6) lalu. Rapat yang berlangsung secara virtual tersebut membahas topik Perkembangan Ekonomi Terkini dan Kebijakan Makro ...Berita Selengkapnya |
||||
| Syarief Hasan: UMKM Perlu Mendapat Perlindungan dan Bantuan Di Masa Pandemi | 2021-06-21 12:49:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR Dr. H. Sjarifuddin Hasan, SE, MM, MBA mengungkapkan bahwa UMKM adalah salah satu elemen bangsa yang paling merasakan dampak buruk akibat pandemi Covid-19. Banyak dari industri rakyat tersebut hanya bertahan hidup saja bahkan tidak sedikit yang gulung tikar. Jika hal ini dibiarkan maka kekuatan ekonomi rakya ...Berita Selengkapnya |
||||
| PPN akan Naik, Wakil Ketua MPR: Rakyat khususnya Pelaku UMKM Semakin Terjepit | 2021-05-13 14:45:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mengingatkan Pemerintah untuk mengkaji kembali rencana menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pasalnya, kebijakan kenaikan PPN dapat menghambat pertumbuhan ekonomi yang sedang bangkit setelah mendapatkan hantaman Pandemi Covid-19. |
||||
| 30 Juta UMKM Bangkrut, Kemenkop UKM Diminta Lakukan Pedataan dan Evaluasi | 2021-04-09 21:27:49 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - ,Berdasarkan pernyataan Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) sebesar 30 juta Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia mengalami kebangkrutan akibat pandemi Covid-19. Memperhatikan dampak ini, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsudin mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM) untuk segera mel ...Berita Selengkapnya |
||||
| Cinta Produk Indonesia Harus Jadi Gerakan yang Didukung Seluruh Anak Bangsa | 2021-03-06 10:03:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dukung gerakan cinta produk anak negeri, sebagai bagian dari pengamalan nilai-nilai kebangsaan untuk mendorong kebangkitan perekonomian nasional. |
||||
| Yahya Zaini Minta Izin Edar BPOM Untuk Produk UMKM Digratiskan | 2020-12-01 17:38:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini mengatakan, dalam sosialisasi fasilitisasi izin edar obat tradisional dan pangan olahan bersama Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Surabaya di Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini, dirinya mendapat banyak aspirasi dari pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar biaya peng ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Harus Pikirkan Kebijakan Tambahan Untuk UMKM | 2020-10-27 12:29:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kinerja penanganan ekonomi pemerintah saat pandemi Covid-19, mendapatkan banyak sorotan masyarakat luas seiring dengan genap setahun usia pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Terkait dengan hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyampaikan pandangannya melalui rilis tertulis kepad ...Berita Selengkapnya |
||||
| Majukan UMKM, Sosialisasi QRIS Harus Dimaksimalkan | 2020-10-15 05:50:28 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sistem transaksi keuangan digital merupakan suatu keniscayaan yang tak bisa dihindari di era saat ini. Bank Indonesia melalui QRIS (QR Code Indonesia Standard), harus gencar mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat serta mengajak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk bergabung ke dalam sistem QRIS Bank Ind ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
