Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Politik    
 
Pendidikan
Pemerintah Dinilai Kurang Berpihak pada Pendidikan
2016-09-03 12:02:02

Ilustrasi. Gedung DPR RI, Senayan Jakarta.(Foto: BH /mnd)
JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamatkan bahwa anggaran pendidikan sekurang-kurangnya sebesar 20 persen dari APBN. Walaupun pada APBN tahun mendatang amanat itu masih dipenuhi Pemerintah, namun penurunan anggaran pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah dinilai kurang berpihak pada pendidikan.

Demikian dikemukakan Wakil Ketua Komisi X DPR Sutan Adil Hendra di sela-sela rapat kerja dengan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy beserta jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (1/9) malam.

"Melihat kondisi pagu anggaran Kemendikbud tahun 2016 ke tahun 2017, ini ada penurunan. Artinya, pemerintah saya nyatakan kurang berpihak kepada pendidikan. Ini yang harus kita tekankan pada penyelenggara pendidikan, bahwa pendidikan adalah investasi jangka panjang," kata Sutan.

Sebagaimana diketahui, pagu Anggaran Kemendikbud tahun 2017 sebesar Rp 39,832 triliun, mengalami penurunan cukup signifikan dari pagu anggaran tahun 2016 sebesar Rp 49,232 triliun.

Sutan menilai pemerintah cukup gencar dalam membangun infrastruktur. Namun politisi F-Gerindra itu mengingatkan bahwa pendidikan merupakan bidang yang tidak bisa dikesampingkan, karena menyangkut hajat hidup bangsa dan negara.

"Kalau infrastruktur kan ada yang bisa kita tunda. Kita sesuaikan. Orang yang cerdas adalah orang yang mencari solusi dari masalah. Kita terbelakang karena kurangnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Karena jika mampu bersaing, saya yakin kekayaan Indonesia yang luar biasa ini dapat dikelola oleh SDM yang memiliki kemampuan," jelas Sutan.

Sementara di satu sisi, Sutan yakin kepada Mendikbud yang belum lama ini dilantik, merupakan yang terbaik dalam nakhoda pendidikan dan kebudayaan. Sehingga pihaknya tetap berpikir positif, dan memberi kesempatan kepada Mendikbud. Apalagi Mendikbud ini sudah 30 tahun lebih mengabdi di perguruan tinggi.

"Kita sendiri juga mengharapkan kalau beliau punya target yang baik, seharusnya Pemerintah memberi anggarannya. Tapi kalau anggarannya dikurangi, bagaimana beliau meningkatkan targetnya sesuai dengan harapan pendidikan yang berkualitas. Rakyat sudah menunggu sesuatu perubahan yang bisa kembali masyarakat tidak hanya mendengar janji, tapi masyarakat inginkan betul bukti kerja nyata," tutup politisi asal dapil Jambi itu.(sf/DPR/bh/sya)


 
Berita Terkait Pendidikan
 
HNW: Peraturan Menteri Agama Penanganan Kekerasan Seksual Mestinya Adil dan Masukkan Pendekatan Agama
 
Beri Kuliah Umum Mahasiswa Unair, Firli Bagikan Tips Sukses hingga Jadi Presiden
 
Tiga Kampus Muhammadiyah Ini Masuk Jajaran 10 Universitas Islam Terbaik Dunia Versi Uni Rank 2021
 
HNW Minta Kemenag Tindak Tegas Pemotong Bantuan Pesantren
 
Ratna Juwita Pertanyakan Alokasi Dana Abadi Pesantren Tak Tercantum di APBN 2022
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Respons pasien BPJS Yurizal yang meninggal dan viral dirundung nakes, Menkes: Saya merasa gagal
Sejumlah pemkab/pemkot di Jateng tak sanggup bayar gaji ASN, Wagub: Sudah kita laporkan ke pusat
Satelit Lampung-1 milik perusahaan China siap diluncurkan, apa manfaat dan risikonya?
Rakyat berhak jadi hakim kinerja Menteri Prabowo, Emrus: Jangan hindari kabinet bayangan
KAI Luncurkan Nusantara Explorer, Kereta Mewah yang Siap Ubah Wajah Pariwisata Indonesia
Purbaya curhat: Saya menteri paling tidak beruntung di dunia
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Viral...Ketua dan Pengurus BEM UBK Akui Terima Sogokan Aksi Demonstrasi, Ada Disebut dari "Kapolda"
Perolehan Gelar Doktor Kilat Kakorlantas Polri Jadi Sorotan Akademis.?
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]