Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

EkBis    
 
BUMN
Pemerintah Diminta Waspadai Besaran Utang BUMN
2018-06-08 17:48:17

Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan.(Foto: arief/hr)
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan mengingatkan pemerintah agar mewaspadai dampak dari besaran utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang disebut sudah menembus di atas Rp4.800 triliun. Besaran utang ini bisa berdampak serius dan membahayakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Upaya pemerintah yang memisahkan utang negara dengan utang BUMN memang untuk mengecilkan beban utang negara. Tapi, jika utang BUMN itu gagal bayar, tentu akan menjadi beban negara yang harus mengambil dari APBN," kata Taufik ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon oleh Parlementaria, Kamis (7/6).

Taufik menilai, upaya pemerintah yang menggenjot pembangunan infrastruktur melalui utang, lama-kelamaan akan menjadi bom waktu bagi APBN. Apalagi, sebagian besar merupakan utang jangka pendek. Sehingga BUMN harus dipacu untuk mengembalikan utangnya.

"Di tengah kondisi global yang menuju keseimbangans baru ini, pemerintah harus hati-hati dalam mengelola keuangan negara. Karena dampaknya juga ke ekonomi domestik. Seperti misalnya kurs rupiah yang melemah. Jika semakin melemah, BUMN akan semakin berdarah-darah dalam kaitan mengembalikan utangnya," tandas politisi PAN itu.

Sebagai gambaran, saat ini total utang BUMN mencapai Rp4.825 triliun, atau naik Rp1.337 triliun dibandingkan catatan utang tahun 2014 yang sebesar Rp3.488 triliun. Bahkan dalam kondisi seperti ini, Kementerian BUMN masih menargetkan untuk menambah utang hingga Rp5.253 triliun sepanjang tahun ini.(sf/DPR/bh/sya)


Share : |

 
Berita Terkait BUMN
Anggota Banggar DPR: PNBP dari BUMN Belum Maksimal
Fahri Hamzah: Cara Pemerintah Mengelola BUMN Mengkhawatirkan
Anggota DPR RI: Utang BUMN Sudah Lampu Merah
Kejar Pembangunan Infrastruktur, 4 BUMN Terancam Bangkrut
Pemerintah Diminta Waspadai Besaran Utang BUMN
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Masyarakat Harus Lihat Peluang Baik dalam Penggunaan Teknologi Informasi
Komisi VIII Dorong Bantuan Korban Bencana Sulteng Cepat Tersalurkan
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Diduga Peluru Nyasar, Wenny Warow Serahkan Penyelidikan pada Polisi
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Sederet Artis, Bintang Radio Jateng Siap Meriahkan Konser Kebangsaan Bela Indonesiaku di Semarang
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Bupati Bekasi dan Petinggi Lippo Jadi Tersangka terkait Dugaan Kasus Suap Proyek Meikarta
Berutang Rp15 Triliun ke Bank Dunia untuk Pemulihan Lombok dan Sulteng Sama Saja Mengatasi Bencana dengan Bencana
Poyuono: Analogi RS Ibarat Orang Bakar Ban Mobil Berteriak Rumahnya Kebakaran
Ditlantas Polda Metro Jaya Sosialisasi Sistem E-TLE dengan Pembagian Brosur dan Pembentangan Spanduk
Jiwasraya Tunda Bayar Klaim Nasabah Menunjukkan Pengelolaan BUMN yang Buruk Selama Ini
Bawaslu Temukan Dugaan Pelanggaran Kampanye Caleg Pendukung Jokowi-Ma"ruf
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Karir | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]