Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

Legislatif    
 
Pangan
Pemerintah Diminta Pastikan Kondisi Pangan Masyarakat Pelosok
2021-02-22 15:51:06

Ilustrasi, Tampak hamparan sawah.(Foto: BH /coy)
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta pemerintah perlu mengadakan program khusus untuk mendata kondisi masyarakat yang akurat terutama di daerah pelosok dan pinggiran. Ia mengatakan, hasil beberapa riset dunia yang menempatkan Indonesia sebagai negara yang rendah tingkat ketahanan pangannya sangat memprihatinkan. Bahkan Indonesia ditempatkan lebih rendah dari Zimbabwe dan Ethiopia pada persoalan ketahanan makanan.

"Ini sebagai masukan pada sensus penduduk yang dilakukan pada tahun 2020 dengan metode online karena kendala pandemi. Bahwa hasil sensus ini sangat bias dan hanya menggambarkan kondisi yang sangat terbatas. Negara tidak akan dapat mengandalkan banyak hal dari sensus 2020 kecuali hanya jumlah penduduk saja," tutur Akmal dalam berita rilisnya, Senin (22/2).

Politisi Fraksi PKS ini menyampaikan, harus ada program pendataan tiap kabupaten kota yang akurat dengan menangkap semua data penduduk termasuk kondisi ekonomi, kesehatan dan pendidikannya.

"Sehingga kita punya sendiri data yang akurat sebagai pembanding, dimana pada saat ini Indonesia memiliki prestasi buruk pada skor indeks kelaparan global. Berdasarkan Global Hunger Index, poin Indonesia adalah 19,1. Hampir sama dengan Filipina sebesar 19. Dengan nilai tersebut, Tanah Air berada di level kelaparan yang sangat serius," ujarnya. Meski tersebut masih diperdebatkan, lanjut Akmal, prestasi bagi sektor pertanian Indonesia tergolong meningkat sejak tahun 2016, namun pembuktiannya sangat lemah.

Ia menekankan, negara harus memastikan tingkat kelaparan dan angka stunting yang ada pada penduduk kita berkurang drastis. Karena ini akan sangat mempengaruhi pada kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia di masa datang. "Menghadapi persaingan global dan pembukaan pasar di dunia internasional kita, hukum rimba dunia akan semakin keras. Hanya manusia yang tangguh baik fisik maupun pikiran yang akan bertahan kuat menghadapi interaksi antar negara.

Pemerintah, lanjutnya, perlu membuktikan secara akurat, dimana peta ketahanan dan kerentanan pangan atau Food Security and Vulnerability Atals (FSVA) yang menyebutkan jumlah kabupaten/kota yang rentan rawan pangan mengalami penurunan dari 76 kab/kota pada 2019 menjadi 70 kabupaten/kota di 2020. Akan tetapi lebih baik bahwa penurunan rentan pangan negara kita di hapuskan sehingga Indonesia layak di sebut negara yang sejahtera.(dep/es/DPR/bh/sya)



 
Berita Terkait Pangan
 
Pemerintah Diminta Pastikan Kondisi Pangan Masyarakat Pelosok
 
Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia
 
Legislator Ingatkan Pemerintah Segera Bentuk Badan Pangan Nasional
 
Jokowi Kaget Impor Pangan, Rizal Ramli: Please Deh, Jangan Terlalu Banyak Drama
 
Legislator Desak KPPU Selidiki Dugaan Penimbunan Kedelai
 
Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


  Berita Terkini >>
 
Surat Telegram Kapolri Ini Perketat Penggunaan Senjata Api di Lingkungan Polri
Pengawasan Berlapis Paminal dan Itwasum, Korlantas Tegaskan Tender Pengadaan Barang Sesuai Ketentuan
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Tersangka Kasus Indosurya Tak Ditahan, LQ Indonesia Lawfirm: Polri 'Tumpul Keatas, Tajam Kebawah'
Tembak Mati Anggota TNI dan 2 Pelayan Cafe, Oknum Polisi Ini Terancam Hukuman 15 Tahun Penjara
Tradisi Menulis Harus Menjadi Bagian dari Kader Muhammadiyah
Untitled Document

  Berita Utama >
   
Waketum MUI: Kerumunan Jokowi dan Rizieq Cukup Dihukum Denda
Jokowi Bagi Suvenir Picu Kerumunan di NTT, Munarman: Bisa Kena Pasal Penghasutan
Masyarakat Yang Tolak Vaksin Harus Jadi Perhatian Pemerintah
Data BPBD: Jumlah RW Tergenang Banjir DKI Lebih Rendah Dibanding Tahun 2015
Wahh, Rektor IPB Sebut Indeks Pangan Indonesia Lebih Buruk dari Zimbabwe dan Ethiopia
Achmad Midhan: Apabila Diteruskan Pengadilan Habib Rizieq akan Menciderai Rasa Keadilan Masyarakat
Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]